GERAKAN MAHASISWA SOSIALIS CIREBON

SEKDA KOTA CIREBON MENERIMA PENGHARGAAN KERANDA MAYAT

2011-12-15T10:07:00.001-08:00

ANTARAJAWABARAT.com,9/12 - Sekertaris Daerah Kota Cirebon, Jawa Barat, Hasanudin Manaf menerima penghargaan berupa keranda mayat dari sejumlah mahasiswa pada peringatan hari anti korupsi di depan Balai Kota.

"Penghargaan tersebut merupakan simbol lemahnya pengawasan pimpinan daerah terhadap bawahannya karena mereka dengan leluasa melakukan tindakan melawan hukum dan menyengsarakan rakyat Cirebon dengan korupsi berjama'ah," kata Rangga salah seorang mahasiswa Unswagati yang tergabung dalam Perjuangan Pemuda Anti Korupsi saat melakukan unjuk rasa, Jumat
Ia menyebutkan, beberapa perusahaan BUMD terlibat korupsi secara bersama-sama untuk mencuri uang negara dan dinikmati oleh kelompok mereka sementara masyarakat miskin di Kota Cirebon terus bertambah akibat perbuatan para pejabat.

Dalam penyerahan penghargaan keranda mayat sempat terjadi keributan akibat salah satu oknum Polisi Pamong Praja Kota Cirebon menginjak-injak keranda mayat tersebut, namun kondisi kembali aman setelah terjadi keributan di depan balai kota.

Sementara itu Sekertaris Daerah Kota Cirebon Hasanudin Manaf yang menerima hadiah yang diberikan oleh mahasiswa tersebut, menuturkan sebenarnya mereka hanya ingin mengoreksi kinerja pemerintah Kota Cirebon.

"Kota Cirebon akan bebas korupsi jika kita semua aktif mencegah terjadi perbuatan melawan hukum tersebut, harapanya dengan adanya koreksi dari rekan mahasiswa menjadi pelajaran bagi pejabat untuk berhati-hati menjalankan tugas,"katanya.

Ia menambahkan, Kota Cirebon mendapatkan peringkat kota Korupsi harus kita sikapi dengan bijaksana dan berani mengubah supaya terhindar korupsi dan kembali bersih seperti sebelumnya, pihaknya akan terus menerima masukan positif dari semua unsur dengan tujuan bebas korupsi.

Kurnia salah seorang mahasiswa dari Unswagati Cirebon menuturkan, peringkat korupsi kota Cirebon jangan hanya menjadi kesempatan untuk berkilah jika pihak legislatif dan eksekutif memiliki niat memajukan Cirebon dan memberantas korupsi pasti bisa.

"Semua perbuatan korupsi di Kota Cirebon sudah terlihat oleh mata rakyat, pihak pemerintah jangan tutup mata mari kita bersihkan bersama-sama kejahatan korupsi karena berbahaya akan menyengsarakan masa depan generasi bangsa,"katanya.

Dikatakanya, penghargaan bagi pemimpin Kota Cirebon berupa keranda mayat merupakan simbol dan bukti nyata lemahnya pengawasan mereka sehingga korupsi terjadi di semua instansi terutama pelayanan masyarakat, sehingga rakyat semakin menderita.***4***
Enjang S

Sumber : http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/35212/sekda-kota-cirebon-menerima-penghargaan-keranda-mayat

Pemudik di Sambut Spanduk Selamat Datang di Kota Terkorup

2011-09-12T08:39:00.001-07:00

LEMAHWUNGKUK – Ada pemandangan lain di libur lebaran tahun ini. Sebuah spanduk putih sepanjang 8 meter bertuliskan ‘Selamat Datang Kota Terkorup se Indonesia’, terlihat di pertigaan Kalijaga. Seolah menyambut para pemudik yang tengah memadati jalur pantura di arus balik kembali ke ibu kota, dan pengguna jalan lainya.

Selain ucapan selamat, tertulis identitas lembaga yang memasang, yaitu Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos). Ketua DPK Gemsos Unswagati Kurniawan mengatakan, dipasangnya spanduk tersebut sebagai bentuk sindiran terhadap kondisi Kota Cirebon.

“Supaya masyarakat luas tahu bahwa saat ini kota Cirebon adalah kota ke dua terkorup se Indonesia menurut hasil Survey TII tahun 2010,” ujarnya, kemarin.

Setidaknya, kata dia, spanduk itu bisa menjadi perhatian publik, bahwa sampai saat ini masih banyak proses hukum pemberantasan korupsi di Kota Cirebon yang menggantung, satu diantaranya APBD Gate. Ini juga menjadi teguran bagi seluruh pemangku kebijakan di kota, baik pemerintah kota, pimpinan OPD, BUMD sampai ke penegak hukum. Kemudian spanduk dipasang di pertigaan Kalijaga, karena tempatnya dianggap paling strategis.

“Korupsi di kota Cirebon harus diberantas tuntas. Kejaksaan, kepolisian dan penegak hukum lainnya harus benar-benar konsisten dalam upaya supremasi hukum pemberantasan korupsi, tak peduli siapa yang diusut. Mau kepala daerah sekalipun, jika dia terbukti korup, ya harus diproses hukum,” paparnya dihubungi Radar Cirebon (grup JPNN) melalui sambungan telepon.

Ia mengharapkan semua pihak dapat merespon aksi ini dengan bijak, demi terbebasnya kota Cirebon dari para koruptor dan kroninya. “Mungkin kalau prestasi kota Cirebon baik dalam pemberantasan korupsi, kami akan menulis selamat datang di kota bersih dari korupsi,” terang Kurniawan.

Sementara Tori (38),w arga Karanganom Lemahwungkuk menduga pemasangan spanduk dilakukan malam hari, karena sehari sebelumnya tidak terlihat. “Saya sendiri baru lihat pagi tadi sekitar pukul 05.30 WIB,” kata abang becak yang biasa mangkal di pertigaan Kalijaga ini.

Sebagai warga Cirebon, ia menilai spanduk tersebut akan membawa dampak nama Kota Cirebon semakin jelek. “Sekalipun ia kota ini kota terkorup, tapi kalau sampai seperti itu kan jadinya tambah jelek,” ungkapnya kepada Radar dijumpai di lokasi tidak jauh dari pemasangan spanduk. (hen)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2011/09/06/102072/Pemudik-Disambut-Spanduk-Selamat-Datang-di-Kota-Terkorup-

Download Lagu Darah Juang

2011-08-10T10:02:00.000-07:00

Disini Negeri kami, tempat padi terhampar

Samuderanya.. kaya raya

Negeri kami subur Tuhan….

Di negeri permai ini

Berjuta rakyat bersimbah luka

Anak buruh tak sekolah

Pemuda desa tak kerja

Mereka dirampas haknya

Tergusur dan lapar

Bunda relakan darah juang kami

Tuk bebaskan rakyat

Padamu kami berjanji

Padamu kami berbakti

Download Klik Disini

Statemen Wiem Mengherankan

2011-01-22T05:50:00.000-08:00

KEJAKSAN– Aktivis Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Rangga Aji Juang, heran dengan pernyataan Dirut PDAM, Wiem Wilantara yang menganggap persoalan sudah selesai setelah memberikan jawaban kepada media atas kejanggalan laporan keuangan PDAM.
”Masih belum jelas, apanya yang sudah dianggap selesai? Karena hingga sekarang, direksi belum memberi penjelasan kepada masyarakat yang sebenarnya,” ujar dia kepada Radar, kemarin.
Masalah jual rugi masih untung, kata dia, sebaiknya direktur utama harus menjelaskan secara gamblang kepada publik, dalam hal ini pada pelanggan air minum. ”Persoalan tersebut, jangan ditutup-tutupi, tetapi sebaiknya dijelaskan saja supaya masyarakat tahu yang sebenarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Aktivis Jaringan Masyarakat Sipil (Jams), Muhamad Rafi SE, juga mengkritik pernyataan direktur PDAM. Sebab menurutnya, apa yang disampaikan Wiem belum menjawab pertanyaan publik. Sehingga tidak bisa persoalan tersebut dianggap selesai. ”Selesai bagaimana? Pertanyaan publik belum terjawab, kok bisa dianggap sudah selesai?” tanya dia, berurutan.
Rafi berharap, direksi bisa lebih arif menyikapi persoalan yang saat ini mencuat di media massa. Sebab, persoalan tersebut akan terus menjadi polemik tanpa adanya penjelasan yang baik dari direksi PDAM. ”Sampaikan saja kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi manajemen PDAM,” tandasnya.
Lalu bagaimana tanggapan dewan soal tantangan beberapa pihak agar para wakil rakyat itu membentuk panitia khusus (pansus) untuk membongkar kasus PDAM? Ketua DPRD, Nasrudin Azis mengaku belum berani memberikan komentar banyak soal PDAM. Terlebih dengan munculnya desakan agar dewan segera membentuk pansus. Azis beralasan, dirinya masih menunggu anggota dewan yang lain untuk membahas persoalan PDAM. ”Maaf masih belum bisa berkomentar tentang desakan pansus PDAM,” kata Azis.
Namun demikian, Azis tidak menampik jika pada perjalanannya dewan membentuk pansus PDAM untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat. ”Kemungkinan itu sih tetap ada,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini bahkan berencana bertemu dengan komisi B untuk mencari tahu hasil pembahasan dengan PDAM. Dari hasil laporan komisi B ini, dirinya berharap ada hasil signifikan, apakah perlu membentuk pansus atau tidak.
WAWALI KRITIK MEKANISME PEMILIHAN DIRTEK
Belum selesai soal kejanggalan laporan keuangan, muncul lagi masalah baru. Ini terkait dengan mekanisme pemilihan direktur teknik yang diprediksi bakal menghamburkan biaya besar. Wakil Walikota H Sunaryo HW SIP MM angkat bicara soal mekanisme pemilihan direktur teknik yang menurutnya akan menghambur-hamburkan anggaran.
Seperti diketahui, masa jabatan Direktur Teknik PDAM, Sri Supanti akan berakhir Februari ini, dan sekarang direksi PDAM, Dewan Pengawas dan owner tengah mengkaji mekanisme pemilihan direktur teknik yang baru. ”DP sudah bertindak tepat dalam menyikapi situasi ini. Tapi sayang, di tingkatan implementasi masih lemah, bahkan masukan dari DP seperti tidak digubris direksi,” ujar Sunaryo di ruang kerjanya.
Kendati menyoroti kinerja direksi yang lemah dalam implementasi kritik dan masukan dari DP, namun Sunaryo enggan memberikan tanggapannya atas polemik yang melibatkan direksi PDAM dengan walikota, perihal penjelasan laporan keuangan PDAM yang diduga banyak mengandung kejanggalan.
Sunaryo lebih tertarik mengkritik mekanisme pemilihan direktur teknik yang disebutnya pemborosan anggaran, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. ”Lebih baik gunakan saja hak prerogatif walikota. Tunjuk orangnya yang kira-kira mampu bekerja. Daripada harus menggunakan mekanisme yang berbelit-belit dan melibatkan akademisi dari UGM, Undip, ataupun Unpad yang membutuhkan biaya besar,” katanya.
Menurutnya, penggunaan hak prerogatif walikota jauh lebih efektif untuk memilih direktur teknik. Oleh sebab itu, dirinya tidak setuju bila untuk memilih direktur teknik saja mesti menggunakan mekanisme yang berbelit-belit. Tapi kalaupun mekanisme tersebut digunakan, pihaknya akan menyetujui, asalkan yang diganti bukan hanya direktur teknik tetapi keseluruhan direksi.
Khusus mengenai pemilihan direksi, Sunaryo juga mengusulkan agar masa jabatan seluruh direksi diseragamkan. Sebab, direksi dalam pandangannya adalah sebuah tim, sehingga masa jabatannya pun mesti diangkat dan berhenti dalam periode yang sama. Tapi, yang terjadi saat ini adalah adanya perbedaan masa jabatan antara direktur utama, direktur umum, dengan direktur teknik. ”Keuangan saja sudah kolaps, mengapa untuk memilih direksi saja harus pakai mekanisme yang seperti itu? Kenapa tidak pakai cara yang jauh lebih efektif?” tanya dia.
Menurutnya, owner pasti sudah mengetahui siapa kandidat yang memiliki kompetensi untuk menjadi direktur teknik. Sehingga, mekanisme penyaringan sudah tidak diperlukan. (yud/abd)

Sumber : http://radarcirebon.com/2011/01/22/statemen-wiem-mengherankan/

Mahasiswa Cirebon Gelar Aksi Unjuk Rasa

2011-01-04T04:29:00.000-08:00

Kamis, 30/12/2010 - 14:00

NURUDIN/"PRLM"

ALIANSI Pergerakan Mahasiswa Cirebon, Kamis (30/12) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Balaikota dan Gedung DPRD Kota Cirebon. *

CIREBON (PRLM),- Aliansi Pergerakan Mahasiswa Cirebon, Kamis (30/12), menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Balaikota dan halaman Gedung DPRD Kota Cirebon. Dalam aksi ini mahasiswa menutut agar Wali Kota dan Ketua DPRD Cirebon menemui mereka dan berdialog tentang berbagai kasus dan persoalan sepanjang tahun 2010. Namun, kedua pejabat itu tak juga kunjung datang sehingga membuat aksi semakin memanas.

Aliansi Pergerakan Mahasiswa Cirebon sendiri merupakan gabungan dari Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), BEM Unswagati dan BEM seluruh Indonesia wilayah Cirebon (BEM SI), yang sejak pagi melakukan longmarch dari Kampus Unswagati menuju Balaikota dan Gedung DPRD Cirebon. Sepanjang perjalanan hingga sampai di halaman DPRD para mahasiswa terus melakukan yel-yel dan orasi secara bergantian.

Menurut Rangga, salah seorang pengunjuk rasa, disepanjang tahun 2010 banyak persoalan mengemuka dan masalah baru yang timbul di Kota Cirebon. Dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tata ruang, transparansi publik dan berbagai persoalan lainnya.

“persoalan-persoalan ini semakin menghalangi akses masyarakat Kota Cirebon untuk mencapai hak dasar kesejahteraannya. Bahkan kesewenangan dan arogansi pemerintah Kota Cirebon semakin memperlihatkan bahwasampai saat ini tidak ada kehendak nyata untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, aksi mulai mendingin setelah salah seorang anggota DPRD Kota Cirebon dari Komisi A, Dani Mardani SH MH menghampiri mahasiswa di halaman gedung DPRD. Namun akhirnya mahasiswa meminta agar dialog dilanjutkan didalam gedung. Kemudian dialog pun berlangsung lancar setelah tiga anggota DPRD, Dani Mardani, Edi Suripno dan Sumardi menemani mahasiswa dalam mencari solusi yang dituntut para mahasiswa. (din/A-120)***

sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/131032

Mahasiswa Kecewa Tak Bisa Bertemu Wali Kota

2011-01-04T04:28:00.000-08:00

CIREBON, TRIBUN - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pergerakan Mahasiswa Cirebon langsung kecewa saat permintaannya bertemu Wali Kota Subardi tidak terwujud. Padahal, mahasiswa sengaja datang ke Balai Kota pada Kamis (30/12) siang hanya ingin berdialog dengan orang nomor satu di Kota Cirebon itu.

Akibatnya, sempat terjadi sedikit ketegangan di antara mahasiswa. Apalagi, mereka hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan Balai Kota, dengan penjagaan ketat aparat.

Salah seorang mahasiswa, Rangga mengatakan, banyak hal yang harus dibicarakan dengan Wali Kota, terutama menyangkut kasus dan permasalahan yang terjadi pada 2010. Kebetulan, 2010 segera berakhir, dan diharapkan kasus dan permasalahan tersebut tak terjadi lagi pada 2011.

"Karena itu kami datang ke sini, ingin berdialog dengan Wali Kota," ujar Rangga, di sela-sela aksi di Depan Balai Kota.

Tak puas dengan aksi di Balai Kota yang tak mendapat respon, mahasiswa pun langsung merangsek ke halaman Gedung DPRD Kota Cirebon. Di depan Gedung Dewan itu, mahasiswa juga menyampaikan hal sama, ingin berdialog dengan Ketua DPRD terkait Kota Cirebon.

Namun sayang, Ketua DPRD tak ada di tempat, sehingga mahasiswa pun hanya bisa ditemui oleh anggota DPRD. Tiga anggota yakni Dani Mardani, Edi Suripno dan Sumardi yang menemui mahasiswa dan berdialog.

"Banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan di Kota Cirebon. Persoalan-persoalan itu semakin menghalangi akses masyarakat untuk mencapai hak dasar kesejahteraannya. Bahkan kesewenangan dan arogansi pemerintah Kota Cirebon semakin memperlihatkan bahwa sampai saat ini tidak ada kehendak nyata untuk melakukan perbaikan," kata Rangga.

Dialog dengan anggota DPRD berlangsung tertib di dalam Gedung Dewan. Dialog berlangsung sekitar tiga jam. Setelah itu, mahasiswa langsung membubarkan diri.

Aliansi Pergerakan Mahasiswa Cirebon merupakan gabungan dari berbagai organisasi pergerakan mahasiswa, seperti Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), BEM Unswagati dan BEM seluruh Indonesia wilayah Cirebon (BEM SI). Mereka mendatangi Balai Kota dan Gedung DPRD dengan cara berjalan kaki (long march) dari Jalan Pemuda menuju Jalan Siliwangi, atau sekitar 4 kilometer. (roh)

sumber : http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/37952/mahasiswa-kecewa-tak-bisa-bertemu-wali-kota

Photo Kemah Dialektika

2010-12-21T18:38:00.000-08:00

Refleksi hari HAM Internasional : Malam Hari Dengan Hujan Deras tak menyurutkan Langkah aksi.

2010-12-21T18:27:00.001-08:00

persiapan di sekre

jumat,10 desember 2010 pukul 18.30 persiapan di sekre menuju balaikota cirebon.

jam 19.30 kami berangkat dengan satu mobil angkot dan 5 motor menuju balkot,pukul 19.45 kami sampai dengan basah kuyup dan guyuran hujan. dan kami melihat gerbang terbuka dikarenakan banyak tamu berdatangan.kesempatan ini tidak kami sia-siakan kami pun menerobos dan berhasil masuk kedalam walau sempat terjdi gesekan dengan aparat.

menembus barisan

kami berhasil negosiasi untuk melaksanakan refleksi berupa teatrikal,

dalam teatrikal ini menggambarkan seorang walikota dengan kostum wanita (walikota banci) didampingi wakil rakyat yang rakus dan tikus birokrasi yang serakah menggerogoti rakyat miskin yang membawa keranda mati nya HAM dikota cirebon akibat korupsi yang merajalela.

pukul 20.15 kasat intel dan bantuan polresta yang merasa kecolongan datang meminta bubar atau kami "angkut",melihat kawan2 kawan kedinginan dan menggigil kami pun terpaksa meninggalkan balaikota pukul 20.45

dan kami berhasil bertemu walikota cirebon yang begitu tak bernyali untuk melakukan reformasi birokrasi dengan meng audit investigasi SKPD,OPD DAN BUMD yang terindikasi korupsi....berikut walikota cirebon versi GEMSOS.

walikota cirebon yang seksi tak bernyali memberantas korupsi

Mahasiswa Tolak Kenaikan Tarif PDAM

2010-12-21T17:49:00.000-08:00

TRIBUN JABAR/IDA ROMLAH

Demo Tolak Kenaikan Tarif PDAM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis, berunjuk rasa menolak rencana kenaikan tarif PDAM di Cirebon, Selasa (19/10)

CIREBON, TRIBUN - Sekitar 40 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon melakukan unjuk rasa di tiga tempat berbeda, yakni Kantor PDAM Kota Cirebon, Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (19/10). Dalam aksinya, mahasiswa menolak rencana kenaikan tarif PDAM Kota Cirebon.

"Kenaikan tarif tidak relevan, tidak pantas dilakukan. Sebab, pelayanan PDAM selama ini juga masih jauh dari baik," ujar perwakilan mahasiswa, Kurniawan.

Mahasiswa mendatangi tiga tempat berbeda dengan cara berjalan kaki (long march) dari Jalan Cipto menuju Jalan Tuparev. Kemudian mereka melanjutkan ke Jalan Siliwangi.

Sambil membawa poster bertuliskan penolakan rencana kenaikan tarif PDAM, mahasiswa menggelar orasi di tiga tempat yang dituju.

Selama mendatangi tiga tempat, hanya di Gedung DPRD suara mereka "didengar". Sementara di dua tempat lainnya tidak, dengan alasan Dirut PDAM dan Walikota sedang tak ada di tempat.

Di Gedung DPRD, para mahasiswa langsung diterima Ketua Komisi B Hendi Nurhidayat. Menurut Hendi, wacana kenaikan tarif PDAM sebenarnya sudah mencuat sejak 1999 lalu. Namun itu semua hanya wacana karena hingga 2010 ini pun tidak pernah terwujud.

"Kami sepakat (dengan pendapat mahasiswa), karena untuk naik itu ada aspek yang dipertimbangkan, terutama soal pelayanan. Sudah sejauh mana pelayanan PDAM terhadap pelanggannya, kan itu yang penting," kata Hendi.

Meski demikian, Hendi mengatakan, DPRD akan menampung aspirasi mahasiswa terkait wacana kenaikan tarif PDAM tersebut.

Sebelumnya, sempat mencuat wacana jika tarif PDAM Kota Cirebon akan naik tahun ini. Namun berapa besarannya, belum bisa dipastikan. (roh)

Sumber : http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/32112

Mahasiswa Gemsos Tolak Kenaikan Tarif PDAM

2010-12-21T17:43:00.000-08:00

Selasa, 19/10/2010 - 13:08

M. NURUDIN/"PRLM"

MAHASISWA yang tergabung dalam Gemsos sempat bentrok dengan polisi saat mengadakan unjuk rasa menolak kenaikan tarif air PDAM Kota Cirebon.*

Cirebon (PRLM)- Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Selasa, (19/10), mendatangi ke kantor PDAM kota Cirebon. Kedatangan puluhan mahasiswa ini untuk menolak kenaikan tarif PDAM. Tak hanya itu, di kantor PDAM, mahasiswa sempat saling dorong pintu pagar dengan aparat kepolisian. Aksi yang dilakukan beberapa menit itu, sempat membuat situasi di halaman kantor PDAM sedikit memanas.

Usia di PDAM, aksi mahasiswa kemudian dilanjutkan ke Balai Kota Cirebon. Baru sekitar 300 meter dari kantor PDAM, mahasiswa berhenti persis di tengah bundaran -perempatan Jln.Gunungsari. Mereka lalu mengibar bendera Gemsos sambil membagikan surat pernyataan mereka kepada para pengguna jalan. Aksi ini yang berlangsung beberapa menit ini pun sempat pula memacetkan kendaraan yang melaju dari empat arah.

Setelah puas berorasi di tengah jalan, Gemsos kemudian melanjutkan aksinya ke Balai Kota Cirebon, di sepanjang jalan yang dimulai dari Jln. Pemuda (depan kampus Unswagati Cirebon), Jln. DR.Cipto Mangunkusumo, Jln. Gunungsari, Jln. Kartini dan berakhir di Jln.Siliwangi mahasiswa terus melakukan yel-yel tentang penolakannya terhadap kenaikan tarif PDAM.

Menurut Kooordinator Lapangan (Korlap) Gmsos, Didi Rosadi, wacana kenaikan tarif PDAM yang akan dilakukan oleh PDAM Kota Cirebon melalui keputusan wali kota merupakan kebijakan yang merenggut hak asasi manusia sebagai rakyat atas dasar kebutuhan dasar air. “Ini menjadi pertanda tidak jalannya fungsi dan peran pemerintah melalui PDAM sebagai BUMD dalam menyediakan akses pemenuhan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Diakuinya, berdasarkan UU pasal 6 ayat 1 No.7 tahun 2004 dan pasal 33 (2) UUD’45 secara jelas disebutkan bahwa sumber air dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka sudah cukup bagi masyarakat Kota Cirebon untuk tidak lagi terbebani akibat imbas kebijakan yang tidak populis dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, tegas Didi, Gemsos menolak keras kenaikan tariff PDAM kota Cirebon sekaligus menuntut peningkatan mutu pelayanan PDAM kota Cirebon juga transparansi dan akuntabilitas anggaran PDAM yang benar, jujur dan jelas kepada seluruh masyarakat kota Cirebon. Didi juga berharap agar adanya audit manajemen pengelolaan anggaran PDAM Cirebon oleh lembaga/tim ahli yang independen dan terpercaya. (din/A-147)

Sumber : pikiran-rakyat.com

2008-12-18T20:23:00.000-08:00

Arya Pamungkas, mahasiswa FISIP Jurusan Komunikasi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon angkatan tahun 2005 yang juga merupakan salah satu pendiri organisasi GERAKAN MAHASISWA SOSIALIS (GEMSOS) CIREBON, baru saja memenangi SAYEMBARA DESAIN LOGO TATA RUANG yang diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Arya Pamungkas berdasarkan hasil penilaian Tim Juri

Dewan Juri

Djoko Sujarto (ITB)
Gregorius Wismantya (Profesional Desain Grafis)
Bernadus Jokoputro (IAP)
Dedi Permadi (Puskom Dep PU)
Eko Yuli SUprapto (Ditjen Penataan Ruang)

sesuai dengan Hasil Penilaian Sayembara Desain Logo Tata Ruang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Nomor : 22/KPTS/Dr/2008 tertanggal 6 November 2008 telah ditetapkan sebagai PEMENANG II (KEDUA) kategori mahasiswa.

