PSI DAN PERJUANGAN

Partai Sosialis Indonesia dan PerjuanganIdeologi Sosialisme Kerakyatan
Oleh ; M. Fadjroel Rahman1
Update Selasa, 14 Pebruari 2006
Sosialisme Kerakyatan Sebagai Ideologi PSIPartai Sosialis Indonesia (PSI), mewakili gagasan dan gerakan sosialisme, secara tegas membedakan diri dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mewakili gagasan dan gerakan komunis di Indonesia, baik secara ideologis, tujuan, strategi maupun program kepartaian. PSI melalui pemikiran dan analisa historis tentang masyarakat Indonesia oleh Sutan Syahrir, menetapkan sosialisme kerakyatan sebagai basis ideologinya, perumusan singkatnya sebagai berikut ,Sosialisme yang kita maksudkan adalah sosialisme berdasarkan kerakyatan, yaitu sosialisme yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dengan mengakui dan menjunjung tinggi persamaan derajat tiap manusia orang seorang. Penghargaan pada pribadi orang seorang dinyatakan pada penghargaan serta perlakuan pribadi orang seorang dalam fikiran, serta didalam pelaksanaan sosialisme. Penghargaan pribadi manusia serta pandangan yang demikian ini sebenarnya menjadi inti dari segala pencipta sosialisme yang besar besar seperti Marx – Engels, dan lain lain. Sosilaisme semestinya tiadalah lain dari pada penyempurnaan dari segala cita cita kerakyatan yaitu kemerdekaan serta kedewasaan manusia yang sebenarnya.2Keterkaitan langsung sosialisme dengan demokrasi atau kerakyatan, membuat Sutan Syahrir menekankan secara tegas perbedaan tujuan dan strategi kaum sosialis dengan komunis,Kaum komunis didalam keadaan manapun menganggap diktator proletar itu mesti dijalankan sebagai masa perantara, sedangkan kaum sosisalis menganggap demokrasi selalu mungkin sebagai jalan untuk mencapai sosialisme meskipun sesudah melakukan revolusi atau pemberontakan terhadap golongan fascist, feodal atau penjajah yang tadinya tidak memungkinkan berkembangnya demokrasi.3Penegasan PSI dan Sutan Syahrir terhadap jalan demokrasi dan penentangan terhadap setiap bentuk kediktatoran karena bertentangan dengan prinsip sosialisme dan demokrasi tampaknya sebanding dengan Basic Programme of the Social Democratic Party of Germany yang berbunyi,We are fighting for democracy. Democracy must become the universal form of state organization and way of life because it is founded on respect for the dignity of man and his individual responsibility. We resist every dictatorship, every form of totalitarian or authoritarian rule because they violate human dignity, destroy man freedom and the rule of law. Socialism can be realised only through democracy and democracy can only be fulfilled through socialism. Communist have no right to invoke socialist traditions. In fact, they have falsified socialist ideas. Socialist are struggling for the realisation of freedom and justice while communists exploit the conflicts in society to establish the dictatorship of their party. In the democratic state, every form of power must be subject to public control.4Sosialisme, lanjut Sjahrir,…Accept the need for rational and planned development, but at the same time it adheres to the concept of individual freedom. As distinet from the fascist or cominformist totalitariant systems, It is convinced that socialism can only be realized. If the people as a whole, fully and actively participate in its implementation ; in the totalitarian state, what is wanted of the people is only their obedience. Socialism is democracy in its most perfect form.5Sosialisme kerakyatan merupakan sosialisme yang menjunjung tinggi kerakyatan, akan tetapi kerakyatan yang sesungguhnya hanya dapat diwujudkan dengan dan didalam sosialisme. Ketegasan dalam mendudukkan karakter kerakyatan atau demokrasi dalam mencapai sosialisme sekaligus memperjuangkan hak sipil dan kebebasan politik merupakan basis nilai