Statemen Wiem Mengherankan

KEJAKSAN– Aktivis Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Rangga Aji Juang, heran dengan pernyataan Dirut PDAM, Wiem Wilantara yang menganggap persoalan sudah selesai setelah memberikan jawaban kepada media atas kejanggalan laporan keuangan PDAM.
”Masih belum jelas, apanya yang sudah dianggap selesai? Karena hingga sekarang, direksi belum memberi penjelasan kepada masyarakat yang sebenarnya,” ujar dia kepada Radar, kemarin.
Masalah jual rugi masih untung, kata dia, sebaiknya direktur utama harus menjelaskan secara gamblang kepada publik, dalam hal ini pada pelanggan air minum. ”Persoalan tersebut, jangan ditutup-tutupi, tetapi sebaiknya dijelaskan saja supaya masyarakat tahu yang sebenarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Aktivis Jaringan Masyarakat Sipil (Jams), Muhamad Rafi SE, juga mengkritik pernyataan direktur PDAM. Sebab menurutnya, apa yang disampaikan Wiem belum menjawab pertanyaan publik. Sehingga tidak bisa persoalan tersebut dianggap selesai. ”Selesai bagaimana? Pertanyaan publik belum terjawab, kok bisa dianggap sudah selesai?” tanya dia, berurutan.
Rafi berharap, direksi bisa lebih arif menyikapi persoalan yang saat ini mencuat di media massa. Sebab, persoalan tersebut akan terus menjadi polemik tanpa adanya penjelasan yang baik dari direksi PDAM. ”Sampaikan saja kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi manajemen PDAM,” tandasnya.
Lalu bagaimana tanggapan dewan soal tantangan beberapa pihak agar para wakil rakyat itu membentuk panitia khusus (pansus) untuk membongkar kasus PDAM? Ketua DPRD, Nasrudin Azis mengaku belum berani memberikan komentar banyak soal PDAM. Terlebih dengan munculnya desakan agar dewan segera membentuk pansus. Azis beralasan, dirinya masih menunggu anggota dewan yang lain untuk membahas persoalan PDAM. ”Maaf masih belum bisa berkomentar tentang desakan pansus PDAM,” kata Azis.
Namun demikian, Azis tidak menampik jika pada perjalanannya dewan memben­tuk pansus PDAM untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat. ”Kemungkinan itu sih tetap ada,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini bahkan berencana bertemu dengan komisi B untuk mencari tahu hasil pembahasan dengan PDAM. Dari hasil laporan komisi B ini, dirinya berharap ada hasil signifikan, apakah perlu membentuk pansus atau tidak.
WAWALI KRITIK MEKANISME PEMILIHAN DIRTEK
Belum selesai soal kejanggalan laporan keuangan, muncul lagi masalah baru. Ini terkait dengan mekanisme pemilihan direktur teknik yang diprediksi bakal menghamburkan biaya besar. Wakil Walikota H Sunaryo HW SIP MM angkat bicara soal mekanisme pemilihan direktur teknik yang menurutnya akan me­nghambur-hamburkan anggaran.
Seperti diketahui, masa jabatan Direktur Teknik PDAM, Sri Supanti akan berakhir Februari ini, dan sekarang direksi PDAM, Dewan Pengawas dan owner tengah mengkaji mekanisme pemilihan direktur teknik yang baru. ”DP sudah bertindak tepat dalam menyikapi situasi ini. Tapi sayang, di tingkatan implementasi masih lemah, bahkan masukan dari DP seperti tidak digubris direksi,” ujar Sunaryo di ruang kerjanya.
Kendati menyoroti kinerja direksi yang lemah dalam implementasi kritik dan masukan dari DP, namun Sunaryo enggan memberikan tanggapannya atas polemik yang melibatkan direksi PDAM dengan walikota, perihal penjelasan laporan keuangan PDAM yang diduga banyak mengandung kejanggalan.
Sunaryo lebih tertarik mengkritik mekanisme pemilihan direktur teknik yang di­­sebutnya pemborosan anggaran, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. ”Lebih baik gunakan saja hak prerogatif walikota. Tunjuk orangnya yang kira-kira mam­pu bekerja. Daripada harus menggunakan mekanisme yang berbelit-belit dan melibatkan akademisi dari UGM, Undip, ataupun Unpad yang membutuhkan biaya besar,” katanya.
Menurutnya, penggunaan hak prerogatif walikota jauh lebih efektif untuk memilih direktur teknik. Oleh sebab itu, dirinya tidak setuju bila untuk memilih direktur teknik saja mesti menggunakan mekanisme yang berbelit-belit. Tapi kalaupun mekanisme tersebut digunakan, pihaknya akan menyetujui, asalkan yang diganti bukan hanya direktur teknik tetapi keseluruhan direksi.
Khusus mengenai pemilihan direksi, Sunaryo juga mengusulkan agar masa jabatan seluruh direksi diseragamkan. Sebab, direksi dalam pandangannya ada­lah sebuah tim, sehingga masa jabatannya pun mesti diangkat dan berhenti dalam periode yang sama. Tapi, yang terjadi saat ini adalah adanya perbedaan masa jabatan antara direktur utama, direktur umum, dengan direktur teknik. ”Keuangan saja sudah kolaps, mengapa untuk memilih direksi saja harus pakai mekanisme yang seperti itu? Kenapa tidak pakai cara yang jauh lebih efektif?” tanya dia.
Menurutnya, owner pasti sudah mengetahui siapa kandidat yang memiliki kompetensi untuk menjadi direktur teknik. Sehingga, mekanisme penyaringan sudah tidak diperlukan. (yud/abd)