Tim Juri menetapkan dan mengumumkan hasil penilaian Sayembara Desain Logo
Tata Ruang sebagai berikut :
A. Juara Umum :

GANJAR WITRIANA, Kategori Umum, Batam

B. Kategori Umum :

Juara I : GANJAR WITRIANA, Batam
Juara II : MARWAN CHANDRA N, Yogyakarta
Juara III : GANJAR WITRIANA, Batam

C. Kategori Mahasiswa :

Juara I : WICAKSONO NENG NOYO, Jakarta
Juara II : ARYA PAMUNGKAS, Cirebon
Juara III : YUSRANI SALMAN, KARINA PUTRI, Bandung

D. Kategori Pelajar :

Juara I : TONI SUSILA HADI S, Yogyakarta
Juara II : GILANG ARTHA P, Bandung
Juara III : LUTFI, TOMMY, THERESA, Denpasar

info lebih lengkap disini pengumuman pemenang sayembara logo tata ruang

KAMI SELURUH JAJARAN PENGURUS DAN ANGGOTA GERAKAN MAHASISWA SOSIALIS (GEMSOS) CIREBON MENGUCAPKAN :

" SELAMAT KEPADA ARYA PAMUNGKAS SEBAGAI PEMENANG II (KEDUA) SAYEMBARA DESAIN LOGO TATA RUANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM UNTUK KATEGORI MAHASISWA"

EKONOMI PASAR SOSIAL

2008-12-01T09:37:00.000-08:00

EKONOMI PASAR SOSIALTheophilus BelaSekum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ)Sejak lengsernya Soeharto 3 tahun yang lalu dan negara Indonesia telah memasuki era baru era reformasi dan demokratisasi. Dengan era baru ini bangsa kita menjadi lebih terbuka terhadap arus informasi dan komunikasi dalam rangka gerakan besar yang disebut globalisasi. Apabila kita memasuki toko-toko buku dan perpustakaan pada hari-hari ini maka mata kita akan menemukan beragam macam buku yang menawarkan berbagai pemikiran dan gagasan tentang cara bagaimana mengelola perekonomian sebuah negara atau masyarakat.Ada pemikiran Marx, ada pemikiran Anthony Giddens, Presiden Cardosso dari Brasilia dan Presiden Fox dari Mexiko, dsbnya. Yang kita temui dalam belantika kepustakaan mengenai sistem ekonomi yang ditawarkan kepada publik. Terasa sekali bahwa bangsa kita telah terkekang dalam situasi kebebasan berpikirnya selama lebih dari 40 tahun lamanya dan kita sedang mencari sistem ekonomi yang dapat mencapai cita-cita bangsa menuju “masyarakat adil dan makmur”. Sudah sejak sebelum mencapai kemerdekaan bangsa kita melalui para pemimpinnya telah mencita-citakan sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Namun sayangnya cita-cita itu hingga kini tetap saja belum terwujud. Oleh adanya krisis keuangan dan moneter yang menimpa negara kita maka cita-cita tersebut bagi puluhan juta rakyat kita telah sirna sama sekali. Puluhan juta rakyat Indonesia telah terjerumus kembali ke lembah kemiskinan karena krisis perbankan, ribuan perusahaan gulung tikar, telah terjadi pengangguran massal, beban utang luar negeri yang berat sekali dan harga-harga kebutuhan pokok selalu melambung tinggi.Dalam keadaan semacam ini, kita harus dengan sungguh-sungguh mencari jalan keluar pemecahan masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya yang melilit bangsa kita. Kita harus dengan senantiasa mencari jalan keluar untuk menghantar bangsa kita keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan serta keterbelakangan. Dalam rangka kegiatan untuk menyelamatkan bangsa berikut ini disajikan sebuah pembahasan tentang sistem ekonomi pasar sosial, yang telah lebih dari 50 tahun dijalankan di Jerman.1. Apa itu ekonomi pasar sosial ?Ekonomi pasar sosial bukanlah hanya sebuah utopi namun sejak lebih dari 50 tahun terakhir ini telah menjadi sebuah kenyataan di Jerman. Sistem ekonomi pasar sosial telah diperkenalkan oleh Prof. Ludwig Erhard secara berani diwilayah Jerman Barat pada tahun 1948 pada saat diadakan pergantian mata uang Jerman. Dikatakan berani karena pada saat memperkenalkan sistem ekonomi pasar sosial Erhard berani melawan kehendak negara-negara sekutu yang waktu itu masih menduduki dan menguasai Jerman. Pihak sekutu sebenarnya ingin melanjutkan sistem ekonomi dengan perencanaan pusat yang merupakan warisan pemerintahan NAZI Hitler .Tata ekonomi baru yang secara berani dijalankan oleh Ludwig Erhard bukanlah sebuah inspirasi seorang politisi yang timbul secara kebetulan. Sistem tersebut merupakan hasil usaha penelaahan konseptual panjang yang dijalankan oleh Prof. Erhard dan beberapa professor Jerman lainnya. Konsepsi ekonomi tersebut merupakan hasil kerjasama antara para ahli ekonomi dan hukum secara bersama. Para ahli tersebut antara lain ialah Walter Eucken dan Franz Boehm (universitas Freiburg), Wilhelm Roepke (universitas Genewa) dan Alexander Ruestow (universitas Istambul dan kemudian universitas Heidelberg) serta yang terakhir ialah Alfred Mueller-Armack (universitas Muenster dan Koeln). Mueller-Armack-lah yang akhirnya mempopulerkan istilah ekonomi pasar sosial. Semua sarjana ini pernah hidup dialam ekonomi terpimpin atau sistem ekonomi yang direncanakan secara pusat dari pemerintah NAZI Adolf Hitler dan mereka meneliti atau mengadakan studi yang mendalam mengenai sistem tersebut .Namun sebelumnya mereka juga mengalami sistem ekonomi “Laissez-faire” atau ekonomi liberal, yang sama sekali tidak berdaya menghadapi kaum monopolis dan kegiatan-kegiatan yang membatasi persaingan dan akhirnya terjerumus kedalam langkah-langkah kebijakan ekonomi yang intervensionistis yang tidak sistematis dan tidak berhasil .Dari pengalaman-pengalaman dengan kedua sistem tersebut di Jerman maka para pakar tadi akhirnya menyusun konsep ekonomi pasar sosial. Mereka menyusun sebuah program ekonomi neo-liberal dengan tujuan untuk mencapai sebuah tata ekonomi yang bebas berperikemanusiaan dan efisien. Konsep ekonomi ini menolak Laissez-faire, sistem ekonomi dengan perencaan pusat maupun sistem intervensi yang hantam kromo dengan tanpa konsep yang jelas. Konsep ekonomi baru tersebut mereka namakan “ekonomi pasar sosial”. Sistem tersebut yang pada mulanya masih terdengar sedikit aneh dapatlah diklasifikasikan sebagai sebuah program ekonomi baru yang berlandaskan ekonomi pasar dan yang secara sadar memperhatikan masalah-masalah sosial.2. Konsep teoretis mengenai ekonomi pasar sosialTujuan dari sistem tersebut ialah kebebasan ekonomi dan keadilan sosial. Kebebasan dari setiap warga pelaku ekonomi dalam sebuah negara hukum-yang merupakan bagian dari kebebasan politik-merupakan penggerak utama dari program, yang dirancang oleh founding fathers ekonomi pasar sosial. Mereka telah mengalami sendiri bahwa kebebasan dan kemerdekaan setiap individu tidak saja ditindas oleh sistem ekonomi dengan perencanaan pusat tetapi juga oleh sistem Laissez-faire. Kebebasan itu dirusak apabila negara atau masyarakat memiliki kekuasaan mutlak atau juga apabila seseorang atau sebuah perusahaan mempunyai kebebasan mutlak.Tata ekonomi pasar sosial harus melindungi kebebasan warganegara terhadap dua pihak yaitu terhadap kesewenang-wenangan dari pihak negara namun juga terhadap kesewenang-wenangan yang dibuat oleh individu-individu lain atau perusahaan-perusahaan lain.Para konseptor ekonomi pasar sosial yakin bahwa sebuah tata ekonomi yang berjalan lancar dan manusiawi tidak muncul secara kebetulan namun dia membutuhkan tata-tertib perekonomian yang baik. Walter Eucken mengatakan bahwa penyusunan tata-tertib perekonomian bukan saja merupakan tugas yang legitimate tetapi malah merupakan kewajiban yang mutlak perlu dari negara.Tata ekonomi pasar sosial bukanlah sekedar ekonomi pasar yang biasa saja. Namun ekonomi pasar sosial merupakan bingkaian pengaturan pasar yang berintegrasi dengan elemen-elemen sosial. Agak sulit untuk mendefinisikan ekonomi pasar sosial secara ringkas. Namun Mueller Armarck mengatakan: “Makna utama dari ekonomi pasar sosial ialah mengkombinasikan kebebasan pasar dengan keadilan sosial” (1974, hal. 163). Dalam sebuah tulisannya kemudian beliau melukiskan bahwa “ekonomi pasar sosial merupakan sebuah usaha untuk membangun sebuah sintesa yang sungguh-sungguh antar pasar dan jaringan sosial dimana kemampuan dan kekuatan pasar menanggung program jaminan sosial dan sebaliknya jaminan sosial menjamin keberhasilan dan kelanjutan dari kekuatan-kekuatan pasar” (1976, hal 243).Pasar sebagai dasar dari sistemPada saat konsep ekonomi pasar sosial sedang digagas, yaitu pada tahun-tahun pertama setelah perang dunia II usai keadaan di Jerman ditandai oleh berlakunya ekonomi terpimpin yang kacau balau dan kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Pendapat umum yang beredar pada waktu itu ialah apabila diadakan penyempurnaan pada sistem ekonomi terpimpin maka keadaan yang jelek itu akan diperbaiki. Terhadap anggapan umum ini para penggagas ekonomi pasar sosial menjawab bahwa dasar dari konsep mereka ialah PASAR. Berkali-kali mereka menyatakan, bahwa bukan dengan perencanaan yang terpusat oleh negara tetapi hanya melalui proses pasar setiap orang memperoleh kemerdekaan dan kemandirian dan sekaligus akan mendapatkan hasil ekonomi yang lebih baik. “Yang terutama ialah bahwa mekanisme harga diberi keleluasaan”, demikian Eucken (1959, hal 160).Jadi pada waktu permulaan diperkenalkannya ekonomi pasar sosial yang terutama dipikirkan ialah bagaimana menciptakan dan menghidupkan pasar bebas. Hal-hal mengenai “komponen sosial” belum terlalu dipikirkan, (ini terjadi di Jerman tahun 1948-1950). Karena penggagas ekonomi pasar sosial selalu menekankan pasar bebas maka para pengritik menuduh bahwa mereka ingin memberlakukan lagi sistem Laissez-faire dari abad ke-19.Yang membedakan konsep ekonomi pasar sosial dengan sistem Laissez-faire ialah bahwa dalam sistem baru ini negara tidak lepas tangan dari kebijaksanaan ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar sosial negara mendapat tugas baru yaitu kewajiban menata kebijaksanaan ekonomi (Ordnungspolitik).Kebijakan Menata Ekonomi: Negara menata tata tertib ekonomiHarus dibedakan antara tata tertib ekonomi dan proses ekonomi. Yang dimaksud dengan tata tertib ekonomi ialah UU dan peraturan serta institusi-institusi yang diperlukan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi swasta yang legal. Sedangkan yang dimaksud dengan proses ekonomi ialah semua kegiatan bisnis nyata yang dijalankan oleh para pelaku ekonomi swasta seperti: membeli, menjual, investasi, membuat segala macam kontrak atau perjanjian. Ekonomi pasar sosial sangat berbeda baik dengan sistem Laissez-faire maupun dengan sistem ekonomi terpusat pada negara (ekonomi terpimpin).Dalam sistem ekonomi terpimpin semuanya ditentukan oleh negara baik tata tertib ekonomi maupun proses ekonomi sehari-hari. Sedangkan dalam sistem Laissez-faire pihak negara sama sekali tidak berurusan dengan tata tertib ekonomi maupun proses ekonomi. Sebaliknya dalam ekonomi pasar sosial pihak negara bertugas menata tata tertib perekonomian. Sedangkan kegiatan ekonomi sehari-hari dibiarkan menjadi urusan para subjek ekonomi swasta dan tidak secara langsung dipengaruhi oleh negara.Jadi negara tidak boleh menjauhkan diri dari urusan ekonomi. Yang harus dibuat negara ialah apa yang menjadi tugasnya serta tugas itu harus dijalankan secara wajar. Jadi negara tidak boleh tampil sebagai pengusaha atau produsen, juga negara tidak boleh mendikte para pengusaha tentang apa yang harus diproduksi dan untuk siapa mereka memproduksi. Namun tugas pokok negara ialah secara konsisten menata tata tertib ekonomi dan mengawasi pentaatannya sesuai sistem politik yang demokratis.Kebijakan menata tata tertib ekonomi merupakan tugas utama negara. Negara berkewajiban menyusun “aturan main” untuk kegiatan ekonomi melalui undang-undang yang terkait dan negara berkewajiban untuk menjaga agar para pelaku ekonomi mentaati dan bukannya melanggar aturan main tadi. Untuk tugas negara tersebut perlu kerja sama yang erat antara pakar ekonomi dan ahli hukum.Tata tertib ekonomi dan tata tertib hukum harus harmonis satu sama lain dan sesuai dengan sistem politik negara yang demokratis. Kebijakan ekonomi negara harus serasi dengan tata tertib di bidang lain. Hal lain yang juga amat penting ialah bahwa tujuan dari ekonomi pasar sosial bukan hanya sekedar begitu saja menciptakan ekonomi pasar dan menjamin kelangsungannya namun yang akan diciptakan ialah sebuah ekonomi pasar yang khusus untuk mengatur tata persaingan bagi proses pasar. Menjaga persaingan bebas merupakan salah satu tugas terpenting dari negara di bidang ekonomi. Eucken membagi elemen-elemen penting untuk tata tertib persaingan dalam beberapa “prinsip-prinsip konstitututip” dan “prinsip-prinsip pengaturan”.Kebijakan tata ekonomi harus menjamin prinsip-prinsip konstitutip yaitu: stabilitas mata uang, kebebasan memasuki pasar, hak milik pribadi, kebebasan membuat perjanjian, menanggung resiko dan kepastian politik ekonomi.Kebijakan stabilisasi dan Aturan bagi “Intervensi Liberal”Para penggagas ekonomi pasar sosial menuntut diutamakannya penataan tata tertib ekonomi. Apabila penataan dikerjakan dengan baik maka intervensi untuk stabilisasi tidak perlu sama sekali. Namun kegiatan negara tidak boleh hanya dibatasi pada urusan menata ekonomi saja. Eucken menambahkannya dengan “prinsip-prinsip yang mengatur” guna mencapai persaingan yang berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip yang mengatur tersebut termasuk kebijakan anti monopoli, politik dibidang sosial dan kebijakan stabilisasi atau politik konjunktur, yang dibutuhkan untuk menghindari ekses-ekses atau ketimpangan ekonomi dan dengan demikian merupakan tambahan bagi kebijakan tata ekonomi. Mueller-Armack dan Roepke menekankan hal ini, bahkan keduanya secara dini yakni pada tahun 1950-an telah mengemukakan pentingnya kebijakan negara dibidang perlindungan lingkungan.Kebijakan stabilisasi proses ekonomi tidak boleh diartikan sebagai kebebasan negara untuk mengadakan intervensi atau campur tangan yang semena-mena. Karena hal ini ditentang oleh semua penggagas ekonomi pasar sosial. Maka dari itu dibuatlah prinsip-prinsip umum bagi pengaturan intervensi negara. Roepke memberikan formulasi sebagai di bawah ini:1. Intervensi-intervensi dalam proses pasar harus menunjang kekuatan-kekuatan pasar dan bukan malah merusaknya. Contoh: Subsidi untuk mempertahankan hidup sebuah perusahaan ditolak, namun subsidi untuk penyesuaian struktur dibenarkan (prinsip-konformitas sistem).2. Intervensi yang sesuai dengan mekanisme pasar harus dimenangkan terhadap intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dan intervensi yang melumpuhkan sistem harga (prinsip konformitas pasar) (Roepke 1981, hal 229 dst.)“Pasar Sosial” dan pembagian sosial dari hasil-hasil pasarSekarang kita ajukan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan “komponen-komponen sosial “ dari ekonomi pasar sosial? Apakah yang dimaksud itu “pasarnya yang sosial” atau pembagian penghasilan atau pendapatan, yang dihasilkan dalam proses pasar?Para Bapak ekonomi pasar social menekankan kedua aspek itu. Mereka mengatakan bahwa ekonomi pasar itu secara intrinsic bersifat “sosial” bila dibandingkan dengan ekonomi terpimpin dari pusat. Karena ekonomi pasar meningkatkan produktivitas, dengan demikian “kue” yang dihasilkan untuk dibagi-bagikan juga menjadi lebih besar. Juga ekonomi pasar memberi kemerdekaan dan kebebasan dan banyak alternatip untuk dipilih bukan saja bagi para pengusaha tapi juga untuk kaum buruh dan konsumen.Apabila orang berhasil mengganti sistem ekonomi terpimpin menjadi ekonomi pasar, maka hal itu sudah merupakan sumbangan yang penting untuk penyelesaian “masalah sosial yang baru”. Eucken mendefinisikan “masalah sosial yang baru” dalam abad ke-20 sebagai berikut :”Si buruh-dan bukan saja si buruh-menjadi tergantung pada mesin birokrasi negara dan institusi-institusi publik yang lain” (1981, hal. 331).Prof. Ludwig Erhard (yang kemudian menjadi menteri ekonomi Jerman) pada tahun 1948 dengan penuh emosi melukiskan ketergantungan pada negara dalam sistem ekonomi terpimpin sebagai berikut: “Siapa yang sekarang berani membantah bahwa dalam sistem ekonomi paksa yang kini kita hadapi ….. baik di bidang produksi maupun di bidang konsumsi bahwa kaum lemah dan miskinlah yang paling menderita, dan bahwa kelompok sosial inilah dari bangsa kita yang paling membenci sistem itu, karena dia telah menindas dan membuat mereka berputus asa” (1981, hal.40). Orang-orang dari bekas Jerman Timur akan setuju dengan penilaian diatas terhadap sistem ekonomi terpimpin.Keunggulan sosial ekonomi pasar atas ekonomi terpimpin akan makin besar apabila persaingan dijalankan dengan berhasil. Tidak cukup apabila orang hanya berhasil membebaskan manusia dari penghisapan oleh mesin negara. Harus juga dihindari bahwa ada kekuatan ekonomi swasta yang mengexploitir (menghisap) anggota masyarakat lainnya. Kebijakan persaingan yang menghapus rintangan masuk ke pasar, kartel serta pembatasan-pembatasan persaingan lainnya, merupakan hal yang penting dipandang dari segi sosial.Konsep ekonomi pasar sosial tidak saja mengacu pada keuntungan “sosial” yang inherent dari sistem ekonomi pasar yang efisien. Dia juga mengharuskan adanya suatu politik/ kebijakan sosial negara dalam arti sempit yaitu pembagian ulang pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi di pasar (perbedaan kata Jerman “Verteilung” dan “Umverteilung”). Umverteilung itu membagi setelah memungut pajak.Pada saat usai perang dunia II di Jerman ada banyak sekali orang yang menderita kesengsaraan, maka kebijakan ekonomi juga tertuju pada usaha meringankan beban masyarakat tersebut (di Indonesia bagaimana?). Bantuan subsidi bagi keluarga miskin serta bantuan-bantuan sosial lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi pasar sosial. Dan prinsip dasar keadilan sosial ini berlaku terus hingga kini, disaat penderitaan rakyat Jerman ditahun-tahun pertama setelah perang sudah diatasi sama sekali.Namun yang harus dicamkan sekali lagi ialah bahwa dalam konsep ekonomi pasar sosial unsur yang dominan atau terutama ialah ekonomi pasar. Kebijakan sosial baru menyusul pada langkah yang kedua. Mula-mula kemakmuran harus dicapai secara efisien baru setelah itu orang dapat membaginya. Kebijakan sosial dibutuhkan untuk menutup “celah” yang ditinggalkan oleh proses ekonomi, untuk memberi bantuan bagi kaum yang lemah, namun subsidi negara tidak boleh dihamburkan secara sembrono.Konsep ekonomi pasar sosial tidak menghendaki terciptanya sebuah “welfare state” yang sempurna karena dengan demikian inisiatip orang perorangan dihalangi, ekonomi bekerja tidak efisien dan “sistem Skandinavia” itu juga tidak sosial/adil. Hal ini sering dilupakan dimasa ini, juga dalam diskusi mengenai dipertahankannya “puncak-puncak keberhasilan sosialisme” di Jerman bagian Timur.Satu hal yang penting sehubungan dengan kebijakan sosial ialah sebagai berikut. Dalam hal ini orang tidak boleh lupa pada prinsip keserasian dengan hukum pasar. Kebijakan pencarian keadilan (politik sosial) dengan memperbaiki hasil-hasil proses pasar melalui pengenaan pajak dan pembagian ulang pendapatan oleh negara harus dilakukan pada akhir proses tersebut (Kue harus dibikin dulu lalu dibagi-bagi). Namun politik sosial tidak boleh mematikan ekonomi pasar melalui intervensi langsung pada mekanisme harga seperti menentukan upah minimum, tarif sewa rumah tertinggi atau kebijakan penetapan harga secara birokratis lainnya (contoh tarif listrik, telepon dan harga bensin). Sejak dari permulaan (1947) Mueller-Armack telah menekankan prinsip ini secara gamblang sebagai berikut: “Tujuan utama ialah terciptanya ekonomi pasar yang bebas dengan dilengkapi oleh usaha-usaha pengamanan sosial, yang harmonis pula dengan ekonomi pasar itu sendiri” (1947, hal 84).3. Ekonomi pasar sosial dalam praktek politik: Arti prinsip dan bahaya dari sistem terbukaKonsep teori tentang ekonomi pasar sosial tidak pernah dirumuskan secara terperinci Erhard dan Mueller-Armack merumuskan ekonomi pasar sosial sebagai suatu sistem yang terbuka. Sesuai dengan situasi dan kondisi tekanan dapat berubah-ubah, harus dijaga bahwa perubahan-perubahan dan tambahan dapat saja di buat. Namun prinsip-prinsip dasar dari sistem atau “essentials” harus tetap dipertahankan. Prinsip-prinsip dasar ini sering dijumpai dibanyak diskusi tentang sistem ekonomi Jerman. Namun hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut:1. Pasar harus secara bebas menuntun keputusan-keputusan ekonomi. Jadi bukan oleh sistem perencanaan yang terpusat.2. Melindungi persaingan bebas adalah tugas utama negara.3. Akses kepasar harus selalu terbuka, juga bagi pelaku bisnis asing.4. Penataan tata tertib ekonomi adalah lebih penting daripada intervensi pada proses pasar.5. Dalam melakukan intervensi maka prinsip keserasian sistem dan keserasian pasar harus tetap dijaga.6. Kebijakan sosial (keadilan) tidak boleh dicapai dengan intervensi pada proses pasar, namun harus dicapai melalui pembagian hasil dari proses pasar.Daftar katalog prinsip dasar diatas dipakai sebagai panduan atau “blue print” guna mengukur atau menguji setiap kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan oleh pers, pakar ekonomi penasehat pemerintah Jerman, oleh bank sentral yang mandiri dan oleh Direktorat Prinsip Dasar dari Kementerian Ekonomi Jerman.Walaupun ada daftar katalog tersebut namun dalam kenyataannya ada saja kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan teori ekonomi pasar sosial. Sebagai contoh dari penyimpangan tersebut dapatlah disebutkan bantuan dan penetapan harga yang diberikan pada industri batubara dan baja pada tahun 1950-an, pengaturan pasar modal, kebijakan disektor perumahan dan pertanian Jerman dan pasar bersama Eropa serta peningkatan bagian negara pada produk nasional Jerman ditahun 1970-an. Namun telah 50 tahun hingga kini prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar sosial ini umumnya telah berfungsi dengan baik sebagai alat penilai. Pemerintah Jerman dipaksa untuk memberi penjelasan mengapa tidak mentaati dengan baik prinsip-prinsip ekonomi pasar sosial, apabila kebijakan ekonominya menyimpang.Pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah dapat berpegang pada ajaran ekonomi pasar sosial dan menuntut pemerintah supaya kembali ke prinsip-prinsip tadi, walaupun tidak selamanya berhasil. Namun peran prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan begitu saja. Politik ekonomi pemerintah Jerman cukup lama berjalan sesuai dengan ajaran ekonomi pasar sosial, terutama disaat Menteri Ekonomi Erhard dan Sekretaris Negara Mueller-Armack memegang kendali kebijakan. Selama tahun 1950-an dan paruh pertama tahun 1960-an fungsi penataan kebijakan ekonomi (Ordnungspolitik) berada diurutan utama. Sebagai contoh dikemukakan pemberlakuan UU anti monopoli dan keengganan pemerintah dalam mengendalikan permintaan pasar.Walaupun Erhard dan Mueller-Armack berlatar belakang sebagai pakar di bidang politik konjunktor, namun sedikit sekali kebijakan diambil dibidang itu, yang terutama berlandaskan pada politik moneter. Erhard sedikit sekali menggunakan kebijakan itu karena dia lebih mengandalkan “moral suasion” dari pada mengambil langkah-langkah moneter tertentu. Erhard dan Mueller-Armack juga membawa sistem ekonomi pasar sosial kemasyarakat Uni-Eropa sehingga membuat Jerman hingga kini berperan sebagai “Pelindung Ekonomi Pasar” dalam asosiasi regional tersebut.Secara keseluruhan dapatlah disebutkan bahwa Erhard dalam prakteknya menjalankan kebijakan ekonomi sedemikian rupa dengan mengusahakan negara berfungsi sebagai “wasit yang tidak memihak”, yang menentukan aturan main dan hanya pada keadaan yang luar biasa baru mengadakan intervensi. Setiap tekanan dari kelompok kepentingan agar negara melakukan intervensi sesuai selera mereka selalu ditolak Erhard. Dalam hal ini prinsip-prinsip ekonomi pasar sosial berfungsi seperti peraturan-peraturan perdagangan GATT yakni mendukung pemerintah agar bersikap tegas terhadap desakan dari kelompok kepentingan yang menuntut perlindugan terhadap persaingan bebas. Namun Erhard dan terutama lagi para penggantinya terpaksa menyadari bahwa dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi perwakilan adalah sangat sulit untuk merealisasikan cita-cita sebuah negara “yang kuat dan tidak memihak” sebagaimana digariskan oleh ekonomi pasar sosial, (Dalam hal ini para penggagas konsep ekonomi pasar sosial sering dikritik sebagai “orang buta secara sosiologis”).Dalam kenyataan harus diakui bahwa negara atau kebijakan ekonomi sama sekali tidak bebas dari pengaruh kelompok kepentingan, yang menggunakan segala cara yang dihalalkan oleh sistem demokrasi perwakilan. Justru karena sifat ekonomi pasar sosial yang “terbuka” itulah maka pihak kelompok kepentingan memanfaatkannya untuk menarik dukungan negara (terutama finansial) bagi kepentingan golongannya.Perlu dicatat bahwa sistem ekonomi pasar sosial bukan hanya terdiri atas prinsip-prinsip yang tegas. Dia juga mengenal pengecualian-pengecualian dari prinsip tadi (walaupun tidak sebanyak seperti pada GAAT). Kebijakan menata tata tertib ekonomi menduduki tempat utama, namun dalam situasi perekonomian tertentu negara dapat juga menjalankan kebijakan pengendalian permintaan pasar (malah negara harus melakukan hal tersebut). Intervensi negara secara apriori tidak dilarang. Untuk situasi tertentu intervensi diperlukan, walaupun harus dilakukan secara berhati-hati. Juga intervensi yang tidak serasi dengan hukum pasar pada kenyataannya dijalankan dalam keadaan sulit. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pihak-pihak yang mewakili kelompok kepentingan selalu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-citanya dengan mengemukakan bahwa golongan mereka sungguh berada dalam posisi “terjepit”.Yang mengherankan ialah bahwa ancaman terhadap sistem ekonomi pasar sosial tidak berasal dari jajaran birokrasi negara Jerman. Malah pembela utamanya ialah pegawai negeri yang bekerja di kementerian perekonomian. Mereka selalu menangkis serangan dari pihak kelompok kepentingan dan selalu berjuang mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi pasar sosial dan dalam hal ini para pejabat itu mencari dukungan dari dunia pers dan perguruan tinggi. Para pejabat kementerian menyadari bahwa bahaya “keterbukaan “ sistem ekonomi pasar sosial hanya dapat dihindari apabila mereka tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip tadi. Oleh karena itu para pejabat departemen ekonomi Jerman sering dicap bersifat dogmatis. Serangan itu berasal dari pihak kelompok kepentingan (lobby) yang sebenarnya menghendaki bahwa negara menjalankan kebijakan ekonomi secara pragmatis tanpa prinsip. 4. Pelaksanaan ekonomi pasar sosial oleh kekuatan-kekuatan politik Antara konfrontasi dan konvergensiMueller-Armack pernah menyatakan bahwa ekonomi pasar sosial merupakan “formula yang irenis” yakni prinsip yang membawa damai, yang dapat menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat dan kekuatan politik. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi pasar sosial sifatnya “terbuka”. Dalam kenyataan sistem terbuka tersebut membuat ekonomi pasar diterima semua orang.Ekonomi pasar sosial tidak memberikan peraturan-peraturan yang kaku tetapi sistem itu berlangsung secara “terbuka” dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Hal inilah yang membuat sistem ekonomi pasar sosial dapat diterima oleh berbagai kekuatan masyarakat atau partai politik. Keterbukaan sistem ekonomi tersebut memberi peluang bagi masing-masing kekuatan politik untuk menitik beratkan perhatiannya pada salah satu aspek dari sistem tersebut. Sistem ekonomi pasar sosial dalam kenyataannya memberikan garis-garis umum kebijakan yang dapat memungkinkan tiap orang untuk membuat interpretasi sendiri.Di Jerman telah terjadi kesesuaian paham tentang ekonomi pasar sosial baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan. Namun hal ini tidak merobah sistem secara keseluruhan. Pengintegrasian berbagai kekuatan politik dalam sistem ekonomi pasar sosial telah menggeser tekanan dari prinsip-prinsip tegas beralih kepemberian pengecualian-pengecualian seperti disebutkan diatas tadi (Hal yang sama juga terjadi dalam organisasi masyarakat Eropa). Setelah 25 tahun konvergensi politik di Jerman maka banyak aspek dari sistem ekonomi negeri itu berubah dari konsep awal. Prinsip-prinsip “konstitutif” yang sangat dijunjung tinggi para pendiri ekonomi pasar sosial telah terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi masa kini. Perkembangan ini dapat dilukiskan sebagai berikut.Pada saat Ludwig Erhard memperkenalkan sistem ekonomi pasar sosial sebagai kebijakan ekonomi tahun 1948 secara politis dia hanya mendapat dukungan kecil bangsa Jerman. Malah partai Erhard sendiri yaitu Partai Kristen Demokrat (PKD) tidak sepenuhnya mendukung konsep ekonomi pasar sosial. Waktu itu bagian besar PKD menganut paham “anti kapitalis” berarti menentang sistem ekonomi pasar. Kelompok ini mendukung “perjuangan kekaryaan” (perjuangan kaum fungsional) atau malah mengiktiarkan experimen-experimen sosialistis seperti nasionalisasi industri batubara dan baja serta perbankan. Kaum liberal dari partai FDP mendukung Erhard namun lebih mementingkan ekonomi pasar “bebas” dan enggan terhadap unsur “sosial” di dalamnya.Kaum sosialis dari partai SPD pada saat itu dengan tegas menentang ekonomi pasar sosial. Mereka saat itu masih teguh memegang tradisi marxis serta menuntut sistem perencanaan ekonomi yang menyeluruh, sistem penjatahan (sistem kupon) dan pengawasan harga serta nasionalisasi “industri strategis”. Serikat buruh Jerman waktu itu juga bercita-cita sama dengan partai SPD. Tahun 1949 serikat buruh menerbitkan program kerja yang disebut manifesto sosialisme, walaupun dalam organisasi itu bergabung juga organisasi buruh Kristen.Jadi pada saat dimulainya ekonomi pasar sosial telah terjadi konfrontasi politik yang sengit. Dan keadaan itu berlangsung beberapa waktu lamanya. Kontroversi mengenai ekonomi pasar sosial mewarnai Pemilu pertama dan kedua Jerman. Konrad Adenaner, ketua umum PKD mengangkat konsep Erhard tentang ekonomi pasar sosial menjadi program partai dan memenangkan Pemilu pertama September 1949. Pada Pemilu kedua 1953 PKD malah mencapai kemenangan mutlak. Walaupun pada saat itu belum tercapai konvergensi (kesepahaman) antar parpol namun para pemilih umumnya sudah sepakat mendukung ekonomi pasar sosial.Namun jangan dilupakan bahwa dukungan terhadap ekonomi pasar sosial dikalangan PKD tidaklah sepenuhnya utuh. Hal ini disebabkan karena PKD bukanlah sebuah partai yang monolitik tetapi merupakan uni (gabungan) dari beberapa kelompok kepentingan (faksi). Jadi agar program ekonomi pasar sosial diterima menjadi program partai maka secara internal perlu sosialisasi agar tercapai konvergens (kesesuaian paham) dalam partai tersebut. Hal ini hanya dapat tercapai apabila kepentingan-kepentingan berbagai faksi dalam PKD dapat dipenuhi. Berikut ini diberikan dua contoh :1. Dukungan sayap kiri PKD yang terdiri dari serikat buruh Kristen dapat diperoleh apabila komponen-komponen sosial dari sistem ekonomi pasar sosial lebih dikedepankan. Sebagai contoh dapat dikemukakan perluasan undang-undang sosial tahun 1950-an.2. Sayap kanan PKD yang merupakan sayap pengusaha dari partai tersebut mula-mula menolak dengan keras usaha Ludwig Erhard dalam menyusun undang-undang anti gangguan persaingan (undang-undang anti monopoli), salah satu prinsip dasar ekonomi pasar sosial. Baru setelah perdebatan internal partai yang panjang selama 8 tahun undang-undang anti monopoli disahkan tahun 1957 dengan konsesi besar dari sayap kanan PKD terutama dalam hal yang menyangkut masalah kartel (aliansi usaha).Yang menarik ialah bahwa dalam masalah kartel Menteri Ekonomi Erhard untuk pertama kali dalam sejarah mendapat dukungan kaum sosialis dari partai SPD dan merupakan pertanda pertama adanya konvergensi antara dua parpol besar tentang ekonomi pasar sosial. Akan tetapi baru setelah mengalami kekalahan besar dalam Pemilu untuk ketiga kalinya tahun 1957 barulah kaum sosialis dalam partai SPD “banting stir” dengan merumuskan kembali program partai yang disebut “Program Godesberg” dimana partai SPD akhirnya berdamai dengan ekonomi pasar sosial (dan agama-agama).Dalam Pemilu 1961 karena terdesak maka Erhard merasa perlu untuk mengklaim dirinya sebagai “pemegang merek” ekonomi pasar sosial. Hal ini disebabkan karena dalam kampanye Pemilu musim itu pihak sosialis dari partai SPD mengaku bahwa mereka lebih baik dan lebih konsekwen menjalankan sistem ekonomi pasar sosial dari lawannya di partai Kristen dari Erhard.Serikat Buruh Jerman (DGB) juga mengikuti kaum sosialis dalam merobah sikapnya, namun hanya untuk batas-batas tertentu. Dalam program kerja serikat buruh tahun 1963 banyak elemen sosialis tahun 1949 dibuang. Namun istilah ekonomi pasar sosial belum dimasukkan kedalam program kerja serikat buruh yang baru tersebut. Puncak dari kesepakatan atau konvergensi dicapai tahun 1967 pada saat PKD membentuk pemerintahan koalisi bersama SPD dengan menyingkirkan partai liberal FDP sebagai pihak oposisi. Karena koalisi itu melibatkan dua partai besar maka koalisi itu disebut “koalisi besar”. Dalam koalisi tersebut untuk pertama kali seorang sosialis yaitu Prof. Karl Schiller menjadi menteri ekonomi. Kesepakatan politik tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada pergeseran prioritas dalam sistem ekonomi pasar sosial yang terkenal “terbuka” itu.Menteri ekonomi yang baru Prof. Karl Schiller lebih mengutamakan pengendalian permintaan pasar ala Keynes untuk mempengaruhi secara langsung proses ekonomi dari pada hanya menjalankan kebijakan penataan ekonomi (Ordnungspolitik). Beliau menekankan pengaruh kebijakan fiskal dalam mengendalikan permintaan dan memperluasnya dengan apa yang saat itu terkenal dengan istilah “aksi terkonsentrasi atau terpadu” yakni semacam kebijakan atau politik pendapatan melalui “moral suasion”.Kebijakan ekonomi makin lama dipandang sebagai apa yang “dapat diatur”, yang lebih menekankan “policy making”. Negara, dalam hal ini pemerintah harus merencanakan agregat-agregat makro-ekonomis, proses pasar harus hanya menentukan relasi-relasi mikro-ekonomis dalam kerangka makro-ekonomis yang telah direncanakan sebelumnya. Politik ekonomi semacam ini tentu saja telah menyimpang jauh dari prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar sosial. Karena sistem ekonomi pasar sosial memprioritaskan kebijakan menata tata tertib ekonomi (Ordnugspolitik) dari pada pengendalian proses ekonomi. Sistem tersebut juga menghendaki negara menata peraturan dan paket-paket undang-undang bagi kegiatan ekonomi pihak swasta dan menolak perencanaan negara atas kegiatan pasar walaupun hanya pada tingkat makro.Pada saat dibentuknya pemerintah koalisi baru tahun 1969 antara partai sosialis SPD dan liberal FDP nyata benar bahwa suasana kesepakatan (konvergensi) dibidang politik ekonomi berakhir dan mulailah satu era baru dengan pertentangan-pertentangan tajam (divergensi) dibidang kebijakan ekonomi. Setelah musim pemberontakan mahasiswa tahun 1968 bangkitlah ide-ide marixs dan sosialis di wilayah Jerman Barat waktu itu sebagai ide-ide yang modern dan digemari bukan oleh kaum buruh tapi oleh kaum intelektuil. Pemerintahan baru pimpinan Willy Brand menyesuaikan diri dengan mode kaum intelektuil tersebut dan menggelar slogan-slogan seperti “sosialisme demokratis” dan “reformasi masyarakat”.Sistem ekonomi pasar sosial secara resmi tidak dihapus namun mulai diracuni oleh virus-virus sosialisme. Hal ini dapat dilihat dengan membengkaknya porsi negara pada penghasilan nasional, negara mendapat tugas-tugas baru yang “produktif”, pajak dinaikkan, program-program sosial diperluas (tanpa memperhitungkan bagaimana membiayainya), pemerintah menjamin tidak akan ada penggangguran.Bulan Juli 1972 Prof. Schiller tidak lagi bersedia untuk ikut serta menjalankan politik tersebut. Sebagai protes beliau meletakkan jabatan Menteri ekonomi dan keuangan. Namun trend politik berkembang makin meruncing. Intervensi dan pengaturan oleh negara makin menjadi-jadi, insentif untuk kegiatan ekonomi dimatikan, keuntungan dunia usaha makin diperas oleh pajak yang tingggi, malah pemerintah mulai memikirkan untuk mengawasi kegiatan investasi. Nyata benar bahwa politik perekonomian pemerintah Jerman makin menjauh dari prinsip-prinsip ekonomi pasar sosial. Juga pihak serikat buruh karena dipengaruhi oleh kaum intelektuil kiri merevisi kembali sikap mereka yang terbuka terhadap sistem ekonomi pasar sosial.Dalam program kerja serikat buruh tahun 1981 muncul kembali unsur-unsur sosialis dan radikal. Secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa periode tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an telah ditandai oleh meningkatnya beda pendapat (divergens) bahkan polarisasi yang tajam tentang kebijakan perekonomian. Akibat dari kebijakan pemerintah yang anti ekonomi pasar ialah turunnya angka investasi secara drastis dan meningkatnya angka pengangguran. Pemerintah koalisi SPD-FDP pimpinan Kanselir Helmut Schmidt ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi tersebut.Tahun 1982 Partai Kristen Demokrat (PKD) kembali tampil memegang kemudi pemerintahan dengan berkoalisi bersama kaum liberal dari partai FDP. Koalisi partai-partai kanan ini menjanjikan sebuah perombakan politik terutama dalam kebijakan perekonomian dengan kembali kepada keaslian prinsip-prinsip ekonomi pasar sosial. Pemerintah baru Helmut Kohl (PKD) bersungguh-sungguh menghentikan arah politik perekonomian pemerintah lama. Porsi negara dalam penghasilan nasional tidak lagi diperluas tetapi malah diperkecil. Banyak rintangan bagi investasi, bagi penciptaan lapangan kerja dan bagi kegiatan dunia usaha, mulai dihapus. Beban pajak bagi perusahaan-perusahaan diringankan. Sebagai hasil perubahan kebijakan tersebut maka lapangan kerja bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Keadaan perekonomian Jerman mulai ekspansi besar-besaran.Walaupun mengalami kemajuan namun kebijakan ekonomi pemerintah Kristen Demokrat dari Helmut Kohl mendapat kritik, bukan dari lawan politik tetapi dari para pendukung sistem ekonomi pasar sosial. Yang tergolong sebagai pengritik ialah para pakar ekonomi pemerintah dan para ahli yang tergabung dalam kelompok Kronberger. Kebijaksanaan ekonomi pemerintah dikritik karena tidak sepenuhnya kembali keprinsip-prinsip ekonomi pasar sosial. Prinsip-prinsip kurang diperhatikan, sedangkan yang lebih diperhatikan ialah pengecualian-pengecualian. Kritik terutama tertuju pada kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial pemerintah. Dalam kebijakan ekonomi pemerintah dikritik karena tidak berani mengurangi bermacam ragam subsidi yang diberikan keperusahaan-perusahaan atau cabang ekonomi. Keadaan ini memalsukan keadaan pasar dan merusak persaingan.Di bidang sosial diakui bahwa sudah ada perbaikan-perbaikan yang berarti, namun hal itu lebih disebabkan oleh kesulitan keuangan daripada sebagai hasil langkah-langkah reformasi yang sungguh-sungguh. Baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial pemerintah kelihatannya ragu-ragu untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populer guna kembali keprinsip-prinsip ekonomi pasar sosial yang sebenarnya. Dunia usaha dan rumah tangga telah terbiasa menikmati kenyamanan “pengecualian-pengecualian”.Juga dalam hal penyatuan kembali kedua Jerman, baik secara politis maupun ekonomis timbul lagi masalah-masalah yang sama. Baik penduduk maupun mayoritas politisi Jerman Timur menghendaki diberlakukannya ekonomi pasar sosial di wilayah mereka. Dengan diberlakukannya mata uang DM ke wilayah Jerman Timur maka usaha kearah itu di mulai. Juga di Jerman Timur kelihatan bahwa baik politisi maupun pengusaha memakai taktik yang sama yang sudah lama dikerjakan oleh para pe-lobby Jerman Barat, yaitu bahwa semua pihak menerima peraturan-peraturan ekonomi pasar sosial “secara prinsip”, namun untuk perusahaan sendiri atau sektor industri sendiri atau bagi kelompok pekerja tertentu orang menuntut pengecualian karena pada mereka katanya terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan. Dengan demikian kita menyaksikan bahwa subsidi negara tetap saja mengalir keindustri-industri yang tidak kompetitip, pembayaran sosial tetap saja dibayar tanpa memperhatikan kondisi keuangan negara atau malah subsidi tersebut dinaikkan. Pemerintah diwajibkan menjamin lapangan kerja. Kekuatan ekonomi Jerman Barat dipakai sebagai sapi perahan untuk membiayai segala macam subsidi di Jerman Timur. Dalam hal ini orang melupakan bahwa kemakmuran hanya bisa dicapai apabila orang mendapat hasil dipasar berkat kerja keras.Apabila bermacam ragam subsidi tetap dibayarkan maka penyesuaian diri ekonomi Jerman Timur akan tetap ditunda dan kekuatan ekonomi Jerman Barat akan dihimpit oleh beban yang terlalu berat seperti di tahun 1970-an dan hal ini dapat berakibat fatal bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah Jerman menemui masalah, karena selama di Jerman Barat subsidi terus saja dibayar dengan murah hati dan dengan demikian prinsip ekonomi pasar sosial dilanggar maka bagaimana pemerintah bisa menolak permintaan subsidi di wilayah Jerman Timur. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi.Dengan bergabungnya Jerman Timur sebenarnya pemerintah mendapat alasan untuk menghapus subsidi di Jerman Barat, sehingga semua perusahaan diperlakukan sama. Dengan demikian maka penyatuan kembali Jerman juga berarti terbuka peluang untuk kembali ke prinsip-prinsip dasar ekonomi para sosial atau dengan kata lain telah terjadi lagi kesepakatan (kovergens) baru atas dasar ekonomi pasar sosial. Namun sejauh itu keputusan belum dibuat.5. KesimpulanSebagai penutup baiklah dibuat beberapa kesimpulan mengenai pengalaman Jerman dengan sistem ekonomi pasar sosial sebagai berikut:a. Ekonomi pasar sosial telah membuktikan diri di Jerman sebagai sebuah sistem ekonomi yang bebas dan sekaligus berhasil baik. Keberhasilan ekonomi dapat menunjang program-program sosial yang luar biasa, yang belum pernah terjadi dalam sejarah Jerman. Kombinasi antara unsur-unsur ekonomi pasar dan kebijakan sosial rupanya telah membuat sistem itu diterima secara politis dan juga telah membawa peningkatan hasil ekonomis.b. Menurut konsep teoretis dan pelaksanaan dari ekonomi pasar sosial di Jerman dapat dikatakan bahwa sistem tersebut lebih dari sekedar pembatasan antara peran ekonomi swasta dan negara. Sistem itu terutama menunjukkan prinsip-prinsip bagi “gaya atau stile” dari kebijakan ekonomi sebuah negara. Para penggagas ekonomi pasar sosial terutama menekankan prinsip, bahwa negara menjalankan pengaruhnya atau kehidupan ekonomi tidak dengan intervensi yang langsung atas proses pasar tetapi hanya melalui penataan tata tertib ekonomi, undang-undang dan perangkat institusi yang mengatur kegiatan ekonomi. Kebijakan ekonomi dalam ekonomi pasar sosial terutama dijalankan melalui penataan tata tertib ekonomi. Pembatasan kualitatif atas kegiatan negara ini merupakan jaminan utama bagi kebebasan bergerak warga ekonomi atau pelaku ekonomi.c. Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa karena “keterbukaan” sistem ekonomi pasar sosial maka mudah untuk menyatukan berbagai kekuatan politik dalam membuat konsep tentang tata ekonomi. Hal ini hanya mungkin terjadi karena ada kesediaan untuk berkompromi. Kesepakatan politik yang menghasilkan diterimanya ekonomi pasar sosial secara umum membawa perubahan dalam pelaksanaan pelaksanaan praktis ekonomi pasar sosial. Perubahan-perubahan tersebut telah menimbulkan penyimpangan atas prinsip-prinsip dasar sistem tersebut serta membawa bermacam-ragam pengecualian atau kelonggaran atas sistem ekonomi pasar sosial. Pada hal-hal tertentu malah prinsip-prinsip dasar tersebut terancam untuk dilanggar sama sekali. Keseimbangan antara tuntutan-tuntutan sosial dan insentip ekonomi pasar ternyata sulit untuk ditegakkan. Dalam proses penyatuan kembali Jerman timbul bahaya bahwa yang lebih dipentingkan ialah pembagian ulang penghasilan sehingga dengan demikian usaha keras untuk menciptakan penghasilan itu sendiri mengalami hambatan.d. Pengalaman Jerman akhirnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar sosial telah berperan besar dalam kehidupan politik praktis (dimata kelompok yang berkepentingan peran itu tidak disukai). Politik sehari-hari harus dinilai dan dikritik atas dasar prinsip-prinsip tersebut. Hanya dengan bersikukuh pada prinsip-prinsip tersebut secara “dogmatis” maka kebijakan ekonomi dapat dipertahankan digaris yang benar. Mungkin dengan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari pengalaman Jerman, pihak Indonesia dapat menarik manfaat dalam usaha keluar dari kesulitan-kesulitan yang menghadang sekarang. Mari kita berjuang bersama-sama.****************************