atas asas-asas yang mendasari gerakan sosialis maupun sosial-demokrasi diseluruh dunia. Sehingga PSI dengan tegas memperjuangkan supaya Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia berlaku dan dijamin di Indonesia sebagai program politik prioritas dalam Program Nasional PSI6. Program politik tersebut merupakan turunan dari Dasar-Dasar dan Pandangan Politik PSI terutama yang berkaitan dengan pengertian tentang Sosialisme kerakyatan. PSI mengakui dan memperjuangkan Deklarasi Universal Hak Hak Azasi Manusia berlaku di semua negeri di dunia. Selain itu ditegaskan pula bahwa,Kerakyatan adalah pemerintahan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri untuk rakyat. Ia mesti mengandung hak hak kemanusiaan yang berikut; a) hak tiap orang untuk mempunyai kehidupan pribadi sendiri dengan tiada diganggu oleh negara; b) persamaan tiap orang warga negara untuk hukum, apa juga turunannya, sukunya, laki atau perempuan, apa juga agamanya atau warna kulitnya; c) perwakilan rakyat dengan jalan pemilihan merdeka., yang sama dan rahasia; d) pemerintah yang dilakukan oleh mayoritas akan tetapi dengan menjunjung hak hak minoritas; e) pembuatan undang undan yang dikuasai oelh perwakilan rakyat; f) pengadilan yang tidak dipengaruhi pemerintah.Pengakuan atas hak hak Azasi manusia, hak hak sipil dan kebebasan politik ini menjadi penting bagi PSI untuk menghadapi segala bahaya totalitarisme, baik di Kiri yang ditunjukan oleh komunisme maupun di Kanan yang ditunjukkan oleh militerisme dan fasisme lainnya. Dengan demikian sosialisme kerakyatan yang dirumuskan oleh Sutan Syahrir pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan atau penghormatan terhadap hak asasi manusia, kerakyatan/demokrasi, kebebasan, solidaritas kepada yang tertindas dan keadilan sosial.Selintas riwayat lahirnya PSI
PSI lahir pada 12 Februari 1948 diYogyakarta, setelah perbedaan ideologi dan politik dalam partai sosialis (PS) pecah dan tidak bisa ditautkan lagi. Sikap resmi PSI menekankan bahwa sejak Maret 1947 di dalam Dewan Partai PS muncul perbedaan faham yang prinsipil tentang sikap pendirian, pandangan (visi) serta corak dan cara melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi nasional.Perbedaan faham tersebut menyangkut: (a) Pembubaran Kabinet Syahrir dan kelanjutan sikap partai. (b) Sikap dan cara pimpinan partai diwaktu perang, bahkan pimpinan organisatoris yang tegas sama sekali tidak ada.(c) Tentang siaran penjelasan keadaan politik dari sayap kiri tanggal 22 januari 1948, yang ditanda tangani juga oleh anggota dewan partai dan berakibat memecah persatuan dan kekuatan nasional. (d) Tentang sikap pendirian terhadap presidentiil terhadap kabinet Hatta.Syahrir dan pengikutnya menganggap sikap oposisi terhadap kabinet Hatta dalam situasi politik RI yang sulit lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya, justru karena Hatta adalah eksponen yang berpengaruh di Sumatera sangat diperlukan pada saat itu. Perbedaan prinsipil tersebut, menurut Soe Hok Gie membuat golongan komunis dalam sayap kiri tersebut mulai memaki-maki Syahrir dan mengorbankannya untuk kepentingan ‘wajah’ revolusioner kaum kiri umumnya dan kaum komunis khususnya.PS sendiri merupakan partai hasil fusi antara Partai Rakyat Sosialis (Paras) pimpinan Sutan Syahrir dengan partai Sosialis Indonesia (Parsi) pimpinan Amir Syarifudin, pada 20 November 1945. Atas dukungan inilah Sutan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri RI dari 15 November 1945 – 3 Juli 1947. Diantara keduanya waktu itu tidak ada perbedaan yang prinsipil, karena memiliki kesamaan rencana untuk menyusun barisan politik dalam mencapai cita-cita ideologis mereka. Namun Soe Hok Gie mencatat bahwa persatuan diantara kedua tokoh ini lebih didasarkan oleh sikap anti fasis dan kepentingan bersama untuk menghadapi