Sumber : http://radarcirebon.com/2011/01/22/statemen-wiem-mengherankan/

Mahasiswa Cirebon Gelar Aksi Unjuk Rasa

Kamis, 30/12/2010 - 14:00

NURUDIN/"PRLM"

ALIANSI Pergerakan Mahasiswa Cirebon, Kamis (30/12) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Balaikota dan Gedung DPRD Kota Cirebon. *

CIREBON (PRLM),- Aliansi Pergerakan Mahasiswa Cirebon, Kamis (30/12), menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Balaikota dan halaman Gedung DPRD Kota Cirebon. Dalam aksi ini mahasiswa menutut agar Wali Kota dan Ketua DPRD Cirebon menemui mereka dan berdialog tentang berbagai kasus dan persoalan sepanjang tahun 2010. Namun, kedua pejabat itu tak juga kunjung datang sehingga membuat aksi semakin memanas.

Aliansi Pergerakan Mahasiswa Cirebon sendiri merupakan gabungan dari Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), BEM Unswagati dan BEM seluruh Indonesia wilayah Cirebon (BEM SI), yang sejak pagi melakukan longmarch dari Kampus Unswagati menuju Balaikota dan Gedung DPRD Cirebon. Sepanjang perjalanan hingga sampai di halaman DPRD para mahasiswa terus melakukan yel-yel dan orasi secara bergantian.

Menurut Rangga, salah seorang pengunjuk rasa, disepanjang tahun 2010 banyak persoalan mengemuka dan masalah baru yang timbul di Kota Cirebon. Dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tata ruang, transparansi publik dan berbagai persoalan lainnya.

“persoalan-persoalan ini semakin menghalangi akses masyarakat Kota Cirebon untuk mencapai hak dasar kesejahteraannya. Bahkan kesewenangan dan arogansi pemerintah Kota Cirebon semakin memperlihatkan bahwasampai saat ini tidak ada kehendak nyata untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, aksi mulai mendingin setelah salah seorang anggota DPRD Kota Cirebon dari Komisi A, Dani Mardani SH MH menghampiri mahasiswa di halaman gedung DPRD. Namun akhirnya mahasiswa meminta agar dialog dilanjutkan didalam gedung. Kemudian dialog pun berlangsung lancar setelah tiga anggota DPRD, Dani Mardani, Edi Suripno dan Sumardi menemani mahasiswa dalam mencari solusi yang dituntut para mahasiswa. (din/A-120)***

sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/131032

Mahasiswa Kecewa Tak Bisa Bertemu Wali Kota

CIREBON, TRIBUN - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pergerakan Mahasiswa Cirebon langsung kecewa saat permintaannya bertemu Wali Kota Subardi tidak terwujud. Padahal, mahasiswa sengaja datang ke Balai Kota pada Kamis (30/12) siang hanya ingin berdialog dengan orang nomor satu di Kota Cirebon itu.

Akibatnya, sempat terjadi sedikit ketegangan di antara mahasiswa. Apalagi, mereka hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan Balai Kota, dengan penjagaan ketat aparat.

Salah seorang mahasiswa, Rangga mengatakan, banyak hal yang harus dibicarakan dengan Wali Kota, terutama menyangkut kasus dan permasalahan yang terjadi pada 2010. Kebetulan, 2010 segera berakhir, dan diharapkan kasus dan permasalahan tersebut tak terjadi lagi pada 2011.

"Karena itu kami datang ke sini, ingin berdialog dengan Wali Kota," ujar Rangga, di sela-sela aksi di Depan Balai Kota.

Tak puas dengan aksi di Balai Kota yang tak mendapat respon, mahasiswa pun langsung merangsek ke halaman Gedung DPRD Kota Cirebon. Di depan Gedung Dewan itu, mahasiswa juga menyampaikan hal sama, ingin berdialog dengan Ketua DPRD terkait Kota Cirebon.

Namun sayang, Ketua DPRD tak ada di tempat, sehingga mahasiswa pun hanya bisa ditemui oleh anggota DPRD. Tiga anggota yakni Dani Mardani, Edi Suripno dan Sumardi yang menemui mahasiswa dan berdialog.

"Banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan di Kota Cirebon. Persoalan-persoalan itu semakin menghalangi akses masyarakat untuk mencapai hak dasar kesejahteraannya. Bahkan kesewenangan dan arogansi pemerintah Kota Cirebon semakin memperlihatkan bahwa sampai saat ini tidak ada kehendak nyata untuk melakukan perbaikan," kata Rangga.

Dialog dengan anggota DPRD berlangsung tertib di dalam Gedung Dewan. Dialog berlangsung sekitar tiga jam. Setelah itu, mahasiswa langsung membubarkan diri.

Aliansi Pergerakan Mahasiswa Cirebon merupakan gabungan dari berbagai organisasi pergerakan mahasiswa, seperti Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), BEM Unswagati dan BEM seluruh Indonesia wilayah Cirebon (BEM SI). Mereka mendatangi Balai Kota dan Gedung DPRD dengan cara berjalan kaki (long march) dari Jalan Pemuda menuju Jalan Siliwangi, atau sekitar 4 kilometer. (roh)

sumber : http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/37952/mahasiswa-kecewa-tak-bisa-bertemu-wali-kota