MASALAH DEMOKRASI, SOSIALISME DAN DUNIA KETIGA

2008-12-01T09:36:00.001-08:00

MASALAH DEMOKRASI, SOSIALISME DAN DUNIA KETIGAProf. W.F. WertheimHersri (HS): Pak Wertheim, saya ingin mengajukan dua soal pokok. Terserah Pak Wertheim, mau memilih dari mana untuk menjawabnya. Soal pertama tentang Demokrasi, dan soal kedua tentang hari depan Sosialisme, tentu saja khususnya untuk Indonesia. Tentang Demokrasi, karena sebenarnya sudah menjadi kenyataan, bahwa Demokrasi Barat bukan jalan keluar. 'Demokrasi separoh suara tambah satu' sudah lama dibantah kenyataan sejarah. Tapi masalahnya mencari Demokrasi penggantinya masih belum berhasil. Sukarno pernah menawarkan dan mencobakan Demokrasi Terpimpin, tapi berakhir dengan malapetaka September 1965. Jadi dua tema itu, Pak Wertheim. Saya silakan, mulai dari mana.W.F. Wertheim (WFW): Dua tema itu termasuk dalam buku saya yang terbit bulan April tahun ini, yang berjudul Third World Whence and Whither. Dalam buku itu saya sangat menekankan beberapa hal, di mana saya sama sekali tidak setuju dengan hal-hal yang umumnya telah diterima begitu saja sebagai kebenaran yang sejati. Yang satu, bahwa Sosialisme sudah hancur dan Kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk kemudian hari. Malah ada seorang Amerika tapi dengan nama Jepang, Fukuyama saya kira, yang menulis bahwa dalam tahun 1990 sudah terjadi apa yang disebutnya the end of historym. Jadi tidak usah pembangunan apa-apa lagi, karena sekarang semuanya sudah beres. Sejarah sudah habis. Jadi tidak ada perubahan apa pun yang diperlukan lagi. Itu yang pertama, yang dalam buku Third World Whence and Whither saya ingin membuktikan, bahwa pendapat tersebut sama sekali salah. Justru kita bahkan boleh berkata, bahwa pada saat ini Kapitalisme sama sekali bukan merupakan suatu sistem untuk membawa kesejahteraan. Khususnya untuk Dunia Ketiga, yaitu negeri-negeri melarat di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Sebaliknya sistem Sosialis masih perlu diikuti - tapi barangkali perlu dipikirkan Sosialis apa - supaya kesejahteraan di negeri-negeri tersebut dapat meningkat.Kedua, bahwa Demokrasi model Barat umumnya juga dianggapsebagai sistem yang harus diturut untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh dunia. Juga dalam hal ini, dalam hubungannya dengan Dunia Ketiga, saya mempunyai banyak keberatan terhadap visi itu. Tapi barangkali boleh dikemukakan juga, bahwa bukan kebetulan jika dalam buku tersebut saya jelaskan, mengapa saya sama sekali tidak setuju terhadap teori yang umumnya sekarang dibela.Karena saya sudah belajar dari pengalaman, ketika saya menjadi Profesor Sejarah Indonesia dalam tahun 1946 di Universitas Amsterdam. Pada saat itu saya mempelajari buku-buku tulisan ahli-ahli lain. Saya perhatikan, bahwa semua ahli itu seringkali bukan mencari kebenaran sendiri, tapi hanya mengulang-ulang yang sudah dikatakan ahli-ahli lain. Misalnya saya baca, bahwa pada awal abad ke-20 seorang tokoh Etikus, Van Deventer, mengatakan, bahwa ada tiga hal yang selalu disebut-sebut sebagai harus dikembangkan di Hindia Belanda, sebagai inti dari 'politik etik', yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi. Edukasi ialah pendidikan, dan emigrasi yaitu transmigrasi dari Jawa ke pulau yang kurang padat penduduknya.Begitulah yang selalu ditulis. Saya satu kali juga pernah ikut-ikutan menyebut dalam kuliah saya. Tapi kemudian saya pikir: Di mana Van Deventer pernah menulis begitu? Lalu saya cari. Ternyata itu tidak benar! Trias itu sama sekali tidak terdapat di dalam semua karangan Van Deventer. Ia kadang-kadang memang menyebut dua dari tiga sistem itu, tapi ada tiga atau empat hal lagi yang juga disebutnya sebagai sama penting. Dan dia tidak pernah mengatakan, bahwa yang ini paling penting dan yang itu kurang penting. Dan transmigrasi, misalnya, dalam karangannya yang pokoknya tentang politik etis itu, Van Deventer sama sekali tidak menyebutnya.Ada juga beberapa pengalaman lain pada waktu itu yang memberi pengertian pada saya, yaitu bahwa semua hal yang akan saya jelaskan, sebelumnya harus saya cek lagi. Apakah benar demikian? Jadi buku Third World Whence and Whither ini, seperti semua buku saya lainnya, bukan kesimpulan dari yang sudah umum diterima. Tapi saya selalu mencari, apakah benar atau tidak.Semua itulah yang saya belajar dari pengalaman sejarah pada awal abad ini. Tapi kecuali itu, ada juga yang dari pengalaman sejarah pada pertengahan abad.. Yaitu tentang Tiongkok. Di mana-mana sekarang orang menulis, bahwa dalam 'Maju Melompat Besar' telah terjadi sekitar 20-30 juta orang mati kelaparan. Ini di mana-mana, terus-menerus diulang-ulang. Jadi sebenarnya tanpa sadar, mereka itu sendiri sudah terlalu banyak percaya pada apa yang pernah diucapkanMao Zedong. Walaupun selamanya mereka itu sangat anti-Mao Zedong. Karena dalam tahun 50-an, yaitu dalam tahun 1957, saya bersama istri saya Hetty Wertheim Gijse Weenink, mengunjungi Tiongkok untuk pertama kali. Waktu itu diumumkan, bahwa pemerintah telah mengadakan sensus penduduk dalam tahun 1953. Jumlah seluruh penduduk Tiongkok ketika itu dicatat sebanyak 600 juta orang. Saya pikir, bahkan juga sebelum berkunjung ke Tiongkok, angka itu tidak masuk akal. Karena saya tahu, bahwa pada sekitar 15 tahun sebelumnya, di Tiongkok juga pernah diadakan sensus penduduk. Ketika itu jumlah yang dicatat tidak lebih dari sekitar 450 juta jiwa. Mungkin saja sedikit lebih banyak dari jumlah itu. Karena saya juga mempelajari demografi, maka saya tahu, bahwa di Dunia Ketiga hasil pencatatan sensus selalu lebih rendah dari angka yang sebenarnya. Tetapi boleh dikatakan pada waktu itu jumlah penduduk Tiongkok tidak lebih dari 500 juta orang. Karena itu pada waktu berkunjung ke Tiongkok tahun 1957, saya memutuskan untuk mencari hubungan dengan ahli demografi yang terkenal, yaitu Chen Ta. Dia selalu mengumumkan karangan-karangannya dengan nama Ta Chen. Di samping ingin bertemu dengannya, saya juga ingin bertemu dengan sosiolog yang sangat terkenal Fei Hsiao-tung. Pada tahun 1956 ada gerakan yang dipimpin Mao supaya 'seratus pikiran bersaing suara, dan seratus bunga mekar bersama'. Tapi dalam tahun 1957 sudah terjadi perubahan, oleh adanya gerakan dari atas yang anti-kaum kanan. Hal ini saya dengar sesudah di Tiongkok, ketika saya minta untuk bertemu dengan dua orang ahli tersebut. Permintaan saya tidak mungkin dipenuhi, karena dua ahli itu disebut sebagai orang-orang kanan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan diri di dalam pemeriksaan. Begitu penjelasan seseorang dari Institut Filosofi yang datang pada saya tentang kedua ahli yang saya cari itu. Dikatakannya juga bahwa Chen Ta diperiksa, karena ia tidak mau menerima angka jumlah penduduk Tiongkok 600 juta, karena menurutnya angka itu terlalu tinggi. Di samping itu Chen Ta juga berpendapat, sistem sensus 1953 yang dipakai itu tidak ilmiah, dan ia bersedia ditugaskan untuk menyusun sistem yang lebih ilmiah.Menurut hemat saya pendapat Chen Ta itu masuk akal. Karena dalam situasi yang demikian buruk, dan dengan adanya pendudukan Jepang di sebagian besar wilayah Tiongkok serta terjadinya revolusi, tidak mungkin dalam periode yang sangat singkat jumlah penduduk naik begitu pesat. Itu memang tidak mungkin. Buat saya ini menjadi bukti, bahwa angka sensus tersebut hanya angka perkiraan. Pada saat sensus itu keadaan di Tiongkok, khususnya di selatan, belum tenteram, sehingga sensus yang sejati memang tak mungkin. Tentang kesimpulan saya ini sebenarnya sudah saya umumkan dalam banyakkarangan-karangan saya. Tetapi di negeri Belanda, pendapat saya itu tidak dipercaya. Karena sampai sekarang umum percaya pada angka 600 juta, yang pernah diumumkan pemerintah, dan yang selanjutnya mereka terus mempercayainya. Oleh sebab itu pula mereka pun mengatakan, ada kira-kira 20, 30 atau bahkan 40 juta orang telah mati kelaparan. Karena dalam sensus tahun 60-an ada sebanyak 20-30 juta orang tidak ditemukan lagi. Padahal menurut saya mereka itu tidak ditemukan, bukan karena telah mati karena lapar, tetapi karena memang sama sekali tidak pernah hidup.Dalam buku Third World Whence and Whither ini saya juga mengulangi lagi kesimpulan saya. Sebelumnya saya telah mencari bukti tentang semua data demografi yang mengatakan sekitar 30-40 juta manusia mati kelaparan; dan sebetulnya semua itu bertolak dari sensus penduduk tahun 1953. Ini hanya suatu contoh, bagaimana saya selalu mencoba mengontrol terhadap semua pendapat yang sudah diterima, baik oleh umum maupun oleh dunia ilmuwan. Malah justru pendapat para ilmuwan seringkali hanya mengulang-ulang pendapat yang sudah berlaku.HS.: Koreksi dan ajakan Pak Wertheim untuk selalu mengontrol kembali kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli, terutama patut diperhatikan kalangan ilmuwan Indonesia. Karena mereka itu umumnya, kalau menghadapi kesimpulan yang bersumber dari pakar Barat, lalu segera saja menerima atau menolak tanpa kritik. Kita beralih ke soal ekonomi, Pak Wertheim. Bagaimana tentang hari depan Sosialisme bagi Dunia Ketiga, dan khususnya Indonesia?WFW.: Menurut hemat saya yang umumnya juga masih diterima sejak Adam Smith, jadi sejak akhir abad ke-18, yaitu pendapat bahwa: pertama, pembangunan ekonomi dan industri yang paling baik hanya terjadi jika di bawah pimpinan Kapitalisme; dan kedua, supaya peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian kecil saja. Jadi pendapat umum yang juga diterima dalam abad ke-19 ialah, bahwa yang harus diperbuat pemerintah hanyalah untuk menjaga agar supaya selalu ada krust en ordem. Artinya menjadi gagasan umum dalam awal abad ke-19 agar pemerintah hanya melakukan tugas yang sangat terbatas, yaitu menegakkan hukum dan ketertiban. Pemerintah jangan mencampuri urusan perekonomian, yang semata-mata menjadi urusan perusahaanswasta. Demikian itulah teori umum pada awal abad ke-19.Tapi dalam akhir abad ke-19 sudah menjadi jelas, bahwa hal yang demikian itu tidak lagi cukup. Karena golongan buruh telah ikut menghimpun kekuatan, misalnya dalam serikat buruh, untuk melawan supaya buruh tidak hanya digunakan oleh golongan atas. Tapi supaya buruh juga bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi. Tapi dalam satu abad kemudian, yaitu dalam tahun 1990, rupanya mereka sudah lupa tentang hal itu sama sekali.Sebenarnya telah terjadi kesalahan yang jauh lebih umum. Yaitu teori, bahwa seolah-olah industri Inggris telah tumbuh semata-mata karena dorongan Kapitalisme saja. Seolah-olah pertumbuhan itu spontan, dan yang dipandang menjadi pujangga sejarah Inggris ialah kaum entrepreneur belaka. Padahal kalau kita mencari tahu bagaimana sejarah ekonomi di Eropa Barat, sebenarnya yang selalu terjadi justru sebaliknya. Karena sampai kira-kira tahun 1700, Inggris belum berkembang di bidang industri. Ketika itu yang paling kuat dalam industri ialah India, misalnya di Bengala dan juga Gujarat. Yang terjadi selanjutnya, yaitu dalam abad ke-18, semua impor barang tekstil dari India dilarang. Di Inggris semua orang yang memakai bahan-bahan tekstil buatan India, misalnya tekstil dari sutera dan kapas, dihukum. Tetapi bukan hanya itu. Di Inggris lama-kelamaan tumbuh perkembangan di bidang industri, dan juga adanya pemerintahan yang sangat kuat. Demikian kuatnya, sehingga bisa mendapat kemenangan pada pertempuran Plassey melawan Bengala pada tahun 1757. Sejak itu Inggris selalu menghalangi semua impor tekstil dari India, bahkan menaikkan tarif impor tekstil sampai lebih dari 35%. Parlemen Inggris waktu itu malah menganjurkan, supaya Inggris tidak menjadi importir barang jadi dari India, tetapi hanya bahan mentah, yaitu kapas dan sisal.Dengan demikian ide bahwa industrialisasi hanya terjadi atas inisiatif kapital saja sama sekali salah, oleh karena terbukti selalu sangat ditolong oleh pemerintah. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris sudah merebut posisi sebagai satu-satunya negeri industri di seluruh dunia. Tetapi waktu itu, misalnya di Jerman dan Amerika Serikat, segera timbul pula gerakan untuk mengikuti langkah Inggris. Dan yang kemudian terjadi selalu memperlihatkan adanya campur tangan atau pertolongan pemerintah, yang berupa proteksionisme. Suatu sistem yang umumnya disebut 'merkantilisme', yaitu sistem pemerintah untuk menolong swasta. Ini terjadi di Jerman, Amerika Serikat, dan juga Perancis dalam abad ke-19. Negeri terakhir yang dapat menjadi negara industri melalui industrialisasi swasta ialah Jepang.Tapi terhadap semua negeri-negeri jajahan, tidak hanya Inggris terhadap India, tapi juga Belanda terhadap Indonesia dan Perancis terhadap Vietnam, selamanya tidak pernah ada bantuan bagi pengembangan industri, melainkan hanya tindakan untuk menghindari terjadinya persaingan. Sistem yang sama, walaupun sedikit terlambat, juga dilakukan oleh Amerika Serikat, misalnya terhadap Amerika Selatan, yaitu sistem ajaran Monroe, dari akhir Perang Dunia II. Sistem itu semata-mata ditujukan untuk mencegah agar supaya di negara-negara seperti Brazilia, Venazuela dan Kolombia tidak tumbuh industri, sehingga tetap bisa menjadi pasar untuk barang-barang jadi dari industri Amerika Serikat.Maka boleh dikatakan, sistem itu bertujuan supaya pemerintah-pemerintah di Dunia Ketiga tidak mengurus perekonomian mereka, tapi selamanya harus diurus oleh kapital internasional, melalui globalisasi dan privatisasi. Dalam situasi sekarang bagi negeri-negeri Dunia Ketiga, di mana industri masih belum kuat, semuanya ini sama sekali tidak masuk akal. Inilah soal yang saya coba untuk meyakinkan melalui buku saya tersebut di atas. Karena itu anak-judul yang saya tambahkan pada buku itu ialah 'Protective State versus Aggressive Market'.HS.: Mengapa versus'? Apakah kedua-dua sifat, 'protective' dan 'aggressive' itu, bukan karakter ganda dari kapital internasional?WFW.: 'Protective state' itu lebih sukar untuk diterangkan. Karena banyak 'states' atau pemerintah-pemerintah di Dunia Ketiga yang menerima globalisasi dan kekuasaan kapital internasional. Menurut hemat saya maksud dilakukannya privatisasi oleh Dunia Barat juga agar supaya industri di Dunia Kedua, 'Dunia Soviet' yang sekarang tidak ada lagi itu, berhasil diruntuhkannya sama sekali. Jadi sistem yang didorong dan sangat diperkuat oleh International Monetary Fund dan World Bank itu, justru untuk menghalangi proteksionisme di semua negara-negara di dunia, agar dengan demikian market sama sekali bebas. Semuanya itu hanya demi menyelamatkan posisi monopoli negara-negara industri. Boleh dikatakan bahwa seluruh sistem itu bukan untuk mengembangkan industri dan kesejahteraan umat manusia seluruh dunia, tetapi hanya untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi yang sudah di tangan mereka.Tetapi di dunia Barat proteksi itu memang ada, dan pasar itu tidak sama sekali bebas. European Union, misalnya, semuanya ini dimaksud untuk proteksi belaka. Juga adanya perjanjian Nafta, antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tak lain dimaksud untuk menolong monopoli industri Amerika Serikat.Dalam buku Third World Whence and Whither saya kemukakan sebuah anekdot dari masa kanak-kanak saya. Ketika itu saya suka main catur. Saya dengar tentang seorang grand master Anu, yang saya beri nama Loewenstein, yang menulis sebuah sistem permainan sangat tangguh yang baik untuk digunakan. Seorang pemain amatir mencoba bermain dengan pembukaan yang sama seperti ditulis grand master itu, tetapi ternyata sama sekali gagal. Lalu seorang grand master lain berkata kepadanya: "Jangan main menurut yang Loewenstein tulis, mainlah seperti yang dia sendiri main!"Anjuran anekdot di atas juga menjadi anjuran saya pada Indonesia dan semua negara Dunia Ketiga. Janganlah mendengar pada apa yang dianjurkan secara tertulis, dan yang dipaksakan IMF dan World Bank untuk Dunia Ketiga, tetapi hendaklah mengulangi apa yang pernah diperbuat Dunia Barat untuk menjadikan dirinya kuat di bidang industri. Baru-baru ini saya baca laporan, bahwa World Bank 'menyarankan pemerintah Indonesia untuk menekan upah buruh'!HS.: Bagaimana toepassing dan pengaruhnya bagi negeri-negeri Asia Timur?WFW.: Di Asia Timur, dari awal abad ke-20, boleh dikata sudah menjadi kuat. Jepang sudah mulai mengembangkan industrinya dalam akhir abad ke-19. Jepang sudah menjadi negara yang sangat kuat, juga di bidang ekonomi. Sebagai kekuatan kolonial Jepang juga sudah mulai mengembangkan industrinya, misalnya di daerah-daerah jajahannya, yaitu di Korea dan Manchuria, atau Manchukuo, di utara Tiongkok, demikian juga Taiwan atau Formosa. Jadi lain dengan negara-negara Eropa Barat, Jepang tidak menghindari industrialisasi negeri-negeri jajahannya. Tetapi sedikit menolongnya, oleh karena letak negeri-negeri jajahannya itu agak dekat, dan mempunyia bahan-bahan mentah yang Jepang sendiri tidak punya.Ada dua perkembangan terjadi di Asia Utara. Pertama di Tiongkok, yang bisa dibandingkan dengan perkembangan di Uni Soviet. Karena duanegara itu sangat kuat, dan mempunyai banyak bahan mentah. Sehingga di sana industri dapat dikembangkan tanpa bantuan Dunia Barat. Namun begitu di Uni Soviet dan Tiongkok, berbeda dengan di Barat, industri tidak dikembangkan oleh Kapitalisme. Tapi justru untuk menghindari masuknya Kapitalisme, industri dibangun di bawah pimpinan pemerintah yang sangat kuat, baik pemerintah Stalin maupun pemerintah Mao. Jadi di kedua negeri itu sudah dimulai dengan perkembangan industri yang kuat. Tapi sekarang sistem baru, yaitu yang disebut globalisasi dan privatisasi, dimaksud tidak lain untuk meruntuhkan perkembangan yang pernah dicapai Uni Soviet dahulu. Di Tiongkok hal ini belum terjadi. Tapi bahaya agak besar akan timbul, yaitu kalau kapital dari luar menjadi sangat kuat, maka di sana pun akan mengalami perkembangan serupa. Hongkong sekarang sudah masuk Tiongkok. Sehingga Kapitalisme ekstern akan menang. Tapi mengapa di Korea Selatan dan Taiwan industri toh bisa berkembang juga? Karena dalam tahun-tahun 50an-60an Amerika Serikat mempunyai cukup alasan untuk sedikit mengembangkan industri di dua negeri - yang sebenarnya sudah dimulai oleh Jepang. Taiwan untuk digunakan sebagai etalase terhadap Tiongkok, dan Korea Selatan terhadap Korea Utara.Jadi di Asia Timur boleh dikata sudah ada perkembangan industri. Tapi sama sekali bukan menurut sistem globalisasi dan privatisasi, melainkan dengan dorongan kuat dari pemerintah lokal.HS.: Bagaimana dengan Indonesia?WFW.: Ini soal yang sukar. Karena pemerintah di Indonesia sejak Orde Baru juga sangat kuat. Tapi pemerintah ini sama sekali tidak menghiraukan kesejahteraan rakyat banyak. Rakyat sama sekali tidak boleh mengembangkan inisatif sendiri, semua dipimpin dari atas. Karena itu, menurut pendapat saya, di sana ada perkembangan industrialisasi, tapi yang tidak sangat kuat dan tidak memberi manfaat yang berarti bagi rakyat banyak. Karena jumlah orang yang bekerja di lapangan industri tidak terlalu besar, sehingga tidak bisa memecahkan masalah kepadatan penduduk. Ini soal pertama. Yang dapat untung dari industrialisasi di Indonesia, umumnya di Jawa dan bukan di pulau-pulau lain, hanyalah keluarga Suharto dan kawan-kawan ekonominya, misalnya grup Liem dan grup Bob Hasan.Menurut pendapat saya yang paling penting supaya pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi kekuasaan satu golongan kecil.Pembangunan ekonomi hanya berhasil jika bagian besar penduduk juga dapat ambil peranan aktif. Di Indonesia hal ini sama sekali tidak terjadi, oleh karena inisiatif rakyat jelata bukannya didorong tapi bahkan dibunuh.HS.: Jadi karena itu, jika melihat situasi Indonesia sekarang, menurut Pak Wertheim hari depan cita-cita atau gagasan Sosialisme di sana sudah menjadi gelap?WFW.: Menurut saya hari depan Sosialisme tetap sangat terang. Tapi harus belajar dari pengalaman-pengalaman dunia Sosialis, yang sebagian daripadanya sekarang telah