Tan Malaka dengan persatuan perjuangan10 sehingga, setelah bahaya itu hilang persatuan yang ada juga akan meretak, tulis Soe Hok Gie.Ikatan yang lebih bersifat taktis ini akhirnya memang tidak bertahan lama, praktis hanya berlangsung dari 20 November 1945 – 12 Februari 1948. Sutan Sjahrir yang menjadi ketua PS (Amir Syarifudin menjadi wakil ketua PS) beserta Johan Syahrusah, Wijono, Soemartojo, Soebadio, Sitorus, Soepeno, Tedjasukmana, Tobing, Soejono, Murad, Wangsawijada, Itji, Soehadi, Nurullah, Rochan, Kusnaeni, Kartamuhari, Soegondo, Soenarno, Sukanda. Rusni dan Sastra keluar dari PS dan mendirikan PSI, menolak komunisme, PKI, Uni Soviet dan mendukung kabinet Hatta.Sedangkan Amir Syarifudin dan pengikutnya seperti Setiadjit, Tan Ling Djie, Abdul Majid bergabung dengan PKI dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menerapkan kebijakan kelas dalam bentuk class warfare, wujudnya revolusi menentang Republik Indonesia, dikenal sebagai pemberontakan madiun 1948, dipimpin Musso11.Sebelum pemberontakan terjadi, pada 29 Agustus 1948, Amir Syarifudin mengumumkan bahwa ia sebenarnya seorang komunis12. Amir Syarifudin dan Musso menjemput ajalnya akibat pemberontakan ini.Sutan Sjahrir secara tidak langsung mengungkapkan perpecahan tersebut dalam tulisannya tentang Masa Depan Sosialisme Kerakjatan13 sebagai berikut:…mengapa tidak diadakan satu partai sosialis saja di negeri kita ini?…yang menyebarkan cita-cita dan pengertian sosialis diantara rakyat dan bangsa kita. Mengapa tidak dapat diusahakan penggabungan langsung dari segala partai yang menamakan dan mengaku dirinya sosialis di negeri kita sekarang ini?… persoalannya tidak semudah dan segampang itu. Cita-cita dan pengertian yang kita, dari pihak partai sosialis Indonesia, ajarkan dan sebarkan ternyata berlainan dengan apa yang disebarkan oleh golongan lain yang menamakan dirinya sosialis. Hal ini terutama berlaku untuk golongan yang tergabung dalam partai komunis Indonesia. Sosialisme yang tiap hari mereka nyatakan adalah lain dari apa yang kita kehendaki dan perjuangkan (huruf tebal dari Sjahrir, Pen). Misalnya, bagi mereka penindasan terhadap pemberontakan dan perjuangan kemerdekaan bangsa Hongaria yang dilakukan kaum yang berkuasa di Uni Soviet, adalah Sosialisme sedangkan bagi kita hal itu adalah perbuatan kaum imperialis dan merupakan penindasan kemerdekaan dan adalah perbuatan dan semangat yang tidak diharapkan oleh sosialisme seperti yang kita anut…..pemerintahan di negeri (Uni Soviet) yang disebutkan oleh kaum PKI…sebagai kaum yang menuju kepada Sosialisme, sebenarnya adalah pemerintahan yang menindas kehidupan rakyat banyak, tani dan buruh malahan kerap kali lebih daripada kaum kapitalis dijaman sekarang. Mereka yang berkuasa dinegara yang dipuja sebagai contoh kaum PKI. Tidak mengindahkan martabat kemanusiaan bahkan tiap hari menginjak-injaknya dengan cara yang kejam dan keji…kita dari Partai Sosialis Indonesia menegaskan bahwa apa yang dinamakan Stalinisme itu bukanlah sosialisme…kita sebagai kaum sosialis yang menghendaki kemerdekaan manusia dari segala macam penindasan dan penghisapan serta bertugas pula menentang dan melawan ajaran palsu yang menamakan dirinya ajaran sosialis.Melawan ajaran dan pengaruh komunisme di dalam negeri yang bekiblat ke Uni Soviet pada nampaknya merupakan penjelasan yang lebih prinsipil, selain penjelasan resmi PSI. Dari perpecahan ditubuh PS, yang memungkinkan PSI berdiri sendiri. Pecahnya fusi partai Sutan Sjahrir dan Amir Syarifudin ini menurut Robert J. Myers sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar oleh Sutan Sjahrir karena, the increased communist-orientation of the socialist party, which let to a growing emphasis on class warfare and alignment with the Soviet Union14.Program Nasional PSI dan Politik Negara Kesejahteraan.
