LENSAINDONESIA.COM: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), menggeruduk Kantor Walikota Cirebon. Hal itu terkait penolakan atas rencana pemerintah menaikan tarif PDAM pada Juni mendatang.
Sebelum melakukan aksi, puluhan mahasiswa berkumpul di kampus Unswagati Kota Cirebon. Mereka melakukan long march menuju ke Jl Pemuda, Ciptomangunkusumo, Kartini dan Siliwangi, Selasa (27/3/12).
Puluhan mahasiswa melakukan aksi di depan pintu gerbang Kantor Walikota Cirebon, dengan membakar ban. Kedatangan para mahasiswa ini ingin bertemu dengan Walikota Cirebon Subardi, namun yang mau menemui hanya staf ahli, yakni Budi Raharjo. “Walikota sedang keluar,” ujar Budi.
Tak puas dengan jawaban Budi, para mahasiswa akhirnya mengambil sikap dengan cara melakukan sweeping ke ruangan Walikota. Sikap mahasaiswa tersebut langsung direspon sejumlah aparat. Bahkan anggota Dalmas dan Satpol PP langsung melakukan blokade di depan ruangan Walikota, yang saat itu terlihat sedang melakukan rapat dengan Kapolres Cirebon Kota, Kajari, Danrem, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri serta Ketua DPRD.
Melihat mahasiswa yang ingin menemui, Walikota Subardi akhirnya menemui mahasiswa. Dalam keterangannya, Subardi mengatakan, jika kebijakan kenaikan tarif PDAM tersebut sudah sesuai dengan aturan. “Kenaikan tarif PDAM sesuai dengan aturan,” tandasnya.
Sementara, koordiantor aksi, Jaja Jafar Husen, mengatakan kepada LICOM, bahwa pemerintah daerah tidak memihak kepentingan masyarakat kecil. Pasalnya, kenaikan tarif PDAM tersebut akan menambah beban ekonomi masyarakat.
Disamping itu, menurutnya, PDAM membeli air bersih dari Kuningan seharga Rp 1.300 per kubik dan dijual ke pelanggan sebesar Rp 1.600. Sehingga, PDAM masih mendapat keuntungan sebesar Rp 300. Sedangkan, diketahui jika PDAM Cirebon mempunyai 55 ribu pelanggan. “Itu yang perlu kami pertanyakan,” jelas Jaja.
“Kenapa pihak PDAM selalu merugi tiap tahun. Apalagi, harga tersebut dari tahun 2008 hingga sekarang, belum ditambah dengan bantuan APBD sebesar Rp 1,5 miliar, APBD Provinsi Jabar sebesar Rp 2,5 miliar dan APBN hampir Rp 5 miliar,” tegasnya.
H Nasrudin Aziz, Ketua DPRD Kota Cirebon, ketika disinggung tentang rencana kenaikan tarif PDAM, dia mengatakan, bahwa pemerintah higga kini masih menggodoknya. “DPRD Cirebon sudah membentuk Pansus untuk kenaikan PDAM,” terang Aziz.
Sedangkan, Direktur Umum PDAM Kota Cirebon, Sopyan Safari, mengaku, jika PDAM dari tahun 2008 hingga sekarang masih mendapatkan keuntungan, namun rencana pemerintah menaikan tarif tersebut lantaran untuk pembenahan adanya kerusakan pipa serta asset yang semakin menurun kondisinya. @moch mansur
Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2012/03/27/tarif-pdam-naik-ruang-kerja-walikota-cirebon-di-sweeping-mahasiswa.html