menjadi pelajaran yang negatif. Pertama-tama perlu saya katakan, bahwa sistem yang dahulu dipakai di Uni Soviet dan di negeri-negeri lain di kawasan Eropa Timur yang dulu di bawah pimpinan Uni Soviet, serta juga sebagian pengalaman negatif dari Tiongkok, sejak runtuhnya negara-negara Sosialis sekarang dipakai oleh dunia Kapitalis untuk meyakinkan seluruh dunia bahwa Sosialisme telah mengalami kegagalan di mana-mana. Untuk itu digunakan segala akal dan daya-upaya. Misalnya dikatakan, bahwa di Uni Soviet segala-galanya sudah runtuh, karena Sosialisme sama sekali jelek. Demikian pula halnya, kata-kata jelek yang serupa, juga berlaku terhadap sistem Mao.Karena itu semua teori dan pernyataan, seperti tentang angka mati kelaparan yang 20-30 juta dari jaman 'Maju Melompat Besar' tersebut di atas, semata-mata didorong oleh propaganda untuk membusukkan sistem Sosialisme. Padahal sebenarnya pernah ada dua negeri di dunia yang telah berhasil menjadi kuat, yaitu Tiongkok dan Uni Soviet. Tapi untuk memenangkan ide Kapitalis, maka sekarang harus dikatakan bahwa semuanya itu bukan sukses melainkan kegagalan total. Tapi Vietnam masih lebih jelas. Karena di sana, pada waktu Ho Chi Minh, gerakan Sosialis begitu kuatnya, sehingga pada tahun 1975 bahkan berhasil mengalahkan kekuatan militer Amerika Serikat. Tetapi karena sabotase dan boikot Dunia Barat, khususnya Amerika Serikat, timbullah sekarang di sana pemerintahan yang sama sekali mau menuruti sistem privatisasi dan globalisasi, dengan menerima semua anjuran dari IMF untuk tidak mengembangkan diri sendiri. Di Kuba Castro masih bertahan. Tapi propaganda terus-menerus dilancarkan, bahwa juga di Kuba segala-galanya sudah gagal. Kegagalan itu, sampai taraf tertentu,memang telah terjadi sebagai akibat boikot total Amerika Serikat, yaitu agar Amerika Selatan, Eropa, dan bahkan seluruh dunia tidak lagi mengadakan hubungan dagang lagi dengan Kuba. Di Kuba sampai sekarang bahkan masih ada pelabuhan yang dikuasai tentara Amerika Serikat.Semua propaganda, juga dulu terhadap Nikaragua, selalu dipakai untuk membuktikan bahwa Sosialisme tidak bisa berkembang. Yang bagi saya paling mengecewakan, yaitu bahwa banyak orang yang sekarang menjadi kehilangan harapan sama sekali pada Sosialisme. Inilah hasil dari sistem pemerintah Amerika Serikat yang sangat kuat, supaya tidak ada seorang pun di dunia yang masih hendak mengucapkan 'Hidup Sosialisme'. Buku saya tersebut justru mencoba membuktikan, bahwa Sosialisme mempunyai banyak kemungkinan untuk berkembang. Justru di Dunia Barat sekarang terlihat banyak hal yang sangat berbahaya. Seperti yang terjadi di mana-mana, di dunia Kapitalis, yang dikatakan sama sekali bebas itu. Spekulasi di pasar uang membawa malapetaka di mana-mana. Masalah finansial yang sekarang terjadi di Thailand, Indonesia, dan Malaysia itu pun membuktikan tentang bagaimana sangat berhayanya sistem Kapitalisme. Saya sudah membaca banyak karangan para pakar, dan juga jurnalis di suratkabar-suratkabar, yang mengakui ketidakpercayaan mereka lagi terhadap Kapitalisme bagi Dunia Barat. Third World Whence and Whither khususnya untuk membuktikan, bahwa bagi Dunia Ketiga Kapitalisme masih jauh lebih berbahaya. Jadi Dunia Ketiga harus mencari suatu sistem Sosialis yang lebih sesuai.Walaupun sistem Soviet dan juga sistem Mao runtuh, justru sekarang bisa dikatakan bahwa ekonomi di Tiongkok pernah berkembang sangat baik, barangkali sampai tahun 1975. Tentu saja ada kelemahan-kelemahan. Sesuatu hal yang sebenarnya sangat berbahaya, yaitu kalau ada pemerintahan, di negeri mana pun juga, yang sama sekali tidak mau menerima keterbukaan. Kalau di sana tidak boleh ada kritik sama sekali terhadap sistem. Inilah yang paling berbahaya, dan bukan Sosialisme. Karena dalam Sosialisme justru terdapat banyak hal yang sangat penting. Tetapi kalau di sesuatu negara, di sana berlaku sistem diktaturial, maka pembangunan Sosialis pasti tidak akan berhasil. Menurut saya inilah kelemahannya. Bukan Sosialisme, tapi pelaksanaannya yang diktaturial itulah yang salah.HS.: Bagaimana tentang krisis valuta yang sekarang terjadi? Mengapa justru di Indonesia, dan juga Asia Tenggara pada umumnya?WFW.: Itu bisa terjadi di mana-mana. Tapi barangkali kebetulan di kawasan itu, karena di sana ekonomi masih lemah, sehingga semua sistem ekonomi gampang diruntuhkan. Misalnya mengapa terjadi di Indonesia? Karena Suharto telah mengijinkan dinaikkannya hutang pemerintah sampai entah berapa ratus milyar dolar, saya tidak tahu. Ini tentu sangat berbahaya. Juga ide ICMI Habibie untuk mengembangkan industri sampai sama tingginya dengan industri dunia, tentu sama sekali tidak mungkin dengan basis yang demikian sempit itu. Tentu saja juga karena adanya korupsi yang merajalela di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya.Bagaimana keadaan di Thailand dan Malaysia saya tidak tahu secara detail. Tapi tentang Indonesia, juga terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera baru-baru ini merupakan tanda bahwa wewenang pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan kapitalis terlalu lemah. Tapi dalam hubungan ini, barangkali baik juga untuk mencari tahu, bagaimana caranya agar sistem diktaturial dapat dihindari.HS.: Jaman Sukarno sering dikatakan orang sebagai 'jaman diktaturial'. Tapi jaman Suharto sekarang ini apakah tidak jauh lebih diktaturial? Walaupun begitu mengapa 'dunia demokrasi' Barat lebih menerima Suharto daripada Sukarno? Apakah 'diktatur hijau' lebih baik dibanding 'diktatur merah'?WFW.: Ya, benar. Jaman Suharto jauh lebih diktaturial dari jaman Sukarno. Oleh karena dalam jaman Sukarno dengan sistem Demokrasi Terpimpin, mulai dari tahun 1957 sampai 1965, semua gerakan anti-Sukarno masih dimungkinkan terjadi. Kehidupan kaum oposisi saat itu mungkin tidak terlalu gampang. Ada orang-orang yang dipenjara dan sebagainya. Tetapi keadaan di jaman Sukarno jauh kurang jelek dibandingkan dengan yang terjadi sesudah Oktober 1965. Di samping itu juga jangan lupa, Demokrasi Terpimpin berlaku sebenarnya bukan oleh kemauan Sukarno. Tapi Sukarno justru bertindak karena didorong dan dipaksa oleh Jendral Nasution. Dia dipaksa dalam suatu situasi, ketika di luar Jawa sudah terjadi pemberontakan pada tahun 1957-58.Sehingga karena itu sukar bagi Sukarno untuk tidak mengumumkan sistem militer SvB (Staat van Beleg). Boleh dikata pada saat itu tentara sudah mulai dengan kemenangannya yang pertama, dan yang akhirnya memuncak ke kemenangan akhir yaitu pada akhir September 1965. Tapi, menghadapi situasi yang demikian, sistem apa yang harus ditempuh Sukarno, atau siapa saja pun, kalau bukan sistem diktatur?Dalam hubungan ini, ada pengalaman lain yang perlu diperhatikan sebagai bahan banding. Yaitu pengalaman tentang bagaimana sangat sukarnya perjuangan sekarang ini. Juga di sini saya sama sekali tidak setuju dengan pendapat yang dianjurkan di mana-mana, oleh banyak badan dan ahli-ahli, yaitu untuk mengikuti Demokrasi Barat. Menurut saya yang terutama penting, yaitu kita harus mencari jawab dulu, mengapa sampai suatu taraf tertentu Demokrasi Barat berhasil? Memang belum sangat tinggi hasil itu, tapi boleh dikatakan bahwa di Barat demokrasi telah dapat menolong perkembangan ekonomi sampai pada taraf yang sederhana.HS.: Apakah karena itu juga, maka di dalam kehidupan modern kata Demokrasi seakan-akan dipandang sebagai sepatah kata mantra? Tapi dalam perkembangannya di Barat, mengapa taraf sederhana yang pernah dicapai Demokrasi itu kemudian menjadi mundur?WFW.: Sebenarnya dari praktik Demokrasi selama beberapa abad sudah ada pengalaman yang bisa dipakai sebagai pelajaran. Yaitu bahwa yang perlu dalam Demokrasi bukannya menghitung, berapa prosen dari penduduk yang pro dan berapa prosen yang kontra. Itulah sistem formal Demokrasi. Tapi mencari tahu, apa alasannya maka sistem Demokrasi tidak langsung, yang bisa berjalan melalui pemilu-pemilu itu, dapat berkembang di Eropa Barat? Sebab, bersamaan dengan jalannya Demokrasi, lama-kelamaan lalu tumbuh suatu sistem di mana dikembangkan juga pengertian tentang kemungkinan untuk beroposisi. Sehingga karenanya, toleransi menjadi ciri yang paling penting untuk menghidupkan sistem Demokrasi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sama sekali tidak penting hitungan berapa prosen pro dan berapa prosen kontra. Tapi yang penting bahwa bagi yang kalah sudah tahu, suatu ketika mungkin datang kesempatan baginya untuk menang.Jadi ada ruangan bagi oposisi, dan ada kemungkinan untuk berkembang dari minoritas menjadi mayoritas, dan sebaliknya dari mayoritas berubah menjadi minoritas. Ini tentu saja merupakan sistem yang tidak gampang. Tapi ini merupakan satu syarat yang paling penting bagi perkembangan Demokrasi. Sementara itu di Dunia Ketiga pada umumnya terdapat banyak hal-hal yang sangat urgen, sangat penting dan mendesak, yang tidak bisa ditunggu sampai 4, 8 atau 12 tahun sampai suatu perubahan akan dapat terjadi. Sedangkan di Barat sebaliknya yang terjadi. Lama-kelamaan lalu tercipta situasi di mana kesejahteraan umum, walaupun belum sama sekali baik tapi tokh tidak urgen untuk dilakukan perubahan.Barangkali inilah alasannya, mengapa sistem Demokrasi indirek - dengan pemilihan umum setiap jangka tahun tertentu - tidak bisa berjalan di Dunia Ketiga. Bukan soal bangsa-bangsa Dunia Ketiga bodoh, dan tidak mengerti tentang sistem Demokrasi, tapi karena syarat untuk itu memang tidak ada. Soal yang di sana urgen, khususnya di daerah yang kelebihan penduduknya terlalu besar, ialah buruknya keadaan kehidupan. Karena itu harus ditempuh metode-metode yang, dalam jangka waktu kira-kira 10 tahun, diperkirakan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Keadaan demikian terdapat misalnya di Jawa, Bangladesh, Luzon, Vietnam Utara - daerah Tongkin. Keadaan kependudukan sangat gawat, sehingga tidak bisa menunggu lama dengan menuruti metode menumbuhkan minoritas menjadi mayoritas. Mungkin Thailand lebih baik keadaannya. Di Malaysia lain lagi halnya, karena di sana tidak ada sistem sawah kecuali di daerah Kelantan - di utara. Di Malaysia jauh lebih gampang lagi, karena situasi kependudukan tidak begitu gawat.Karena itu sistem Demokrasi parlementer tidak bisa memecahkan soal-soal besar. Ini sudah dirasa oleh Sukarno. Karena ketika memulai dengan Demokrasi Terpimpin, dalam tahun 1957, dia sudah mengerti bahwa sistem parlementer yang saban tahun dengan satu kabinet itu, tidak bisa menolong keadaan. Dia sudah mengerti hal yang negatif dari sistem Demokrasi Barat itu. Walaupun begitu sudah terbentuk anggapan umum yang berlaku di mana pun juga, bahwa yang diterima sebagai alat untuk memecahkan semua masalah dunia ialah dengan memasuki sistem Demokrasi parlementer.Tapi anehnya begini. Dalam hal ekonomi sistem globalisasi boleh dikatakan bohong belaka. Di dunia Barat sendiri sistem 'free market' tidak dipakai, karena ingin selalu mempertahankan sistem monopolinya atas pasar dengan bantuan kekuasaan pemerintah. Jadi 'free market' bukan suatu sistem yang baik, yang dapat dipakai oleh Dunia Ketiga. Karena Barat sendiri selalu menggunakan suatu sistem, di mana pemerintah selalu campur tangan untuk menolong ekonomi nasional.Dalam hal Demokrasi agak berbeda soalnya. Ini lebih sukar dimengerti. Karena di Barat sistem Demokrasi memang benar ada, dan juga bisa berjalan terus. Karena itu di Barat masih terlalu sukar untuk meyakinkan pendapat umum, bahwa sistem Demokrasi yang baik untuk Dunia Barat, di mana kesejahteraan taraf yang sederhana bisa tercipta, tidak cocok bagi Dunia Ketiga.HS.: Kalau Demokrasi Barat tidak bisa memecahkan soal, lalu timbul pertanyaan: Jadi demokrasi apa yang bisa? Seperti dalam konteks hari depan Sosialisme, juga dipertanyakan Sosialisme apa?WFW.: Sukar untuk menemukan satu jawaban yang sama sekali cocok untuk pertanyaan itu. Ada satu percobaan yang menurut saya penting sekali, tetapi akhirnya toh tidak berhasil juga. Yaitu sistem yang dipakai Mao Zedong, yang pada pokoknya bisa disebut 'sistem dari massa kepada massa'. Sistem Demokrasi direk. Sistem yang menjamin orang-orang tani, misalnya, dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan atas semua kehidupan mereka. Ini ideal yang paling baik dari Mao dan juga Chou Enlai. Mereka itu dalam tahun 1949 sudah mengatakan: Jangan terburu-buru, tetapi harus selalu menunggu sampai rakyat mengerti dan setuju.Dalam teori sistem 'dari massa ke massa' Mao Zedong selalu disebut-sebut sebagai sistem yang ideal. Tapi dalam praktik, banyak terjadi Mao tokh memutuskan dengan terburu-buru. Ini terjadi, misalnya, dengan program 'Maju Melompat Besar' dalam tahun 1958. Dalam hal ini terlalu banyak keputusan yang ditetapkan dari atas, dan bukan kemauan yang datang dari rakyat. Demikian juga yang terjadi dalam Revolusi Kebudayaan. Menurut teorinya ada kemungkinan untuk mengajukan kritik, misalnya melalui suratkabar tembok. Tetapi kemungkinan itu tetap berada di dalam satu sistem, di mana orang tidak boleh berbeda mengenai ide pokok. Karena itulah maka Demokrasi Direk tidak berhasil dalam dua hal itu.Tapi di Vietnam pada masa Ho Chi Minh mungkin bisa dikatakan berhasil. Barangkali karena Ho Chi Minh agak lebih hati-hati daripada Mao. Walaupun begitu Mao juga banyak berhasil. Misalnya dalam hal ekonomi. Saya empat kali ke Tiongkok, ketika Mao masih hidup dan juga sesudah ia meninggal. Pengalaman saya terutama di pedesaan, misalnya. Menurut saya banyak hal-hal yang baik, yang dicapai sesudah tahun 1962. Sebelum 1962 memang, saya membenarkan, ada masalah kelaparan dan kekurangan gizi yang gawat, di mana-mana di seluruh Tiongkok. Pada tahun 1960 dan 1961 diperkirakan boleh jadi ada 4 atau 5 juta mati kelaparan. Ini mungkin. Tapi dalam tahun 1964 saya kembali ke Tiongkok, juga pada waktu Natal 1970 dan awal tahun 1971, juga tahun 1979 ketika peranan Mao sudah mundur, tapi masih cukup kuat. Ketika itu saya melihat, bahwa dalam soal pertanian dan industri Tiongkok jauh lebih maju dibandingkan dengan India, Bangladesh, dan Indonesia. Itu bukan saja merupakan pengalaman pribadi saya, tetapi juga pengalaman ahli pertanian Perancis terkenal yang sering mengunjungi Tiongkok dan Vietnam, yaitu Rene Dumont. Dalam tahun 1976 ia menulis tentang betapa bagusnya Tiongkok kalau dilihat dari Bangladesh. Maka saya sama sekali yakin, bahwa keadaan di bidang pertanian dan industri tingkat awal sudah agak maju. Tidak benar jika dikatakan, bahwa ekonomi Tiongkok hanya berkembang sejak Deng Xiaoping, yaitu sesudah tahun 1980.HS.: Bagaimana halnya di bidang politik dan kebudayaan, dengan Revolusi Kebudayaan yang terjadi semasa Mao Zedong?WFW.: Sistem yang mengatakan bahwa hanya ada satu sayap yang selalu benar, ini tentu sangat berbahaya. Maka itu Revolusi Kebudayaan menimbulkan ketidakpuasan sangat besar di kalangan pemuda yang dikirim ke daerah pertanian, dan juga karena sistem pendidikan mengalami kemunduran, dan banyaknya reaksi dari kaum burjuasi baru di kota-kota seperti Shanghai dan lain-lainnya. Maka boleh dikatakan, sistem demokrasi 'dari massa kepada massa' model Mao ketika itu tidak cukup memberi kemungkinan untuk beroposisi. Barangkali akan lebih baik jika Demokrasi tidak memutuskan semuanya dengan satu sistem untuk seluruh negara yang besar, tetapi demi inisiatif-inisiatif rakyat di daerah-daerah, asal saja para pemimpin di daerah-daerah itu sendiri tidak menjadi burjuasi-burjuasi baru. Tapi sukar dikatakan, di mana contoh yang benar tentang demokrasi ini. Bukanlah saya, orang Barat, yang harus mengusulkan suatu sistem. Tapi mereka sendiri, orang-orang melarat atau pemimpin-pemimpin mereka di Dunia Ketiga itulah, yang harus memilih sistem yang mana. Tapi tentu bukanlah sistem kapitalis yang sekarang sudah terbukti hanya menimbulkan khaos belaka.HS.: Di Tiongkok tidak berhasil, tapi di Vietnam pada zaman Ho Chi Minh agak berhasil. Apakah mungkin ada pengaruh luasnya negeri dan besarnya jumlah penduduk? Dan bagaimana dengan Indonesia, yang berpenduduk tidak sebesar Tiongkok tapi tidak sekecil Vietnam, berwilayah luas tapi terdiri dari banyak pulau dan bangsa-bangsa?WFW.: Waktu saya mengunjungi Indonesia terakhir, tahun 1956-57, dua kali saya bertemu dengan Presiden, Bung Karno. Waktu itu saya punya banyak pengalaman dari daerah-daerah luar Jawa, misalnya Lampung dan Minangkabau, sedikit dari Bali. Di mana-mana bersama mahasiswa dan asisten saya, Kampto Oetomo yang sekarang terkenal sebagai Prof.Dr.Ir. Sajogyo, kami melakukan penyelidikan di daerah-daerah pedesaan. Kami selalu menjumpai situasi, bahwa di Jakarta sebenarnya tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar Jawa. Jadi pada akhir kunjungan saya sebagai guru besar tamu untuk satu tahun di Fakultas Pertanian Bogor, sehari sebelum saya berangkat kembali ke Belanda bersama istri, saya bertemu dengan Sukarno untuk kedua kali. Berdasar pengalaman kami tersebut, dan mengingat bahwa Jakarta tidak banyak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di daerah-daerah, maka pada waktu itu saya kemukakan kepada Bung Karno, mungkin akan lebih baik jika inisiatif yang lebih besar diberikan kepada daerah-daerah luar Jawa, dan bahkan di Jawa di luar Jakarta. Jawaban Sukarno ketika itu: Itu tidak mungkin. Kami di sini di Jakarta yang harus memutuskan, di mana akan ada industri, di mana ada ini dan itu dan seterusnya ..., semua harus dari Jakarta.HS.: Alasannya?WFW.: Menurut saya karena pada waktu itu pemberontakan sudah terjadi di luar Jawa. Di Sumatera sudah ada pemberontakan Dewan Banteng, Dewan Garuda, dan Permesta di Sulawesi. Mungkin inilah alasannya dia tidak mau menerima ide saya itu. Padahal sebenarnya, khususnya bagi Indonesia yang mempunyai situasi yang sangat banyak perbedaannya antara Jawa dan pulau-pulau luar Jawa, menurut saya inisiatif harus ditumbuhkan dari bawah. Tapi saya sama sekali tidak yakin, bahwa untuk Indonesia seluruhnya perlu berlaku satu sistem Sosialisme baru yang datang dari bawah. Barangkali yang lebih mungkin dan masuk akal, jika pertama-tama ditimbulkan satu sistem di sesuatu daerah sebagai contoh.HS.: Soal itu pernah saya lempar sekitar empat tahun lalu, dengan mengambil perumpamaan 'seandainya di Indonesia lahir Republik Rakyat Delanggu, walaupun mata-uangnya kereweng dan benderanya daun jati kering, selama republik itu benar-benar setia kepada namanya 'republik rakyat', segera saya akan pulang kembali dan mengabdi pada republiknya rakyat itu, dan dari situ mengubah daerah-daerah selebihnya ...'WFW.: Tentu tidak ada yang menyambut, bukan?HS.: Tidak ada. Jadi menurut Pak Wertheim, federasi atau setidaknya autonomi luas lebih baik?WFW.: Barangkali begitu. Tapi yang selalu berbahaya yaitu jika pemerintahan federal menjadi suatu kekuatan konservatif dan sovinistis. Itu sangat berbahaya. Inilah yang terjadi di India. Sistem yang berlaku agak demokratis di seluruh India. Tapi kekuasaan yang ada di setiap negara-negara bagian, umumnya di tangan kasta yang paling atas. Masih ada yang ingin saya tambahkan. Satu hal yang sekarang sudah menjadi sama sekali terang untuk semua orang yang dapat melihat dan mendengar dengan mata dan telinga sendiri. Yaitu bahwa sistem yang sekarang, yang mau memaksakan Demokrasi Parlementer, di mana saja, hanya membawa khaos dan malapetaka. Begitulah misalnya yang terjadi di Eropa Timur. Sebab, jika dalam suatu masyarakat tidak ada toleransi untuk menerima, bahwa sesuatu golongan besok bisa menjadi minoritas atau mayoritas, ini akan mengakibatkan seperti yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Tapi sistem demokrasi, di mana saja pun di Dunia Ketiga, entah di Tanzania atau India dan di mana saja, tidak berhasil dalam memecahkan soal ekonomi. Karena terlalu banyak grup yang kuat. Sehingga kalau tidak ada cukup kritik dan claim dari bawah, maka demokrasi tidak akan berhasil, sebaliknya malah akan tumbuh menjadi kekuatan represi.(HABIS)