Penegasan bahwa sosialisme menjunjung tinggi kerakyatan, akan tetapi kerakyatan yang sesungguhnya hanya dapat diwujudkan dengan dan di dalam sosialisme. Dalam ungkapan yang lebih populer dapat berbunyi, sosialisme hanya dapat diwujudkan melalui jalan demokrasi, sedangkan demokrasi hanya dapat disempurnakan melalui sosialisme. Demokrasi politik, tentu tidak cukup untuk mewujudkan sosialisme karena itu sosialisme jelas menekankan dan memperjuangkan demokrasi disegala lapangan kehidupan masyarakat.Program nasional sosialis kerakyatan, sebagaimana program gerakan sosialis diberbagai belahan dunia, utamanya menyangkut demokrasi di lapangan politik yang memprioritaskan pengakuan dan perjuangan atas HAM yang berkaitan dengan penjaminan atas hak-hak sipil dan kebebasan politik. Program Nasional PSI dilapangan politik meletakkan diurutan pertama tentang, menjamin hak-hak manusia seperti tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights’. Selanjutnya PSI menempatkan keterlibatan langsung negara untuk menjamin pemerataan dan kemakmuran masyarakat sebagai program politiknya dalam rumusan, ‘harus diadakan Dewan Perancang Negara yang terutama mengadakan perencanaan siasat ekonomi negara untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang dicapai dengan usaha-usaha: (1) Negara, (2) Perseorangan, (3) Organisasi Rakyat (Koperasi).Dilapangan Ekonomi, upaya untuk menjamin adanya demokrasi ekonomi, ditegaskan dalam program nasional PSI bidang ekonomi antara lain yang merupakan prinsip adalah: (1) Proses ekonomi diatur oleh negara menurut rencana, (2) Proses ekonomi dipimpin dan diawasi oleh negara, (3) Negara mendorong dan membimbing inisiatif masyarakat untuk memperkuat dasar perekonomian rakyat, (4) Kekuatan rakyat diatur dan diorganisir, koperasi dijadikan dasar kehidupan.Berkaitan langsung dengan program dibidang ekonomi, PSI menempatkan jaminan atas pekerjaan dan hak sosial lainnya sebagai program nasional bidang perburuhan. Dalam program bidang perburuhan ini jelas terlihat bahwa jaminan atas hak sosial yang menjadi ciri negara kesejahteraan (welfare state) juga menjadi ciri khas PSI dengan sosialisme kerakyatannya. Politik negara kesejahteraan (welfare state politics) diterjemahkan dalam bentuk program nasional bidang perburuhan. Mengingat pentingnya karakteristik program ini, maka semua program bidang perburuhan dikutip dari Program Nasional PSI yang meliputi :1. Mengusahakan menghilangkan pengangguran dan eksploitasi dari manusia oleh manusia.2. Menjamin hak-hak dasar sosial seperti:o hak untuk bekerjao hak untuk menerima upah yang mencukupi kehidupan buruh sekeluargao hak mendapat penghasilan yang sama untuk pekerjaan yang samao hak untuk beristirahato hak untuk memperoleh perawatan kesehatan jika sakit atau hamilo hak jaminan hidup untuk warganegara yang tidak mampu bekerja, oleh karena pengangguran, cacat, sakit atau lanjut umurnya.o Hak keluarga untuk memperoleh bantuan, supaya tidak merosot kehidupannya jikalau mendapat anak.3. Mengusahakan perwujudan azas kerakyatan dalam perusahaan (industrieledemokratisering).4. Penyempurnaan undang-undang perburuhan dan jaminan sosial serta peraturan-peraturan lainnya.Bidang lainnya yang menjadi pokok perjuangan PSI dalam program nasionalnya seperti : pertanian, kepegawaian, pendidikan dan kebudayaan, pemuda, sosial, kesehatan dan makanan rakyat, perumahan dan kota, perumahan rakyat di desa dan internasional. Dibidang pendidikan dan kebudayaan, tekanannya terutama pada mendemokrasikan pengajaran hingga sekolah terbuka untuk anak-anak dari segala lapisan dan kemampuan ekonominya tiada lagi menjadi halangan untuk menuntut ilmu dan keahlian. “program ini jelas menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan (ilmu dan ahlinya) tanpa kecuali. Dibidang sosial, PSI menegaskan perjuangannya untuk kesetaraan gender dengan program, menambah kesempatan untuk pekerjaan bagi kaum wanita, supaya memudahkan baginya mencapai emansipasi yang sebenarnya, dengan dasar persamaan sepenuhnya dilapangan politik, ekonomi, dan sosial antara kaum wanita dan lelaki. Selain itu memperjuangkan adanya jaminan sosial untu yatim piatu, kaum cacat (invalid), orang tua, kesehatan dan pendidikan oleh orang tuanya. Dibidang internasional, jelas diupayakan untuk mendukung segala upaya kerjasama internasional, perdamaian, penyelesaian konflik internasional tanpa kekerasan dan membentuk badan-badan internasional untuk menopang upaya memajukan kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan solidaritas antar masyarakat dan individu di seluruh dunia.Masa Depan Gerakan Sosialis Kerakyatan dan PSI
Sayangnya PSI dilarang oleh rezim Soekarno pada 1960, bersama Parta Masyumi karena dikaitkan dengan pemberontakan daerah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Walaupun PSI secara resmi menyangkal keterlibatan tersebut, namum rezim Soekarno yang didukung PKI dan kelompok militer pro-militerisme tetap menerbitkan Keputusan Presiden untuk pelarangan PSI Sutan Syahrir, ketua umumnya, meninggal sebagai tahanan politik rezim Soekarno pada 9 April 1966. Usianya 57 tahun, syahrir lahir di Medan, 5 Maret 1909, menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada usia sekitar 36 tahun. Hingga hari ini, Keputusan Presiden Sukarno untuk pelarangan PSI dan Masyumi belum dicabut juga. Tetapi PSI, tidak pernah membubarkan diri, tetap mempertahankan dan mengembangkan organisasi, kaderisasi dan pendidikan politiknya secara informal hingga hari ini dalam kehidupan intelektual-akademisi, organisasi non-pemerintah, dan gerakan pemuda, perempuan dan mahasiswa, umumnya dalam setiap upaya memperjuangkan, mengkonsolidasi (consolidation) dan memperdalam (deepening) demokrasi.Bukan tidak mungkin, dengan perencanaan yang matang, sistematis dan bekelanjutan, dalam tahun-tahun mendatang PSI akan muncul secara formal kembali sebagai kekuatan politik menentukan di Indonesia. Apalagi secara ideologis, dalam percaturan politik kontemporer, partai politik yang memperjuangkan cita-cita sosialisme berdasarkan kerakyatan atau demokrasi sama sekali tidak ada (socialism Ideological Void). PSI bukan hanya mewakili cita-cita dan pemikiran sosialisme berdasarkan kerakyatan atau demokrasi, tetapi memiliki akar historis yang kuat dalam memperjuangkannya dalam sejarah politik Indonesia, sejak masa fasisme-kolonial (colonial-fascism) Belanda, Fasisme militer (military-fascism) Jepang, maupun rezim fasisme-nasional (National-Facism) Soekarno. Dilanjutkan pula oleh generasi penerusnya dalam menghadapi rezim fasisme-pembangunan (developmental-fascism) Soeharto, habibie dan rezim transisi-demokrasi (democratic-transitional regime) Abdurrahman Wahid sekarang. Semuanya bahkan harus ditebus dengan pelarangan PSI, pemenjaraan anggota partainya maupun sejumlah generasi penerusnya dimasa rezim Soekarno dan Soeharto berkuasa. Tentu yang paling tragis adalah kematian ketua umumnya pertama dan satu-satunya, sebagai tahanan politik rezim fasisme-nasional Soekarno.****Jakarta 07 April 2001
Catatan Kaki
1 Ketua Badan Pekerja (Pjs) Masyarakat Sosialis Indonesia (Socialist Society), Deklarator dan Alumni Pemuda Sosialis Jakarta (PSJ) dan Direktur Eksekutif Research Institute for Democracy and Society (ReDS-Indonesia).