MENGAPA SOSIALISME?

2008-12-01T09:35:00.001-08:00

Mengapa Sosialisme?Oleh: Albert Einstein
Apakah pantas bagi seseorang yang bukan merupakan pakar di bidang persoalan sosial dan ekonomi mengemukakan pandangannya berkaitan dengan sosialisme? Karena berbagai alasan, saya yakin hal itu pantas saja dilakukan.Pertama-tama marilah kita menganalisa pertanyaannya dari sudut pandang ilmu pengetahuan ilmiah. Terlihat memang tidak ada perbedaan metodologi yang esensial antara astronomi dan ekonomi: ilmuwan dari kedua disiplin ilmu itu mencoba untuk menemukan hukum-hukum umum yang dapat diterima sebagai sekelompok alasan yang dapat menjelaskan suatu fenomena dalam rangka untuk menghubungkan fenomena-fenomena tersebut dengan sejelas-jelasnya. Tapi pada kenyataannya beberapa perbedaan metodologi memang ada. Penemuan hukum-hukum umum dalam bidang ekonomi disulitkan oleh keadaan dimana pengamatan gejala-gejala ekonomi sering dipengaruhi oleh banyak faktor yang juga sangat sukar untuk dievaluasi secara terpisah. Selain itu, pengalaman yang telah terakumulasi sejak awal masa yang dikenal dengan periode ‘peradaban dari sejarah umat manusia’ telah banyak dipengaruhi dan dibatasi oleh sebab-sebab yang tidak bertujuan ekonomi semata. Contohnya, sebagian negara-negara besar dalam sejarah menunjukkan eksistensinya dengan menjajah. Para penjajah tersebut mengokohkan dirinya, baik secara hukum dan ekonomi, sebagai kelas yang istimewa pada negara yang dijajahnya. Mereka menetapkan secara sepihak monopoli kepemilikan tanah dan menunjuk seorang pemuka agama dari golongan mereka sendiri. Dalam mengatur pendidikan, pemuka agama telah membuat pembagian kelas dalam masyarakat menjadi institusi permanen, dan menciptakan sebuah sistem nilai yang mana masyarakat mulai –secara tidak sadar dalam banyak hal– diatur tingkah laku sosialnya.Tetapi apakah dalam sejarah kita benar-benar telah dapat mengatasi apa yang Thorstein Veblen katakan sebagai “fase pemangsa” dalam perkembangan manusia. Fakta ekonomi yang dapat diamati dan juga merupakan bagian dari fase tersebut, bahkan hukum-hukum yang diperoleh dari fase itu tidak dapat diterapkan untuk fase-fase lain. Karena tujuan utama dari sosialisme tepatnya adalah untuk mengatasi dan jauh melampaui “fase pemangsa” dalam perkembangan manusia, ilmu ekonomi dalam perkembangannya kini dapat memberikan sedikit penerangan bagi masyarakat sosialis di masa mendatang.Kedua, sosialisme diarahkan untuk mencapai etika-sosial (social-ethical) sebagai tujuan akhir. Walau bagaimanapun ilmu pengetahuan tidak dapat membuat tujuan akhir, dan bahkan, hanya dapat digunakan manusia secara bertahap: ilmu pengetahuan, utamanya, dapat memberikan cara bagaimana mencapai tujuan akhir tertentu. Tetapi tujuan akhir itu sendiri berada dalam pikiran seseorang yang memiliki etika idealis tinggi dan –jika tujuan akhir ini belum dikembangkan lebih jauh, akan tetapi penting dan kuat– diadopsi dan dikembangkan oleh banyak manusia yang, setengah sadar, menentukan evolusi masyarakat secara lambat.Dengan alasan tersebut, kita harus tetap waspada untuk tidak terlalu berharap lebih pada ilmu pengetahuan dan metode ilmiah manakala pertanyaan tersebut berkaitan dengan persoalan manusia: dan kitapun seharusnya tidak menganggap para pakar sebagai satu-satunya yang berhak untuk mengemukakan tentang pertanyaan seputar organisasi sosial dalam masyarakat.Banyak suara yang menyatakan beberapa saat ini bahwa masyarakat sedang melalui krisis, dimana stabilitasnya secara serius telah terganggu. Ini merupakan karakteristik dari suatu situasi dimana seseorang merasa tidak peduli atau bahkan menjadi tidak ramah apabila berada di dalam grup, besar atau kecil, dimana mereka bergabung. Dalam rangka untuk menggambarkan maksud saya, maka saya berikan pengalam pribadi saya. Baru-baru ini saya berdiskusi dengan seorang pria yang sangat pandai dan ramah, tentang ancaman adanya perang, yang menurut saya akan sangat membahayakan keberadaan umat manusia, juga saya tegaskan bahwa hanya sebuah organisasi supra-nasional yang dapat memberikan perlindungan dari bahaya tersebut. Kemudian rekan saya itu menjawab dengan santai dan tenang, bahwa: “mengapa kamu begitu menentang pemusnahan umat manusia?” Saya yakin bahwa berabad-abad yang lampau tidak ada seorangpun yang akan membuat pernyataan semacam ini. Ini merupakan pernyataan dari seseorang yang telah berjuang keras namun sia-sia untuk memperoleh keseimbangan dalam dirinya sendiri dan kurang lebih menjadi putus asa. Ini mrupakan ekspresi dari kesendirian yang menyedihkan dan terasing dari masyarakat banyak yang saat ini sedang menderita. Apa sebabnya? Adakah jalan keluarnya?Memang mudah untuk memunculkan pertanyaan semacam itu, tetapi sulit untuk menjawabnya dengan jaminan apapun. Saya harus mencoba, biar bagaimanapun, semampu saya, walaupun saya sadar akan fakta bahwa perasaan dan kemampuan kita kadangkala bertentang dan tidak mudah dipahami, hal tersebut tidak dapat diungkapkan dengan cara yang singkat dan mudah.Manusia, pada satu keadaan dan waktu yang sama, adalah seorang mahluk penyendiri dan mahluk sosial. Sebagai mahluk penyendiri ia berusaha untuk melindungi keberadaannya dan yang terpenting untuknya adalah memuaskan keinginan pribadinya, dan untuk mengembangkan bakatnya. Sebagai mahluk sosial, ia berusaha untuk memperoleh pengakuan dan dicintai oleh sesama manusia, untuk membagi kebahagiaan, untuk membuat nyaman mereka di kala sedih, dan untuk meningkatkan taraf hidup. Hanya saja eksistensi dari hal-hal tersebut sangat bergantung, kadang bertentangan, bergantung pada karakter pribadi manusia tersebut dan kombinasi khusus tersebut menentukan sampai sejauh mana seseorang dapat mencapai keseimbangan pribadi dan dapat memberikan sumbangan bagi kehidupan masyarakat. Sangat dimungkinkan bahwa kedua kekuatan ini, terutama digabungkan karena memang melekat padanya. Akan tetapi kepribadian yang pada akhirnya muncul sebagian besar terbentuk: oleh pengaruh lingkungan dimana manusia tersebut mengalaminya sendiri selama proses perkembangannya, oleh struktur masyarakat dimana ia dibesarkan, oleh budaya dari masyarakat, dan oleh penghargaan yang diperolehnya atas tingkah laku tertentunya. Konsepsi abstrak “masyarakat” bagi manusia perseorangan adalah keseluruhan hubungan langsung maupun tidak langsung atas masyarakat yang hidup pada masa yang sama atau pada masa sebelumnya. Individu tertentu dapat berpikir, merasakan, berjuang dan bekerja bagi dirinya sendiri, akan tetapi ia sebenarnya bergantung pula pada masyarakat –baik secara fisik, intelektual, dan emosional– sehingga sangat mustahil memikirkannya atau memahaminya di luar kerangka masyarakat. Adalah masyarakat yang menyediakan manusia dengan makanan, pakaian, rumah, perkakas, bahasa, pola pikir dan hampir sebagian isi dari pemikirannya: hidupnya menjadi nyata setelah bekerja dan berhasil sukses sejak jutaan tahun lampau dan hingga kini dimana semua hal tersebut tersembunyi di balik sebuah kata “masyarakat”.Itu adalah bukti, karenanya, ketergantungan seseorang terhadap masyarakat adalah fakta alamiah yang tidak dapat dihilangkan–sama seperti kasus semut dan kumbang. Walau demikian, ketika seluruh proses kehidupan semut dan kumbang telah ditetapkan hingga sampai detil terkecil secara kaku, pola masyarakat dan hubungan satu sama lain dari umat manusia sangat beragam dan sangat mungkin berubah. Ingatan, kapasitas untuk membuat kombinasi baru, suatu anugrah berupa kemampuan komunikasi oral telah memungkinkan suatu perkembangan umat manusia dimana hal ini tidak ditentukan oleh kebutuhan biologis. Beberapa perkembangan ditunjukkan dalam tradisi, institusi dan organisasi, dalam literatur, keberhasilan penelitian dan rekayasa, dalam hasil-hasil kesenian. Ini menunjukkan bagaimana hal tersebut dapat terjadi bahwa, dalam keadaan tertentu, manusia dapat dipengaruhi hidupnya oleh tingkah lakunya sendiri, dan dimana dalam proses ini kesadaran berpikir dan keinginannya dapat pula ikut berperan.Manusia sejak lahir memiliki, melalui keturunan, suatu struktur biologis yang mana harus kita pandang sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut, termasuk kebutuhan alamiah sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Selain itu, selama hidupnya, ia memiliki suatu struktur kebudayaan yang ia peroleh dari masyarakat melalui komunikasi dan melalui pengaruh-pengaruh dalam bentuk-bentuk lain. Struktur kebudayaan ini, seiring dengan perjalanan waktu, dapat berubah dan sangat ditentukan oleh hubungan antara seseorang dengan masyarakatnya. Antropologi modern, mengajarkan kita, melalui penelitian perbandingan atas kebudayaan primitif, bahwa tingkah laku sosial manusia dapat dibedakan, tergantung pada pola-pola budaya yang berlaku pada umumnya dan bentuk-bentuk organisasi yang mendominasi di masyarakat. Berdasarkan hal ini maka mereka berupaya untuk membantu bahwa banyak manusia yang mendasarkan harapannya: bahwa karena struktur biologisnya, manusia tidaklah bersalah, untuk membinasakan sesamanya atau berada di bawah kekejaman kekuasaan, adalah merupakan keyakinan pribadinya.Bila kita bertanya pada diri kita sendiri bagaimana struktur masyarakat dan tingkah laku budaya manusia seharusnya diubah untuk membuat kehidupan manusia lebih memuaskan, kita harus selalu sadar bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat kita ubah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sifat alamiah manusia adalah, untuk kepentingan praktis, tidak dapat dirubah. Selain itu, teknologi dan perkembangan demografi pada beberapa abad terakhir telah menciptakan kondisi-kondisi yang saat ini telah ada. Pada dasarnya perbandingan kepadatan populasi yang menetap dengan jumlah barang yang tidak dapat digantikan guna kelangsungan hidupnya, jumlah pembagian distribusi tenaga kerja dan tingginya jumlah aparat yang produktif adalah suatu keharusan. Saat –dimana pada masa lalu tampaknya begitu damai– telah hilang untuk selamanya ketika individu atau kelompok-kelompok kecil dapat sepenuhnya mandiri. Ini hanya sedikit membesar-besarkan bahwa umat manusia membentuk suatu komunitas kehidupan dari produksi dan konsumsi.Saat ini saya telah mencapai suatu titik dimana dapat saya indikasikan secara jelas bagi saya apa yang menjadi esensi dari krisis saat ini. Hal itu berkaitan dengan hubungan antara indivisu dengan masyarakat. Individu menjadi lebih sadar daripada sebelumnya akan ketergantungan kepada masyarakat. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ketergantungan ini sebagai suatu aset berharga, suatu ikatan organik, suatu tenaga pelindung, tetapi lebih cenderung sebagai ancaman terhadap hal-hal alamiahnya, atau bahkan atas kondisi ekonominya. Lebih jauh, posisinya dalam masyarakat lebih ditekankan terus-menerus dalam bentuknya dimana lebih ditentukan oleh sifat egoisnya, ketimbang ditentukan oleh alur sosialnya, yang mana secara alamiah memang lebih lemah, yang terus menerus mengalami pembusukan. Seluruh umat manusia, apapun posisinya di masyarakat, mengalami penderitaan dalam proses pembusukan. Tanpa disadari mereka terpenjara dalam egoismenya sendiri, perasaan takut, kesendirian dan secara naif takut kehilangan, sederhana dan tidak rumit menjalani hidup. Menusia dapat menemukan arti dalam kehidupan, pendek dan berisiko sebagaimana layaknya, hanya melalui pengabdian dirinya dalam masyarakat.Anarki ekonomi dari masyarakat kapitalis sebagaimana yang terjadi saat ini, menurut pendapat saya adalah sumber utama dari kejahatan. Kita lihat sebelumnya terdapat komunitas besar dari suatu produsen suatu anggota yang terus berupaya agar dapat memperoleh buah dari hasil kerja samanya, tanpa adanya paksaan, tetapi secara keseluruhan berada dalam jaminan hukum yang berlaku. Dalam kaitan ini, penting untuk disadari bahwa tujuan produksi -sebagaimana disebut, seluruh kemampuan produktif yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang kebutuhan utama sebagaimana pentingnya pula membuat barang-barang penting lainnya- menurut pendapat saya adalah kepemilikan pribadi dari para individu.Untuk memudahkan, dalam diskusi selanjutnya saya akan menyebut “pekerja” kepada semua yang tidak ikut memiliki apa yang menjadi tujuan-tujuan produksi walaupun hal ini tidak cukup berhubungan dengan pengertian dalam bentuk umum. Pemilik dari tujuan-tujuan produksi berada dalam posisi untuk membeli tenaga kerja dari para pekerja. Dengan menggunakan tujuan-tujuan produksi, para pekerja menciptakan barang-barang baru yang menjadi milik para kapitalis. Hal utama dari proses ini adalah hubungan antara apa yang pekerja telah hasilkan dengan apa yang telah ia peroleh (upah), dua hal ini menjadi ukuran dalam kaitannya dengan nilai sesungguhnya. Sepanjang kontrak kerja adalah ‘bebas’, apa yang diperoleh pekerja tidak ditentukan oleh nilai sesungguhnya dari barang-barang yang dihasilkannya, tetapi oleh kebutuhan minimum dan oleh kebutuhan kapitalis akan tenaga kerja dalam kaitannya dengan jumlah pekerja yang bersaing untuk bekerja. Hal ini penting untuk dipahami bahwa walaupun pada tataran teori pembayaran para pekerja tidak ditentukan oleh nilai dari hasil produksinya.Modal swasta cenderung untuk terus terkonsentrasi pada beberapa tangan, terutama karena kompetisi di antara para kapitalis, dan terutama karena perkembangan teknologi dan pertumbuhan pembagian kerja menumbuhkan formasi unit-unit yang lebih besar dengan pengeluaran semakin kecil. Hasil dari perkembangan-perkembangan ini adalah oligarki dari modal swasta sebagai kekuatan besar yang tidak dapat diawasi secara efektif walau oleh mayarakat politik yang terorganisir secara demokratis sekalipun. Hal ini benar, sebab anggota dari badan-badan legislatif merupakan pilihan dari partai-partai politik, yang sebagian dibiayai atau paling tidak dipengaruhi oleh kapitalis swasta yang mana, untuk kepentingannya, memisahkan antara pemilih dengan yang dipilih. Konsekuensinya adalah wakil rakyat tersebut kenyataannya tidak sepenuhnya melindungi kepentingan kelompok populasi yang tidak diistimewakan. Lebih jauh, sejalan dengan kondisi saat ini, kapitalis swasta tidak dapat dihindari mulai mengontrol, baik langsung maupun tidak, sumber-sumber utama dari informasi (pers, radio, pendidikan). Hal ini tentunya menjadi sangat sulit, dan bahkan dalam banyak kasus menjadi mustahil, bagi seseorang warga negara untuk dapat memperoleh kesimpulan yang obyektif dan dapat secara cermat menggunakan hak-hak politiknya.Situasi yang terjadi dalam dunia ekonomi yang berbasiskan kepemilikan modal swasta memiliki karakteristik yang terdiri dari dua prinsip utama: Pertama, tujuan-tujuan produksi (modal) yang dimiliki oleh swasta dan pemiliknya menempatkannya sejauh ia memandang hal itu pantas. Kedua, kontrak kerja itu bebas. Tentu saja, tidak ada sesuatu yang merupakan masyarakat kapitalis murni dalam hal ini. Dalam hal tertentu, patut pula diperhatikan bahwa pekerja, melalui perjuangan politik yang panjang dan pahit, telah sukses dalam mengamankan apa yang disebut perbaikan bentuk atas “kontrak kerja bebas” bagi kategori pekerja tertentu. Tetapi secara keseluruhan, saat ini ekonomi tidak ada bedanya dengan kapitalis “murni”.Produksi ditujukan untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk dipakai. Tidak ada suatu ketentuan bahwa semua yang mampu dan mau bekerja dapat selalu berada di posisi untuk memperoleh pekerjaan; sebuah ‘pasukan pengangguran’ selalu saja ada. Pekerja berada dalam keadaan cemas takut kehilangan pekerjaannya. Karena pengangguran dan upah buruh yang rendah tidak dapat menyediakan pangsa pasar yang menguntungkan, produksi barang-barang konsumsi dibatasi, dan penderitaan besar adalah konsekuensinya. Perkembangan teknologi seringkali menyebabkan lebih banyak pengangguran daripada meringankan beban pekerjaan. Motif untuk keuntungan, dalam kaitannya dengan kompetisi di antara kapitalis, bertanggung jawab atas ketidakstabilan dalam akumulasi dan penggunaan modal yang pada akhirnya meningkatkan beban depresi yang parah. Kompetisi tanpa batas menjadikan penyia-nyiaan pekerjaan dan menyebabkan kepincangan kesadaran sosial individu sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya.Kepincangan individu ini saya anggap sebagai kejahatan terburuk dari kapitalisme. Seluruh sistem pendidikan kita menderita karena setan ini. Suatu sikap kompetisi yang berlebihan tertanam dalam benak setiap pelajar, yang diajarkan semata-mata untuk memperoleh kesuksesan sebagai persiapan untuk masa depannya. Saya yakin hanya ada satu jalan untuk menghilangkan setan jahat ini, yaitu dengan menciptakan suatu ekonomi sosialis, disertai dengan sistem pendidikan yang dapat diorientasikan untuk mencapai tujuan sosial. Dalam bentuk ekonomi, tujuan-tujuan produksi dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dan digunakan dengan terencana. Suatu ekonomi terencana, yang menyesuaikan produksi sesuai kebutuhan masyarakat, akan membagi pekerjaan untuk diselesaikan oleh semua yang mampu bekerja dan dapat menjamin tujuan hidup seluruh manusia, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak. Pendidikan dari setiap individu, dalam rangka menambah kemampuan lahiriahnya, akan mencoba untuk mengembangkan dalam dirinya rasa tanggung jawab atas sesama umat manusia di tempat yang lebih baik dan sukses dalam masyarakat kita saat ini.Walau demikian, ada suatu hal penting untuk diingat bahwa ekonomi yang terencana belumlah langsung menjadi sosialisme. Suatu ekonomi terencana dapat disertai dengan perbudakan individu secara lengkap. Pencapaian sosialisme membutuhkan solusi yang sangat sulit atas beberapa problem sosial politik: Bagaimana mungkin, dalam pandangan kekuatan politik dan ekonomi terpusat yang sangat berpengaruh, untuk mencegah para birokrat menjadi terlalu berkuasa dan terlalu percaya diri? Bagaimana hak-hak individu dapat dilindungi dan dengan demikian keseimbangan demokratis dengan kekuasaan birokrasi dapat dijamin?Kejelasan akan tujuan dan permasalahan sosialisme adalah sangat signifikan dalam masa peralihan ini. Sejak, dalam kondisi saat ini, diskusi yang bebas dan tidak terbendung mengenai masalah-masalah ini telah menjadi suatu hal yang sangat tabu, saya berpendapat landasan dari majalah ini akan sangat penting bagi kepentingan publik. ****

SIKLUS POLITIK NEOLIBERAL

2008-12-01T09:34:00.002-08:00

Siklus Politik Neoliberal:“Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas Oleh James Petras Pengantar
Esai ini merujuk pada beberapa debat utama mengenai “transisi,” yang melibatkan para akademisi para politisi terkemuka di Amerika Latin. Kita dapat menggolongkan “debat mengenai transisi” itu ke dalam dua kategori luas yang saling berhubungan: “ekonomi” dan “politik.”
Satu garis penghubung yang bisa kita tarik dari kebanyakan teoritikus neoliberal, mereka membantah bahwa antara reformasi ekonomi dan demokrasi politik adalah gejala yang saling menunjang. Mereka menganjurkan agar pasar bebas dari regulasi (pengaturan) negara, sehingga mendorong terjadinya kompetisi. Kompetisi pasar yang bebas dari intervensi negara akan menyebabkan terjadinya efisiensi dan produktivitas yang lebih besar, terbentuknya masyarakat yang lebih terdiferensiasi. Kondisi ini dengan demikian mempercepat terwujudnya pluralisme sosial dan pluralisme politik: kebebasan memperoleh kesederajatan ekonomi sama dengan kebebasan memperoleh kesederajatan politik. Garis argumentasi neoliberal lain, yang lebih terbatas berpendapat, reformasi ekonomi akan mendorong ke arah pembangunan ekonomi. Bagi kelompok ini, awal yang menyakitkan dari penyesuaian struktural pada akhirnya menghasilkan kemakmuran di masa depan. Proses ini berkaitan dengan ruang dan waktu.
Akhirnya para penganut neoliberal mengatakan, kita sudah memasuki suatu dunia baru yang telah terglobalisasi. Sebuah dunia di mana kekuatan yang impersonal dari pasar liberal, menuntut liberalisasi pasar negara nasional (jika bukan sebuah anakronisme) untuk merinci kebijakan yang mempersiapkan ekonomi nasional agar siap berkompetisi secara internasional. Sebuah varian “neostruktural” menganjurkan agar negara harus mempertahankan perannya guna mengoreksi ekses-ekses dari pasar, misalnya, melalui program pengentasan kemiskinan untuk memperbaiki dampak dari penyesuaian pasar. Esensinya, kalangan neoliberalis berpendapat, merupakan sesuatu yang tak terbantahkan bahwa transisi ekonomi harus berujung pada pasar bebas; tidak ada alternatif yang mungkin atau realistis. Ignacio Ramonet, editor Le Monde Diplomatique, menyebutknya sebagai “pensamiento ú nico,” yang secara harafiah bermakna “hanya pikiran.”
Kedua, adalah literatur yang berhubungan dengan transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi. Perdebatan tentang ini sudah berlangsung sejak awal 1980an. Aliran pemikiran dominan (dominant school) berpendapat, sebagian besar negara di Amerika Latin telah sukses dalam transisi menuju rejim politik demokratis (dengan perkecualian barangkali, Peru dan Mexico. Bahkan para penganjur utama transis menuju demokrasi, beberapa di antaranya mengalami perselisihan pendapat).
Tesis dari para penganjur transisi demokrasi berpendapat, kendati masih berada dalam bayang-bayang otoritarianisme, proses konsolidasi telah melalui sebuah pakta politis di antara para elite elektoral, kelas sosial-ekonomi yang berkuasa (socio-economic ruling class), dan para jenderal. Karena itu, sebagian dari para penulis ini, menunjukkan bukti-bukti yang konsisten dimana banyak pemerintah yang terpilih di banyak negara Amerika Latin yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah Amerika Latin. Mereka juga memperlihakan bukti tentang supremasi sipil dalam mengatasi militer. Mereka mengidentifikasi ancaman bagi demokrasi berasal dari angkatan perang di luar rejim, gerakan-gerakan sosial ekstra-parlementer yang bertindak di luar gelanggang pemilu, dan para pejabat militer garis keras yang tidak puas akibat perubahan yang terjadi. Menurut skenario ini, para teoritikus transisi demokrasi mengacu pada peran Washington yang mengubah politik gendarme yang secara informal menjaga imperium, menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi dan pasar bebas.
Esai kami ini menantang premis-premis dasar yang dikemukakan oleh para teoritikus neoliberal. Kami berpendapat, reformasi ekonomi tidak mendorong terwujudnya demokrasi politik tetapi, pada terciptanya ketidakadilan yang meluas dan polarisasi sosial yang tinggi akibat represi negara. Kebijakan pasar bebas sesungguhnya telah dimulai sejak berkuasanya diktator militer pada 1970an. Kebijakan itu kemudian semakin meningkat dalam siklus neoliberal dengan reformasi ekonominya yang diikuti oleh pemulihan jangka pendek dan krisis yang berulang, yang kemudian ditangani kembali dengan paket penyesuaian baru; “siklus sakit yang berakhir dengan sakit.” Kebijakan penyesuaian tak lebih dari suatu strategi pembangunan ekonomi (yang di atasnya terdapat sedikit indikator kemajuan dan suatu kelimpahan data yang saling bertentangan). Lebih tepat untuk disebutkan bahwa kebijakan penyesuaian ini lebih sebagai sebuah strategi politik untuk memusatkan kekayaan dan mengumpulkan sumberdaya negara.
Para pembela tesis transisi demokrasi (transitologi), gagal membedakan antara “negara” dan “rejim:” dalam arti bahwa negara otoriter (militer, polisi, pengadilan, dll.) tidak berubah di masa “transisi” ini. Justru yang terjadi adalah sebuah kesinambungan secara tersirat (samar-samar) maupun tersurat (tampak jelas) dalam era demokrasi yang bebas ini. Ada kesinambungan dari praktek-praktek otoriter di dalam rejim sipil hasil pemilu (civilian electoral regimes): aturan berdasarkan dekrit, privatisasi tanpa konsultasi dengan rakyat, penggunaan yang sering dari militer atau intimidasi negara untuk mempengaruhi penyesuaian semua hal yang bertentangan dengan suatu kebudayaan otentik warga yang demokratis. Sebuah siklus ekonomi neoliberal memperdalam, seperti penyakit kronis dan menyebar, dimana hal ini membentuk spiral menaik bagi rejim politik yang represif: setiap rejim politik kemudian mulai bersandar pada perundang-undangan otoritarian yang dipilih kembali yang membedakannya dengan janji-janji kampanye yang menyesatkan dan memanfaatkan pendekatan represif untuk membatasi pembelaan publik atas dampak dari upah yang merugikan, mereka yang bergaji dan kelas petani.
Kerangka kerja ini secara radikal menggeser istilah-istilah yang selama ini muncul dalam perdebatan: dari transisi ke demokrasi, menuju transisi ke neo-otoritarianisme; dari transisi ke pasar bebas dan kemakmuran, menuju kemunduran kapitalisme yang barbar. Analisa ini, sebagian besar fokusnya pada elaborasi (penjelasan yang rinci) kerangka kerja analitikal guna menjelaskan kecenderungan saling pengaruh yang mengarah pada terbentuknya otoritarianisme politik yang lebih besar dan polarisasi sosial, sebagai akibat dari kebijakan rejim hasil pemilu.
Di seluruh Amerika Latin, telah tumbuh kekecewaan rakyat yang mendalam terhadap pemerintahan neoliberal yang menyebabkan terjadinya persekutuan lintas benua lebih dari dekade sebelumnya atau lebih. Namun salah satu paradoks yang mengacaukan dari analis politik regional bahwa para pemilih segan untuk tidak mengakui rejim tersebut di kotak pemungutan suara: kehancuran yang disebabkan oleh gagalnya ekonomi sosial tidak menjadi rintangan bagi rejim pengganti hasil pemilu untuk terikat dengan kebijakan yang sama. Paradoks lainnya juga mengalami kebuntuan: selagi oposisi politik, memanfaatkan permusuhan pemberi suara, sukses mengampanyekan isu mengenai upah dalam pemilu untuk menyingkirkan pemerintahan neoliberal. Tapi, begitu rejim baru ini berkuasa dalam waktu singkat dan sistematis segera menanggalkan janji-janji populisme yang diumbarnya pada masa kampanye pemilu. Dalam seketika, rejim baru tersebut berbalik arah memperdalam agenda-agenda neoliberal yang diwariskan rejim pendahulunya.
Esai ini akan mengeksplorasi pola yang direproduksi oleh rejim neoliberal di Amerika Latin dan mempertanyakan apakah mungkin ada sebuah resolusi untuk mematahkan siklus politik ini. Yang terakhir ini berkaitan, dan saling berhubungan dengan, naik turunnya spiral ekonomi-sosial, yang pada gilirannya, secara erat berhubungan dengan suatu bagian kunci dari daftar lagu-lagu (repertoire) neoliberal, yang disebut kebijakan penyesuaian struktural (SAPs). Berdasarkan pada pengujian dampak sosial ekonomi ini, kami menyatakan bahwa terlalu banyak perhatian yang telah diberikan kepada SAPs sebagai bagian dari strategi ekonomi yang diakui ketimbang memahami SAPs sebagai motivasi utama sebuah kelas yang diarahkan melalui strategi politik.
Siklus Politik Neoliberal: Rejim Gelombang Pertama
Rejim neoliberal hasil pemilu, telah mengikuti suatu siklus dari keadaan berkuasa, mengalami pembusukan, dan kemudian bangkit kembali. Terdapat tiga gelombang besar yang bisa kita identifikasi. Bagi banyak negara yang mengalami gelombang pertama sepanjang dekade 1980an, kira-kira bersamaan waktu dengan transisi hasil negosiasi antara kediktatoran militer dengan pemerintahan sipil yang berlangsung di hampir seluruh benua ini. Gelombang kedua mengikuti arah ujung dekade hingga paruh pertama dekade 1990an. Gelombang ketiga neoliberal dimulai pada akhir gelombang kedua hingga periode sekarang ini.
Fernando Belaúnde dan Alan García di Peru, Raúl Alfonsín di Argentina, Miguel de la Madrid di Mexico, Julio Sanguinetti di Uruguay, dan José Sarney di Brazil, adalah figur-figur terkemuka yang memimpin gelombang pertama rejim neoliberal hasil pemilu. Mereka menjalankan kekuasaan di atas gelombang eforia yang menyertai proses “redemokratisasi” dan harapan pemilih mengenai perubahan politik dan keterbukaan ekonomi yang mempromosikan kebebasan dan kemakmuran. Cepat atau lambat, bagaimanapun, setiap pemerintahan reformis tersebut segera berbalik arah secepat kilat dari retorika kampanyenya yang populis dengan memperpanjang agenda pasar bebas yang mula-mula diusulkan oleh pemerintahan diktator militer yang mereka gantikan. Ini menunjukkan suatu kesediaan untuk menerapkan “stabilisasi” dan SAPs yang didiktekan oleh IMF dan Bank Dunia. Ketundukkan kepada IMF dan Bank Dunia itu dimulai dengan menghancurkan program-program kesejahteraan sosial, membuat undang-undang (legislasi) yang melemahkan posisi kaum buruh, mengambil langkah pertama dengan menghancurkan sektor negara (BUMN), mengijinkan penghapusan utang luar negeri secara besar-besaran kepada perusahaan publik, dan memberi prioritas pada pembayaran kembali utang luar negeri dengan mengorbankan biaya untuk pembangunan ekonomi dan sosial di dalam negeri.
Tetapi apa yang menyolok dari kegagalan umum gelombang pertama rejim neoliberal ini untuk menghasilkan dukungan, pertumbuhan dinamis berdasarkan atas distribusi kemakmuran dan pendapatan yang lebih merata? Sebagaimana tampak dari istilah-istilah yang mereka simpulkan, setiap usaha yang serius untuk melawan krisis ekonomi, dalam beberapa kasus berbaur dengan skandal korupsi besar-besaran, terciptanya depresi pemilih yang meluas, dan berkembangnya oposisi borjuis elektoral dan oposisi ekstra-parlementer. Kasus Peru dan Brazil adalah ilustrasi yang baik mengenai hal ini. Di Peru, Belaúnde memenangkan kursi Presiden pada 1980, sebagian besar disebabkan oleh kemampuannya menarik suara dari para pekerja, petani, dan kaum miskin kota. Dukungan itu diraihnya setelah menebar janji pekerjaan tetap, peningkatan standar hidup, dan kebebasan yang luas bagi serikat buruh. Tapi, begitu ia menjadi pejabat pemerintah, Belaúnde dengan cepat memberi tanda bahwa ia akan menerapkan sebuah agenda prioritas baru: pembebasan pasar, privatisasi perusahaan-perusahaan negara, menarik minat para investor asing, mengadakan pertemuan internasional untuk menunaikan kewajiban membayar utang, dan memaksakan tindakan-tindakan penghematan dan stabilisasi guna mendapatkan kembali utang baru dari lembaga-lembaga keungan internasional. Pada 1984, kebijakan neoliberal Belaúnde, tidak menghasilkan pertumbuhan maupun pembangunan. Sebagai gantinya, ekonomi Peru justru terjerumus ke dalam resesi ekonomi yang menyakitkan: kira-kira 50 persen dari produk ekspor hanya digunakan untuk membayar utang luar negeri sesuai jadwal. Sementara itu, produksi industri dan pertanian hanya menghasilkan kebangkrutan. Biaya sosial sama artinya dengan kehancuran: pengangguran bertambah tinggi, harga makanan melonjak tak terjangkau, upah nyata merosot dan secara dramatis dilaporkan, kasus penderita kekurangan gizi dan tuberculosis (tbc) meningkat.
Dengan sederetan dampak dari kebijakan neoliberal yang diterapkannya itu, dukungan terhadap kandidat dari partai Belaúnde untuk pemilihan Presiden pada 1985, merosot kurang dari sepuluh persen.
APRA, partainya Alan García, memenangkan perolehan suara pada pemilu 1985 di Peru. Partai ini memenangkan pemilu dengan mengusung platform yang menjanjikan perbaikan kemunduran ekonomi dan peningkatan standard hidup. Menurut Garcia, kedua hal yang ia janjikan itu akan dilaksanakan melalui strategi kombinasi antara tindakan-tindakan penghematan dan peningkatan belanja pemerintah. Selama 1986-87, García bekerja melebihi kemampuannya tapi, pemulihan ekonomi tetap rapuh (inflasi rendah, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli massa). Tetapi, seluruh janji-janji itu dengan cepat berbalik arah sebagai akibat investasi yang macet, pelarian modal (capital flight), dan kesulitan neraca pembayaran. Antara tahun 1988 dan 1990, rejim Garcia membuang retorika populisnya dan menetapkan tiga jurus IMF-SAPs, sebagai akibat kegagalannya dalam mengendalikan hiperinflasi di bawah kendalinya. Yang paling kasar dari paket ekonomi ini adalah ditetapkannya peningkatan harga melebihi waktu-waktu sebelumnya secara massif, dalam hal ini bahan-bahan makanan dasar dan barang konsumsi. Akibatnya sudah bisa diramalkan, hancurnya standard hidup. Pelakuan kejutan penghematan ini telah menyebabkan pemiskinan segmen terbesar dari populasi penduduk Peru. Saat ini, eksperimen neoliberal telah memicu kebangkitan besar dari perjuangan kelas dan politik: ratusan ribu kelas pekerja di pertambangan, tekstil, pendidikan, dan sektor negara berpartisipasi dalam gelombang besar pemogokan di seluruh negeri.
Di Brazil, urutan peristiwanya hampir sama: dari perubahan jangka pendek, reformasi terbatas menjadikan kebijakan neoliberal berkembang pesat dan berakhir pada robohnya basis politis rejim Sarnye. Melalui kombinasi pembekuan harga, reformasi mata uang dan tindakan-tindakan lainnya, pemerintahan Sarney (1985-90) untuk sementara berhasil mengendalikan inflasi rendah dan meningkatkan upah nyata. Namun demikian, pada awal 1987, kebanyakan pembatasan harga telah dihapuskan, dimana hal ini memberi sinyal bagi pergeseran kebijakan yang utama. Pada akhir 1988, kembali terjadi hiperinflasi yang menghancurkan daya beli kelas pekerja, ekonomi kembali mengalami krisis, dan korupsi pemerintah kian merajalela. Sementara itu, Sarney tampak lebih mengonsentrasikan kebijakannya pada renegosiasi secara diam-diam utang luar negeri pemerintah sebesar US$ 121 milyar. Ongkos dari renegosiasi itu, pemerintah kembali menerapkan kebijakan pengetatan untuk mendapatkan pinjaman dari para kreditor. Inflasi, lagi-lagi, membentuk spiral menaik yang tak terkontrol, ratusan ribu kelas pekerja yang terorganisasi turun ke jalan-jalan, melakukan pemogokan dan protes-protes lainnya menentang konsekuensi dari kebijakan neoliberal.
Demonstrasi dan pemogokan besar-besaran ini, tentu saja menyebabkan situasi tidak nyaman bagi para investor. Terjadi instabilitas politik yang berpengaruh pada kalkulasi bisnis. Itu sebabnya, pemerintah kemudian menghadapi aksi-aksi protes itu dengan mengedepankan tindakan hukum dan ketertiban (law and order). Pada titik inilah, pemerintah kembali menyandarkan nasibnya pada militer dan polisi. Hasil jajak pendapat umum yang diselenggarakan sebelum pemilihan kotapraja pada November 1988, kekuasaan Partai Pergerakan Demokratik Brasil, menderita kerugian besar. Persetujuan Sarney atas penerapan kebijakan neoliberal telah menyebabkan partainya menderita kekalahan telak, lebih rendah dari lima persen.
Krisis gelombang pertama rejim neoliberal hasil pemilu, tidak mempengaruhi agen-agen pemberi pinjaman internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, untuk mengkritisi konsekuensi-konsekuensi reformasi ekonomi atau pasar bebas. Justru sebaliknya, mereka tetap bersikukuh pada diagnosa mereka sebelumnya. Kesalahan bukan pada resep yang dianjurkan tapi, pada kegagalan rejim neoliberal gelombang pertama dalam menerapkan kebijakan neoliberal yang ketat, konsisten, dan berkelanjutan. Hasil diagnosa ini, bagaimanapun, mengabaikan para pendonor asing dan para kolaboratornya sebagai sumber masalah dalam menjerumuskan Amerika Latin ke dalam krisis yang lebih dalam. Yang penting bagi para pendonor dan kolaboratornya itu, sejauh para pemilih yang merasakan pahitnya obat memperoleh kemakmuran di masa depan sepahit apapun tak soal, khususnya ketika prospek kemakmuran tetap nampak di kejauhan. Isu politik yang paling penting bagi para aktor internasional dan kalangan oposisi elektoral domestik, berpusat pada pertanyaan: siapa yang akan membentuk rejim neoliberal gelombang kedua, yang memenangkan suara mayoritas sehingga bisa menerapkan agenda neoliberal yang baru dan lebih radikal?
Siklus Politik Neoliberal: Rejim Gelombang Kedua
“Gelombang” kedua dari politikus-politikus elektoral neoliberal, adalah Carlos Andrés Pérez di Venezuela, Carlos Menem di Argentina, Fernando Collor di Brazil, Alberto Fujimori di Peru, Jaime Paz Zamora di Bolivia, Luis La Calle di Uruguay, dan Carlos Salinas di Mexico. Para politisi ini diharuskan memecahkan dilema ketundukan kepada pemilihnya di satu pihak dan berlangsungnya sebuah tatanan yang memaksa para politisi ini harus melayani penguasa ekonominya melalui pemisahan proses politik ke dalam kumpulan-kumpulan yang berbeda.
Pada gelombang kedua neoliberal ini, masa-masa kampanye pemilu ditandai oleh serangan tajam terhadap kelompok populis, yang merupakan konsekuensi dari neoliberalisme (kemiskinan, stagnasi, dan pelarian modal). Tujuannya, menyebarkan ketidakpuasan rakyat terhadap rejim neoliberal gelombang pertama sekaligus, mendulang suara untuk mengantarkannya ke posisi pemerintahan. Periode paska pemilu dengan cepat menyaksikan penegasan kembali bagi agenda neoliberal yang dikombinasikan dengan suatu indikasi kuat bahwa presiden gelombang kedua ini bukan sekadar mengubah proses tetapi, dengan sungguh-sungguh meradikalisasi kebijakan-kebijakan para pendahulunya. Apakah itu melalui dukungan kuat terhadap percepatan formula-formula privatisasi, pemberlakuan undang-undang yang lebih membatasi aktivitas serikat buruh atau penuruan upah buruh dan pemotongan lapangan kerja guna menciptakan suatu angkatan kerja cadangan yang lebih besar dari tenaga kerja murah. Ini semua pada akhirnya menghancurkan standar hidup rakyat di seluruh negeri.
Setelah sukses berkampanye untuk pemilihan presiden Venezuela pada akhir 1988, dengan sebuah program quasi-populist, mencakup dukungan terhadap kartel pemberi utang untuk membatasi biaya-biaya sosial ekonomi guna pembayaran kembali utang luar negeri kepada para kreditor internasional, Carlos Andrés Pérez mulai menerapkan program neoliberal yang sangat kasar, tepat ketika ia mengambilalih kekuasaan politik. Pada Pebruari 1989, pemerintahan baru ini melakukan negosiasi paket ekonomi sebesar US$ 4.6 milyar dengan IMF. Tindakan ini mencerminkan, sebagian, suatu keputusan untuk menempatkan pembayaran kembali utang luar negeri sebagai prioritas utama. Tak lama berselang, pemerintah memaksakan peningkatan besar-besaran bagi ongkos bensin, pengangkutan, dan bahan makanan dasar. Kebijakan ini tak pelak memicu ledakan huru-hara dimana 200 orang mati dan lebih dari 1.000 lainnya terluka.
Ketika kontrol terhadap harga dan subsidi bahan makanan dihapus, dan pembebasan tingkat suku bunga hingga dua digit di bawah tingkat inflasi, selama 18 bulan pertama pemerintahan Pérez, telah diambil langkah-langkah penghematan yang luar biasa (penghapusan penghalang tarif, pengurangan ribuan lapangan kerja di sektor negara, dll). Akibat langkah penghematan brutal Pérez ini, secara signifikan telah mengikis standar hidup masyarakat bawah dan kelas menengah. Meskipun terjadi peningkatan GDP sebesar 9 persen antara pertengahan 1991-92, persetujuan Pérez terhadap masalah publik jatuh sebesar 6 persen. Akibatnya, tidak mengejutkan jika upah riil pekerja jatuh pada level setengah dari apa yang mereka peroleh pada tahun 1988. Sekitar 60 persen populasi Venezuela tetap hidup di bawah garis kemiskinan.Dengan demikian, seiring dengan konsekuensi reformasi neoliberal, bersamaan dengannya terjadi peningkatan politik uang dan korupsi yang meluas di dalam tubuh rejim. Kondisi ini sekali lagi kemudian memicu protes di seluruh negeri dan kemacetan kerja di hampir semua tempat kerja tetap. Pada Mei 1993, Mahkamah Agung, telah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk menuntut Pérez atas korupsi dan penggelapan dana-dana publik. Setahun kemudian, ia didakwa dan kemudian dipenjarakan dengan tuduhan mengembangbiakkan perilaku korup di pemerintahannya.
Di Brazil, pemerintahan Collor (1990-93) dengan cepat mengandangkan retorika populis selama pemilu dan membuat kerangka rencana ekonomi pasar bebas yang ambisius, yang didasarkan pada deregulasi, privatisasi skala besar, dan membiarkan upah dan harga ditentukan oleh pasar. Walaupun usaha untuk menjual perusahaan-perusauaan milik negara hampir tidak mengalami kemajuan karena oposisi rakyat yang konsisten terutama pada basis-basis pelayanan publik, rejim Collor terus tertekan dengan kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan jumlah permintaan. Pada saat bersamaan aktivitas industri mengalami kelesuan yang parah, tingkat pengangguran semakin tinggi, hiperinflasi merajalela, jumlah kebangkrutan yang belum pernah terjadi, dan pertumbuhan keseluruhan negatif. Pada akhir 1991, basis dukungan rakyat terhadap Collor ambruk. Ketika kebijakan neoliberal menyebabkan resesi pada tahun ketiganya, presiden telah dihadapkan pada masalah lain: pada Juni 1992, suatu penyelidikan oleh Kongres menemukan bahwa Collor dengan sadar memanfaatkan kantor publik guna keuntungan pribadi. Pada September, para anggota Kongres menjatuhkan impeachment; dan tiga bulan kemudian Collor dipaksa meninggalkan kantor kepresidenan. Tak lama berselang Collor menghadapi tuntutan hukum dari senat atas aktivitas korupsi yang dilakukannya.
Pemerintahan Zamora di Bolivia ( 1989-93), juga meluncurkan program neoliberal yang sangat agresif. Tujuanya “stabilisasi” dan “penyesuaian” ekonomi. Dalam konsultasi tertutup dengan IMF dan Bank Dunia, Zamora meminta pinjaman baru dan investasi asing, menghilangkan kendali atas barang-barang dan jasa, memotong tarif yang mendukung industri lokal, dan membangun sistem tenaga kerja dengan memberikan lebih banyak otoritas kepada penyedia kerja untuk mengurangi tingkat upah dan meningkatkan kekuasaan atas perekrutan dan pemecatan tenaga kerja. Bagaimanapun, usaha untuk meluncurkan sebuah program privatisasi yang ambisius pada 1992, dalam beberapa hal juga tergelincir tapi, tidak semuanya. Dengan alasan yang sama dengan frustasi Collor di Brazil: oposisi serikat buruh; dugaan korupsi pemerintah; dan ketidakpuasan militer karena hilangnya sebagian dari sumber pendapatannya yang paling menguntungkan.
Pada kasus pemerintahan Menem di Argentina ( 1989-93), pembagian antara masa kampanye pemilu dan kebijakan sesudah pemilu, tak terlalu menyolok. Untuk memenangkan kursi kepresidenannya, Menem berjanji akan memperbaiki ekonomi dan mengembalikannya pada kebijakan tenaga kerja yang tradisional. Ia berjanji akan meningkatkan gaji pekerja yang telah merosot secara substansial, dalam pengertian yang riil, di bawah pendahulunya, Raúl Alfonsín. Dan ia menghukum Alfonsín karena telah membiarkan pembayaran hutang yang menghabiskan sekitar 45 persen pendapatan ekspor Argentina. Ia mengatakan kepada pemilihnya bahwa pemerintahnya akan mendorong untuk masa lima tahun “masa tenggang,” sebagai akibat penangguhan hutang. Pada saat yang sama, ia juga menyokong penjualan perusahaan-perusahaan milik negara dan kebijakan baru untuk meningkatkan level investasi asing.
Selama seratus hari pertama di kantornya, prioritas kebijakan Menem adalah kebalikan dari retorika masa kampanye. Dengan janji baru dari IMF untuk memberikan bantuan, Menem secara pengecut memutar punggungnya dari gerakan serikat buruh yang berperan penting dalam mengantarkan dirinya sebagai pemenang pemilu. Berdasarkan janji IMF itu, Menem segera beralih dengan melaksanakan sekumpulan tindakan penghematan neoliberal termasuk dukungannya bagi penerapan tingkat bunga yang tinggi bagi fasilitas umum, pengangkutan, komunikasi dan perusahaan-perusahaan energi. Secara serempak, ia juga mundur dari pembelaannya bagi penangguhan pembayaran utang luar negeri. Hal mana menandakan kesiapan untuk merundingkan suatu jadwal baru tentang terminologi pembayaran kembali dengan negara-negara kreditur internasional.
Pada tahun 1991, menteri ekonomi Domingo Cavallo, meluncurkan sebuah program utama tentang reformasi pasar neoliberal, selain sasaran obyektif lainnya, guna memikat masuknya investasi asing yang lebih besar. Pada pertengahan 1993, rejim Menem kemudian menswastanisasikan sejumlah besar perusahaan-perusahaan negara. Tapi, yang lebih penting, dalam kaitan menjaga dukungan rakyat, rejim kemudian menurunkan tingkat pengangguran dan mendorong laju pertumbuhan inflasi sebesar 200 persen pada tahun 1989, menjadi hanya 12 persen setiap tahunnya. Tetapi, ketika kebijakan neoliberal mengalami kebangkrutan yang dimulai pada akhir 1993 dan awal 1994, dalam bentuk meningkatnya keresahan sosial, termasuk pemberontakan rakyat di sebelah utara provinsi Santiago del Estero, menyusul kegagalan reformasi ekonomi, telah memarjinalisasi banyak kelompok sosial ekonomi tradisional . Lebih dari itu, pengangguran mulai menampakkan kecenderungan menaik, mencapai 18 persen di 1996. Pada waktu yang sama, pemerintah mengumumkan pemotongan dana pengangguran nasional dan kesejahteraan serta kesehatan yang bermanfaat bagi para pekerja. Pada Desember 1994, negara membekukan sistem pensiun; dua bulan kemudian sekitar 500,000 pegawai sipil mendapat pemberitahuan bahwa gaji mereka akan dipotong dalam waktu secepatnya.
Meskipun demikian, Menem kembali terpilih dalam pemilu pada Mei 1995 dengan mengantongi hampir 50 persen dari jumlah suara. Setelah stabilisasi ekonomi, yang ditandai dengan laju pertumbuhan GDP rata-rata sebesar delapan persen setiap tahunnya, selama masa pemerintahannya yang pertama dan, di atas semuanya, secara efektif memecahkan masalah inflasi, para pemilih kembali menginginkan Menem ke puncak kekuasaannya. Walaupun untuk itu, harus dilakukan “penyesuaian” pengetatan ekonomi dan bertumbuhnya tingkat kemiskinan seiring dengan eksperimen neoliberal.
Kandidat kuat presiden Peru dalam pemilu 1990, Alberto Fujimori, berkampanye menentang kedua lawannya: Mario Vargas Llosa, seorang pendukung pasar bebas dari sayap kanan, dan pendahulunya. Fujimori menyerang yang belakangan karena kegagalannya menyelesaikan problem sosial negerinya. Terhadap Vargas Llosa, Fujimori menyerang “shock treatment” sebagai tindakan kasar. Kebijakan yang diumumkan untuk mengurangi hiperinflasi negeri itu secara bertahap. Karena kampanyenya, kaum tani pedesaan dan miskin kota memberikan jalan lurus kepada Fujimori memenangkan kursi presiden melalui pemilu Juni.
Tetapi, dalam minggu itu juga, Fujimori segera berbalik arah menentang kaum tani dan miskin perkotaan. Ia kemudian mengumumkan sekumpulan tindakan penghematan yang keras yang telah dimandatkan oleh IMF dan Bank Dunia, sebagai ongkos untuk memperoleh pinjaman baru. Dengan menyandang gelar “Fujishock,” mereka hampir merupakan cermin dari Vargas Llosa yang mengumbar janji-janji pada masa kampanye tapi, setelah menang para pemilih itu dengan cepat ditinggalkan. Penghapusan subsidi-subsidi bahan makanan pokok telah memicu kenaikan harga sebesar tiga kali lipat dalam waktu singkat; segera setelah itu, ratusan ribu pekerja sektor publik menjadi korban dari “kesengsaraan” ini. Tanggapan langsung dari kebijakan ini adalah naiknya harga roti dan susu dan jatuhnya tingkat upah. Tak terelakkan bangkitnya demonstrasi massa, kekacauan, dan konfrontasi antara penduduk daerah kumuh di kota Lima dan pasukan angkatan bersenjata Peru. Kebijakan “Fujishock” itu, juga dilawan dengan pemogokan oleh serikat pekerja publik yang anggotanya paling menderita akibat kehilangan lapangan kerja secara besar-besaran.
Komitmen Fujimori terhadap kebijakan neoliberal, juga diperluas dengan pembayaran kembali utang luar negeri sebesar US$ 2 milyar kepada IMF, Bank Dunia, dan Inter-American Development Bank. Kebijakan ini dengan segera mendapat respon positif dari komunitas keuangan internasional yang diterjemahkan dalam bentuk makin bertambahnya beban rakyat miskin dan kelas menengah rendahan. Selama 12 bulan pertama rejim Fujimori, ratusan juta dollar berhasil diserap ke luar negeri akibat pelayanan utang. Bandingkan dengan anggaran kesejahteraan sosial yang diperkirakan mencapai US$ 40 juta. Sementara itu, hampir 90 persen dari jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dua kali lipat.
Pada akhir 1994, Fujimori sukses menswastanisasi sejumlah besar sektor negara, menciptakan rekor inflasi yang patut ditiru, menghasilkan pertumbuhan dan ekonomi yang stabil. Itu semua menjadi landasan utama kemenangan kedua bagi Fujimori dalam pemilu April 1995. Meskipun kondisi sosial memburuk, lebih banyak orang yang terbebas dari status kemiskinan, dan sebuah lintasan hukum baru “hampir menghapuskan semua bentuk perlindungan legal bagi pekerja bergaji.”
Tindakan-tindakan penyesuaian dan stabilisasi yang resmi diumumkan oleh rejim neoliberal gelombang kedua, secara efektif mengambil alih karakter upacara agama tahunan. Setiap putaran baru mencabik-cabik sisa jaring sosial. Secara simbolis, memburuknya kondisi sosial ekonomi di kota-kota besar utama seperti, Buenos Aires, Sao Paulo, Caracas dan Mexico City, ditandai oleh tingginya angka pengangguran terbuka maupun tertutup. Pada saat bersamaan, kebijakan ekonomi deflasioner, pinjaman bank internasional dan arus modal spekulatif berhasil menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi, seiring dengan tanda-tandan kesembuhan itu segera diikuti oleh putaran baru krisis struktural.