2 Penjelasan Azas dan Garis Politik Partai Sosialis Indonesia, Suara Sosialis No. 13 Th. III, 15 Desember 1952, hal 6.
3 Sjahrir, Sutan, Sosialisme di Eropah Barat, Suara Sosialis, No. 13 Th.III, 15 Desember 1951, hal 2.
4 Basic Programe of the social Democratic Party of Germany ( Adoptedby an Extraordinary Conference of the Social Democratic Party held at Bad Godesberg from 13-15 November 1959 ) dikutip dari Sussane Miller dan Heinrich Potthoff, A History of german Socila Democracy: from 1848 to the present, St Martin’s Press, New York, 1986, hal. 246-247.
5 Kutipan dari Robert J. Myers, The Development of The Indonesian Sovialist Oarty, Ph.F Thesis, University of Chicago. Illinois, 1959 ,hal. 12.
6 Program Nasional Partai Sosialis Indonesia, Sekretariat Dewan Partai PSI Bagian Pendidikan, Penerangan dan Penerbitan, Jakarta, 1952, hal 9.
7 Dasar Dasar dan Pandangan Politik PSI, Suara Sosialis , No.2, Th.IV, 15 pril 1952, hal. 6.
9 Hok Gie, Soe, Orang-orang Di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948, Bentang, Jogyakarta, 1997.
10 Ibid, hal 79.
11 Ibid, Hal 221. Konfrensi PKI 27-28 Agustus 1948 memutuskan komposisi baru kepengurusan PKI yang diumumkan pada 1 September 1948 dimana Sekretaris Jenderal terdiri dari : Musso, Maruto Darusman, Tan Ling Djie dan Ngadiman, sedangkan Sekretaris pertahanan oleh Amir Syarifudin.
12 Amir Syarifudin mengatakan bahwa ia seorang komunis dan sejak tahun 1935, ketika berada di Surabaya. Masuk ‘PKI Ilegal’ dari Musso. Juga Setiadjit, Abdul Majid dan Tan Ling Djie mengakui bahwa mereka memang telah lama menjadi komunis. Setiadjit dan Abdul Majid sejak 1936, ketika mereka masih memimpin perhimpunan Indonesia di negeri belanda sedangkan Tan Ling Djie adalah mahasiswa dari Institut Lenin dan anggota ‘PKI Ilegal’ Musso. Simak juga kritik dari Amir Syarifudin pada 9 September 1948. ‘Sebagai komunis saya akui kesalahan saya, dan daya tidak aka membikin kesalahan lagi. Saya menerima 25 ribu gulden dari belanda sebelum pendudukan Jepang, buat menjalankan gerakan-gerakan bawah tanah. Tetapi saya menerima uang itu karena Commintern (Communist Internationale), mengusulkan supaya kita bekerja sama dengan kekuatan kolonial dalam satu front melawan fasisme. Lihat Abu Hanifah. ‘Revolusi Memakan Anak Sendiri’; Tragedi Amir Syarifudin ‘ artikel dalam Taufik Abdullah dkk (editor), Manusia Dalam Kemelut Sejarah, LP3ES, Jakarta, 1983, Cetakan Keempat, hal 211-212.
13 Sjahrir, ’Masa Depan Sosialisme Kerakyatan’ dalam Sosialisme, Indonesia, pembangunan: Kumpulan tulisan Sutan Sjahrir. LEPPENAS, Jakarta, 1982, Hal 89-90.14 Myers, Robert J, op cit, Hal 13.