Sebagaimana reformasi ekonomi memolarisasi masyarakat, para presiden rejim neoliberal gelombang kedua ini mulai meningkatkan sentralisasi legislatif dan kekuasaan eksekutif. Prototipenya adalah Fujimori “autogolpe” (perebutan kekuasaan oleh dirinya sendiri) yang dieksekusi sambil memelihara kerangka kerja atau memangkas daya tawar sistem elektoral. Pada April 1992, dengan dukungan penuh dari komando tertinggi militer, presiden Peru membubarkan kongres, menutup lembaga peradilan, membekukan semua jaminan konstitutional, dan menulis ulang konstitusi yang mengijinkan dilakukannya pemilu. Inilah yang disebut Fujimori autgolpe.
Kesediaan untuk memaksakan kebijakan melalui kekuasaan eksekutif, menolak badan pembuat undang-undang, dan memperkosa norma-norma konstitusional dan hak-hak individual, melukiskan corak penting dari rejim neoliberal gelombang kedua. Dalam pencarian sederhana dari doktrin ideologis, para pemimpin ini kebal dari protes-protes publik skala besar atau jajak pendapat umum yang rendah. Presiden Argentina Carlos Menem, sebagai contoh, menyatakan pada berbagai kesempatan bahwa tak satupun, apakah pemogokan umum kolapsnya dukungan rakyat yang bisa menghalanginya dari pelaksanaan agenda pasar bebas. Kekakuan seperti ini dan caci maki terhadap segala jenis konsultasi rejim beriringan dengan dimulainya gerakan memperkuat institusi-institusi pemaksa seperti, militerisasi kembali masyarakat sipil. Pergeseran ini, dan penciptaan paralelnya, adalah meningkatnya mentalitas bunker di antara rejim neoliberal. Keadaan ini lebih kukuh dengan datangnya presiden-presiden rejim neoliberal gelombang ketiga.
Dua macam oposisi yang sebagai akibat merosotnya rejim gelombang kedua: partai politik dengan keuangan yang baik yang mengutuk program penghematan tapi, sekali lagi sedang menyiapkan sebuah eksperiman gelombang neo-liberal; dan oposisi yang bertumbuh dari gerakan sosial yang mati-matian berjuang untuk menyelamatkan sisa-sisa dari upah sosial dan menghindari kemiskinan yang lebih dalam. Berhadapan dengan rejim yang kaku dan secara serius menghapuskan pendapat publik, bahkan para perantara pro-rejim di antara serikat buruh, asosiasi kewarganegaraan dan kelompok tetangga yang dihubungkan dengan politik yang klientalistik, mulai mengorganisir aktivitas protes.
Ketika sebagian besar masyarakat yang mendukung pemisahan dari neoliberalisme semakin banyak, mayoritas oposisi politik tetap menunjukkan komitmen yang mendalam dengan kerangka kerja itu, sehingga tidak mampu merinci prakarsa baru di luar globalisasi ekonomi yang pada akhirnya akan diurusnya. Gelombang ketiga yang baru atau pemilihan kembali presiden neoliberal, tanpa ragu melanjutkan kebijakan yang kian memperdalam eksploitasi pasar bebas; dan meningkatnya resiko dari pergolakan sosial yang terorganisir.
Siklus Politik Neoliberal: Rejim Gelombang Ketiga
Rejim neoliberal gelombang ketiga, berhasil memperoleh kekuasaan antara tahun 1993 dan 1995. Mereka terdiri dari Alberto Fujimori di Peru dan Carlos Menem di Argentina, keduanya terpilih kembali dalam pemilu, pemerintahan Ernesto Zedillo di Mexico, Rafael Caldera di Venezuela, Gonzalo Sánchez de Losada di Bolivia, dan Fernando Henrique Cardoso di Brazil. Seperti rejim neoliberal gelombang kedua, apa yang mereka lakukan adalah mempertunjukkan bahwa SAPs bukanlah sebuah fenomena yang telah lalu; pengorbanan sosial bukanlah sebuah kondisi yang sementara di atas jalan panjang menuju kemakmuran yang berlimpah; bahwa lapisan mengenah bawah dan kelas pekerja kini mengalami spiral menurun berlanjut dari kemerosotan standar hidup, sebagai stabilisator sementara yang akan diikuti oleh satu tindakan-tindakan penyesuaian baru yang semakin mengerosi standar kehidupannya. Dengan peningkatan SAPs ini, para intelektual dan profesional mengalami kenyataan bahwa mobilitasnya semakin menukik. Sebaliknya, SAPs memberikan kemudahan berupa spiral menaik kepada kelompok superkaya, menciptakan polarisasi sosial dan menghancurkan ilusi-ilusi yang tersisa tentang retorika penghapusan kelas modernisasi neoliberal.
Di Peru, ketika lembaga-lembaga keuangan internasional mencurahkan pujiannya kepada Fujimori atas komitmennya pada reformasi neoliberal, lebih dari separuh populasi hidup di bawah garis kemiskinan dan kurang dari satu dari sepuluh orang Peru memiliki pekerjaan yang tetap selama periode pertumbuhan ekonomi. Yang sangat mendesak adalah proyek sosial ketika ekonomi informal bertumbuh dengan cepat. Pada April 1996, perdana menteri Dante Córdova dan lebih dari separuh anggota kabinet, mengundurkan diri dari jabatannya karena kegagalan Fujimori meneruskan komitmennya untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menanggulangi masalah-masalah kemiskinan.
Bertekad untuk tidak membiarkan adanya oposisi terhada agenda neoliberalnya, Fujimori tetap meneruskan langkah-langkah reformasinya. Setelah melakukan privatisasi terhadap kira-kira 173 dari 183 perusahaan negara yang beroperasi pada 1990, pemerintah pada Mei 1996 mengumumkan sebuah keputusan yang tak dapat diubah lagi yakni, menjual seluruh perusahaan minyak negara (Petroperu). Penjualan Petroperu ini kemudian diikuti dengan penjualan semua perusahaan publik yang tersisa pada 1998. Di samping itu, sebuah jajak pendapat umum pada bulan yang sama menunjukkan, hampir 70 persen dari populasi menentang keputusan pemerintah itu, bahkan mayoritas besar menuntut diadakannya referendum tentang persoalan ini. Untuk membendung tuntutan referendum itu, pemerintah membenturkannya dengan amandemen yang membendung siapapun yang menghalangi kebijakan pemerintah.
Pada Agustus 1996, di Argentina gerakan buruh sekarang lebih atau kurang, mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap rejim Menem. Perlawanan itu ditujukan terhadap kebijakan penghematan dan diiringi pengangguran besar-besaran, yang ditetapkan oleh menteri ekonomi yang baru Roque Fernández, seorang monetaris terkemuka lulusan Universitas Chicago, AS. Kebijakan yang diumumkan itu mencakup sebuah paket, termasuk di dalamnya peningkatan harga bahan bakar dan minyak tanah, pemotongan dalam industri dan insentif (rangsangan) untuk promosi ekspor, dan penghapusan subsidi ekspor dan pajak untuk konsesi manufaktur dan impor barang-barang modal. Ia juga mengumumkan bahwa tidak boleh ada pemogokan umum, seperti yang diorganisir oleh General Confederation of Workers (CGT) pada awal bulan. Bagi Fernández, pemogokan hanya akan memperlemah ketetapan pemerintah untuk mendorong pemotongan anggaran yang lebih ketat dan pajak yang lebih tinggi untuk mencapai prioritas yang utama: pertumbuhan defisit fiskal. Pada akhir September, CGT dijadwalkan melakukan pemogokan yang lebih efektif, yang didukung oleh dua organisasi payung yang lain, memprotes kebijakan ekonomi rejim. Menem mencela pemogokan itu, dan menyatakan kembali kebulatan tekadnya untuk terus berjalan dengan program ekonomi neoliberalnya.
Menurut lembaga statistik nasional (INDEC), model distribusi pendapatan telah menjadi lebih terdistorsi semenjak Menem memegang kendali atas kekuasaan politik. Pusat Stusi Makroekonomi Argentina, menaksir bahwa 45 persen dari populasi kerja sekarang ini setengah pengangguran atau tidak mendapat cukup bahan-bahan untuk kebutuhan subsistennya. Sementara itu, sogok menyogok dan korupsi kian mengancam rejim pada kejatuhannya. Beberapa menteri di depan dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk memperoleh keuntungan finansial bagi pribadinya, termasuk praktek korupsi yang terjadi pada privatisasi pelayanan pemerintah.
Dengan keberhasilan menggolkan sedikitnya lima proposal utama di lembaga legislatif untuk memudahkan perekrutan dan pemecatan para pekerja, dan secara umum memberi kekuasaan yang besar kepada kapital atas tenaga kerja, merupakan trademark dari dua masa pemerintahan Menem. Pemberi kerja juga memperoleh keuntungan yang besar dari setiap perjanjian bersama sejak 1991: lebih dari 90 persen dari klausul melibatkan prakarsa pemotongan biaya, mengubah syarat pekerjaan, menurunkan gaji, memperpanjang waktu kerja dan mengikat karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Pada akhir 1996, Menem memberi tanda bahawa ia akan menyerahkan sebuah paket baru tentang reformasi tenaga kerja kepada Kongres, pura-pura memecahkan masalah pengangguran. Seperti yang telah diuraikan, “flexibilisación,”' perundang-undangan itu lebih lanjut akan membatasi pekerja untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Sebaliknya, kian memperlemah kelas buruh di hadapan persyaratan-persyaratan pencapaian keuntungan bagi pemilik kapital. Dua gambaran kunci yang memprovokasi perlawanan heroik dari serikat buruh adalah proposal yang akan menghapuskan peraturan tentang uang pesangon dan penghancuran prinsip-prinsip kesepakatan bersama tanpa melalui negosiasi “ke bawah” sehingga keuntungan yang diperoleh dari kesepakatan sebelumnya dipindahkan.
Transisi dari Pérez ke Caldera di Venezuela, membuktikan suatu pengulangan dari kesenjangan antara janji-janji kampanye dan kebijakan rejim baru. Dihadapkan pada krisis ekonomi, defisit, dan inflasi yang bergelombang, Caldera dengan cepat menyimpang dari komitmennya pada penghapusan kemiskinan, dan berpaling pada tindakan-tindakan reformasi terukur yang berpihak pada IMF. Dengan lebih dari 70 persen keluarga-keluarga hidup di bawah garis kemiskinan dan setidaknya 50 persen dari populasi yang aktif secara ekonomis mencari tambahan hidup di sektor informal, obat penawar yang ditentukan dalam putaran lain “penyesuaian” neo-liberal membatasi “stabilisasi” ekonomi itu. Pengendalian harga telah dihapuskan, biaya-biaya bensin meningkat, dan pada Juli 1996 atas persetujuan IMF telah dikucurkan dana sebesar US$ 1.5 milyar dalam bentuk standby credit, sebagai pengganti tindakan-tindakan penghematan yang telah dilakukan pemerintah. Ketika tahun berlalu, keadaan sosial-ekonomi dari tiga perempat dari populasi Venezuela bisa disebut mengalami malapetaka. Pengangguran di antara kelas menengah dan rendah semakin mencapai jumlah jutaan. Sementara itu, solusi neoliberal telah mendorong angka kejahatan lebih tinggi lagi; dimana perdagangan obat-obatan menjadi sektor bisnis yang paling menguntungkan, pencurian mobil telah mendorong minyak tanah dari tempat kedua ke tempat ketiga.
Berkampanye untuk pemilihan presiden Bolivia pada akhir 1993, Gonzalo Lozada, seorang tokoh pertambangan dan arsitek arsitek prinsip-prinsip dari program stabilisasi negara pada 1985, mengatakan kepada pemilihnya bahwa ia akan melanjutkan program restrukturisasi ekonomi rejim Zamora secara berkelanjutan. Program itu ditujukan untuk memberi perhatian pada pengaman sosial (mencakup ketiadaan akses dari separuh populasi pada air yang layak minum dan sistem pembuangan limbah), sesuatu yang dianggapnya telah dilalaikan oleh pendahulunya. Ketika ia berada di kantornya, bagaimanapun, kebijakan ekonomi neoliberal tetap menjadi prioritas utama. Akibatnya muncul ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Lozada. Protes ini dihadapai oleh Lozada dengan mendeklarasikan negara dalam keadaan perang, mencabut seluruh hak-hak konstitusional dan mengambilalih kekuasaan yang tak terbatas pada April 1995. Sebagai hadiah atas kebijakannya melawan latar belakang terjadinya stagnasi upah, pengangguran yang meluas, dan demonstrasi di seluruh negeri yang dilakukan oleh serikat pekerja yang memprotes tindakan deflasioner, Lozada menerima pinjaman lain dari IMF di bawah peningkatan SAPs pada April 1996. Tujuan bantuan IMF tersebut untuk mendukung reformasi neoliberal yang dilakukan Lozada. Belakangan, pemerintah membuat keputusan yang sangat tidak populer yakni, memprivatisasi perusahaan-perusahaan publik, termasuk perusahaan minyak negara (YPFB). Tak ada satu pun partai politik oposisi maupun gerakan serikat buruh yang bisa mencegah persetujuan senat terhadap privatisasi sebagian rekening YPFB pada bulan Mei.
Retorika populis dan komitmen pada reformasi sosial juga menjadi instrumen bagi Fernando Cardoso untuk terpilih sebagai presiden baru Brazil pada 1995. Dan, serupa dengan rejim gelombang ketiga yang lain, mereka dengan cepat tunduk pada sebuah obsesi tentang stabilisasi ekonomi yang mana, pada gilirannya, telah memicu berkembangnya oposisi rakyat. Para pekerja baik di sektor swasta mapun sektor publik, menggerakkan serangkaian pemogokan terhadap rencana-rencana pemerintah untuk “mengurangi” birokrasi dan peningkatan upah minimum yang sangat tidak memadai. Tetapi isu kuncinya adalah kegagalan rejim neoliberal untuk mengatasi masalah pengangguran. Departemen statistik serikat buruh, DIESSE, menghitung bahwa mulai April 1996 lebih dari dua juta orang adalah pengangguran di lima kota utama Brasil: Sao Paulo (di mana resesi industri telah mendorong tingkat tarif hampir 16 persen), Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba dan Brazilia. Menurut lembaga statistik nasional, IBGE, pengangguran meningkat lebih dari 39 persen antara pertengahan 1995 dan pertengahan 1996. Keadaan ini menjelaskan hasil dari jajak pendapat umum pada Mei 1996, yang mengungkapkan bahwa popularitas Cardoso merosot hingga 25 persen dari semula 68 percent.
Seperti pendahulunya, faktor penting yang mengikis basis politik Cardoso untuk tetap populer (dan bersifat parlementer-) adalah programnya untuk mempercepat proses privatisasi. Singkatnya, sangat terbatasnya pengaruh pada keseluruhan sektor negara antara tahun 1990 dan 1995, sebagian diterangkan oleh fakta ini: perusahaan-perusahaan negara mencatat 60.4 persen asset 500 perusahaan teratas pada 1995, jatuh hanya 7.4 persen; dan 30.5 persen dari perputaran 500 perusahaan puncak pada 1995, hanya jatuh sekitar 7.1 persen. Fokus dari oposisi nasionalis adalah pengumuman terbaru pemerintah mengenai rencana penjualan konglomerat pertambangan CVRD, salah satu dari sepuluh teratas perusahaan perdagangan umum di Amerika Latin dan dengan reputasi yang operasinya layak ditiru.
Di Mexico, rejim neoliberal gelombang ketiga dari Ernesto Zedillo, tidak lebih baik dibanding Salinas atau de la Madrid, dalam meningkatkan kondisi-kondisi sosial-ekonomi massa rakyat. Apakah itu di tempat-tempat kerja, upah, harga atau pelayanan publik. Beriringan dengan pengetatan ekonomi dan kondisi-kondisi fiskal yang dipaksakan oleh Washington dan IMF sebagai ganti “penghapusan” utang multi-miliar menyusul krisis ekonomi post-Desember 1994, Zedillo memperkenalkan suatu rencana penghematan termasuk pemotongan anggaran, peningkatan harga bahan makanan dan listrik, dan kenaikan pajak pertambahan nilai. Tindakan ini, bersamaan dengan devaluasi mata uang peso, semakin memiskinkan pekerja dan kelas menengah. Antara serangan krisis pada pertengahan 1996, dikombinasikan dengan melonjaknya harga barang-barang kebutuhan dasar dan jatuhnya tingkat upah nyata pada tingkat lebih dari 50 persen, telah melemparkan setidaknya lima juta rakyat Meksiko ke bawah garis kemiskinan. Secara umum dengan sejumlah rejim neoliberal rejim lainnya, bagaimanapun, Zedillo telah dipaksa untuk menarik kembali, sedikitnya untuk sementara, langkah-langkah dan cakupan ambisi privatisasinya. Pada Oktober 1996, ia dipaksa patuh pada tekanan luas dari serikat buruh, partai politik oposisi, dan bahkan sektor dari PRI yang memerintah. Zedillo dipaksa meninjau kembali rencananya untuk menjual semua industri petrokimia milik negara (PEMEX).
Pergeseran ke arah yang lebih militrristik dari versi pendekatan neoliberal selama rejim gelombang kedua, semakin menjadi lebih nyata pada presiden-presiden gelombang ketiga. Pada Pebruari 1996, sebagai contoh, Caldera menggunakan militer Venezuela untuk secara kejam membungkam protes jalanan di Caracas dan memerintahkan untuk tetap siaga menghancurkan setiap oposisi anti pemerintah yang tak dapat dikendalikannya. Di Brasil, pada April, polisi melepas tembakan kepada petani yang menduduki tanah yang tak dikerjakan di negara bagian Para. Sedikitnya, 19 orang mati terbunuh dalam tindak represif ini. Seminggu kemudian, presiden Cardoso memperingatkan bahwa pendudukan tanah akan diperlakukan sebagai suatu isu keamanan nasional, dan angkatan bersenjata akan digunakan untuk mengusir para pemukim liar. Begitu di Brasil, demikian juga di Argentina. Menem tak segan-segan menerjunkan tentara dan tank-tank di jalan-jalan Buenos Aires, untuk memblok demonstrasi damai yang merupakan bagian dari pemogokan umum. Terakhir tapi, bukan yang paling akhir, adalah metoda Zedillo dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi sosial-ekonomi yang menciptakan basis bagi munculnya para gerilyawan Zapatista di Chiapas. Menghadapi Zapatista, Zedillo telah menempatkan militer secara luas di Meksiko Selatan.
Dukungan rakyat terhadap seluruh presiden neoliberal gelombang ketiga, ambruk atau merosot secara signifikan, justru ketika mereka mulai menjalani masa pemerintahannya. Barómetro Iberoamericano, sebuah survei yang diselenggarakan bersama oleh 14 lembaga-lembaga politik pada akhir 1996 mengungkapkan, naiknya tingkat permusuhan regional terhadap penganjur utama agenda pasar bebas. Rating penolakan tertinggi diperoleh Menem (79 persen), Lozada (63 persen), dan Caldera (60 persen. Alberto Fujimori, yang merupakan preisden paling populer di Peru, bahkan juga mengalami krisis popularitas. Dukungan terhadap pemerintahannya selama 12 bulan pertama kekuasaannya, jatuh sebesar 15 persen dari dukungan semula sebesar 58 persen.
Tidak seperti pada gelombang pertama dan kedua, dimana gerakan protes sosial terhadap rejim berlangsung secara sporadis, sektoral, dan defensif, politisi-politisi liberal gelombang ketiga berhadapan dengan kekuatan rakyat yang terorganisasi dengan sebuah perspektif revolusi sosial. Di Mexico, gerilyawan Zapatista mengungkapan kedalaman krisis ekonomi-sosial dan mendesakkan sebuah tantangan yang mendasar kepada sistem politik nasional. Di Brazil, gerakan pekerja pedesaan tak bertanah (MST), saat ini telah menduduki kekayaan pedesaan di 22 dari 26 negara bagian, sebuah respon yang agresif kepada pemerintah yang tidak melaksanakan reformasi agraria. Di Bolivia, petani Chapare memainkan peran yang sangat penting dalam menentang reformasi agraria pada 1996, termasuk pengurangan 50 persen pajak tanah dan pemberian konsesi-konsesi lain terhadap kelompok kaya.
Di sini dan di tempat-tempat lainnya di benua ini, gerakan tidak hanya menggambarkan sebuah tipe baru oposisi revolusioner yang demokratis kepada politik elektoral neoliberal. Tetapi, juga sukses dalam menarik sektor-sektor terpenting dari kelas menengah ke bawah yang sebelumnya ragu-ragu untuk turun ke jalan, jika tidak bermusuhan, menjadi lebih radikal secara politik dan bertindak secara langsung. Padahal mereka inilah yang sebelumnya menjadi dasar utama dukungan bagi rejim neoliberal. Di Mexico, organisasi penerima pinjaman kecil dan petani menengah (Barzón), para pelaku bisnis dan profesional, telah membangun jaringan dengan Zapatistas; di Brazil, sektor industri nasional dan perdagangan telah menyatakan dukungannya pada tuntutan-tuntutan pekerja pedesaan tak beranah untuk reformasi agraria; di Bolivia, kelompok-kelompok bisnis ukuran kecil menengah juga menyatakan dukungannya kepada para petani coca; di Paraguay, para profesional, wartawan, dan para guru mengartikulasikan minatnya pada gerakan tani.
Derajat keterasingan kelas menengah di kota-kota besar bervariasi. Prasangka yang dilekatkan pada gerakan-gerakan radikal kaum miskin dan kepercayaan yang berlanjut pada model-model konsensus sosial liberal-demokratik lama, untuk sementara menghalangi sebuah pergerakan yang cepat ke kiri. Meskipun demikian, sebuah kumpulan yang menyebut dirinya kiri-tengah pragmatis, gagal untuk mencegah merosotnya kelas menengah ke dalam kemiskinan. Jelas ini mengandung pertanyaan, bahwa politik elektoral dan kelangsungan hidup model neoliberal, justru mempercepat perpindahan, terutama penerimaan di kalangan pekerja sektor publik, ke arah politik ekstra parlementer. Ketika siklus neoliberal memainkan dirinya sendiri ke luar, para pemilih semakin meningkat kecurigaannya pada politik kelas dan kemampuannya untuk menggambarkan proyek ekonomi-politik yang baru.
Dualitas dari politik neoliberal, kampanye populis selama pemilu, dan rejim penghematan pasar bebas, telah melahirkan sinisme yang meluas kepada seluruh politisi. Pada saat yang sama, perspektif kelas ke arah politik telah memperoleh dominasinya dalam gerakan sosial yang menantang doktrin dasar neoliberal, “Tidak ada alternatif.” Gerakan sosial terus bergerak naik ke arah suatu penjelasan proyek politik alternatif, bergerak dari protes melawan kebijakan neoliberal ke arah politik revolusi sosial. Di Brazil, MST sedang memperdebatkan sebuah program yang melampaui reformasi agraris ke sosialisme yang mengatur dirinya sendiri. Di Bolivia, petani coca sudah mengorganisir sebuah gerakan politik baru, “Aliansi Untuk Kedaulatan Rakyat (Alliance for the Sovereignty of the People),” yang menyatukan otonomi bangsa Indian, kepemilikan sosial dan pasar bebas produksi coca. Di Paraguay, Federasi Petani Nasional (the National Peasant Federation)” secara terbuka menggambarkan sebuah program sosialis di mana kepemilikan publik dan koperasi pedesaan adalah tandingan terhadap gaya “statisme” Stroessner dan pemerintahan liberalis Wasmosy. Pemisahan antara gerakan sosial dan politik telah menjadi barang lapuk. Definisi politik dari gerakan sosial mengambil tempat tanpa bercermin pada ramalan eksternal termasuk pencarian debat dan mengeksplorasi wilayah-wilayah baru melalui diskusi.
Dari Kritik Menuju Perayaan: Akar-akar Agenda NeoLiberal
Dalam analisis tentang siklus politik Amerika Latin, adalah penting mengajukan pertanyaan “mengapa suara-suara yang menentang neoliberalisme yang diterjemahkan dalam bentuk pemilihan rejim pengganti yang menyertainya, menerapkan kebijakan yang sama? Pertama, kita telah melihat pada seluruh kasus, kaum neoliberal tidak mengampanyekan program politiknya; mereka tidak menjanjikan upah yang lebih rendah, menghancurkan negara kesejahteraan, mengurangi pensiun, meningkatkan harga bahan-bahan makanan esendial dan pelayanan sosial yang mendasar. Sebaliknya, kaum neoliberal mengidentikkan dirinya sebagai populis, mengecam pejabat-pejabat neoliberal dan menjanjikan perubahan yang mendasar. Dalam pertarungan untuk menempati jabatan kepresidenan, slogan populis dan nasionalis dangat mendominasi; para kandidat berjanji untuk menyelesaiakn masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran; para penganjur utama doktrin pasar bebas dikecamnya habis-habisan sehingga di mata rakyat mereka tampak sebagai musuh bersama yang mesti dienyahkan dari panggung kekuasaan politik. Tetapi, sekali kursi kepresidenan sudah didudukinya, komitmen penganut pembaharuan adalah membudak kepada penyesuaian gaya IMF dan program stabilisasi yang sama kerasnya dengan rejim neoliberal sebelumnya yang telah dihujatnya habis-habisan. Rejm baru ini menghancurkan seluruh sistem kesejahteraan sosial, menghapuskan undang-undang perlindungan pekerja, menarik ke bahwa spiral upah, meningkatnya pengangguran dan pertumbuhan sektor ekonomi informal, sehingga menyebabkan kemiskinan rakyat yang semakin meluas.
Program kampanye pemilu berhubungan terbalik dengan politik pasca pemilu. Neoliberalisme telah menghina proses pemilu dengan memarjinalkan badan pembuat undang-undang, pada periode pasca pemilu. Di bawah neoliberalisme, politik pemilu menjadi tidak berarti sebagai metode yang menyediakan aneka pilihan yang penuh arti kepada pemilih, di mana harapan pemberi suara berkorelasi dengan hasil pemilu. Hasilnya menyangsikan keseluruhan isu dari pemerintah pilihan rakyat. Pemilu yang tidak representatif adalah hasil fundamental dari karakter elitis neoliberalisme; dimana kebijakan sosial ekonomi bertentangan dengan pemilu yang bebas. Di bawah pemerintahan militer, tindakan-tindakan neoliberal diumumkan secara terbuka dan dipaksakan. Di bawah pemerintahan sipil, kebijakan neoliberal diterapkan secara terselubung dan dipaksakan melalui mandat pemilu palsu. Legitimasi palsu (pseudo-legitimacy) dari rejim neoliberal menyandarkan dirinya pada asumsi palsu bahwa pemerintah “dipilih secara bebas.” Tetapi politikus hasil pemilu hanya merupakan wakil sebuah posisi yang dipertahankan di depan umum. Dari konteks politis, proses pemilu kekurangan legitimasi sebagaimana pada contoh lainnya disebut politik kotor. Secara umum, kampanye pemilu neoliberal adalah manipulatif untuk mengamankan perolehan suara yang secara diametral bertentangan dengan dukungan mayoritas pemilih. Oposisi itu tak hanya dalam bentuk luruhnya kepercayaan tapi, terutama pada gagasan tentang pemerintahan perwakilan. Siklus neoliberal, reproduksi rejim neoliberal, juga menjadi basis bagi para politisi tangguh untuk mendistorsi (menyimpangkan) proses pemilu melalui manipulasi kesadaran; kian mendalamnya jurang antara pilihan (preferensi) pemilih dengan praktek dari kelas politik dan antara proses pemilu dan kebijakan yang dihasilkannya.
Alasan kedua oposisi publik terhadap neoliberalisme yang diterjemahkan ke dalam pemilihan neoliberal adalah kekuasaan kelompok-kelompok ekonomi teorganisasi di luar proses pemilu. Penentu utama kebijakan politik bukanlah pilihan pemilih tapi, melekat pada struktur sosial ekonomi dimana politisi hasil pemilu beroperasi. Yang pertama, percaya bahwa kelas buruh hanya akan eksis dalam relasi kepemilikan kapitalistik, sirkuit internasional dan jaringan kerja keuangan. Dengan visi seperti ini, otomatis tak ada pilihan lain kecuali mengakomodasi kebijakan mereka pada kepentingan-kepentingan ekonomi mendasar konfigurasi ini. Aktor-aktor kapitalis kunci, nasional dan internasional, produktif dan finansial, dasar keputusan investasinya mengabdi pada model neoliberal. Hasilnya, politisi-politisi kapitalis yakni, mereka yang mencoba “mengatur” atau mengubah aturan-aturan tentang investasi, untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan sosial dari mayoritas pemilih, tak terelakkan lagi telah “memprovokasi” pelarian modal, jatuhnya investasi dan penghapusan aliran keuangan eksternal. Politisi-politisi yang terpilih, untuk mengantisipasi kemungkinan krisis kepercayaan investor, dengan cepat mengingkari janji-janji masa kampanyenya. Mereka segera menerapkan “agenda yang lain,” agenda yang terselubung.
Hari ini, pusat pengambilan keputusan sistem politik berhubungan dengan neoliberal, dan tidak ada ruang kelembagaan untuk mengimbangi kekuatan sosial yang mengusulkan alternatif bagi sebuah strategi kapitalis. Situasi ini memberi peluang bagi polisi-politisi reformis atau populis untuk mengangkangi retorika masa kampanye mereka, yang mengusulkan adanya sebuah kekuatan sosial yang terorganisasi atau lembaga yang berwibawa sehingga menghasilkan pertanggungjawaban politik. Pada akhirnya, melalui pemilu semuanya menjadi lembah.Alasan ketiga mengapa neoliberalisme mereproduksi dirinya sendiri di samping oposisi elektoral tersebar luas, bisa ditemukan pada lingkungan akomodatif dari politisi-politisi kiri tengah (centre-left politicians). Di samping mandat pemilu untuk mengubah, sebuah ideologi yang mengaku menentang neoliberalisme dan sebelum melakukan oposisi politik, kiri-tengah dengan cepat terserap ke dalam konfigurasi kekuasaan neoliberal.
Sejarah masa lalu (latar belakang sosial dan perjuangan), tidak berpengaruh pada lingkungan politik kiri-tengah sehingga mendadak menjadi faktor kontekstual: komitmen ideologis menjadi tidak penting ketimbang kepentingan politik sempit; mandat pemilu menjadi tidak relevan sebagai sarana mempertinggi harga diri. Faktor-faktor kontekstual, kepentingan politik dan harga diri menerima keunggulan neoliberal di dunia kini karena mereka bergema bersama dengan etos dominan saat itu. Politisi-politisi kiri-tengah menyalahkan neoliberalisme dalam teori: dalam praktek, mereka erat tertarik pada etika pencarian keuntungan yang mudah dan depat melalui transaksi umum dan swasta. Proses ini dimudahkan dan disahkan oleh wacana privatisasi. Bagi para borjuis kecil (petty bourgeois) (dan tidak sedikit bekas pekerja), mobilitas sosial ke atas melalui politik praktis telah menjadi sebuah kebutuhan pokok. Di masa lalu, oportunisme ini telah dikendalikan sampai derajat tertentu atau dicek oleh institusi kelas yang kuat (yang dipimpin oleh para pemimpin bertanggung jawab) dan yang dihukum oleh resep-resep moral yang ketat. Hari ini ketidakpuasan mayoritas rakyat tidak terlembagakan; etika kelas telah dikikis. Sebagai hasilnya, politisi-politisi kiri-tengah bebas mengapung ke seberang peta sosial dan politik yang mendefinisikan kembali istilah “menentang neoliberalisme.” Terminologi seperti (itu) cukup samar-samar seperti mengijinkan berbagai format dari “modernisasi” pro-kapitalis, sebagai muslihat di atas permukaan alternatif rakyat yang tidak populer.
Reproduksi neoliberalisme, juga bisa dianalisis dalam kaitan dengan kesinambungan kelembagaan antara rejim militer dan sistem pemilu yang baru. Debat tentang “transisi” dari kediktatoran menuju demokrasi, secara khas mengabaikan atau memalsukan sebuah elemen kunci: keberlanjutan kekuasan sosial-ekonomi, lembaga negara dan model pembangunan. Rejim pemilu bukannya bersedia atau berkeinginan menantang parameter kebijakan yang kaku yang diciptakan oleh kapital domestik dan internasional. Untuk melakukannya, kita harus menyangsikan asal-usul dari seluruh pakta politik yang mengijinkan politisi elektoral muncul dari ketidakjelasan. Warisan sejarah dan pengenalan batasan-batasan kebijakan telah menjadi bagian dari kebangkitan kembali budaya politik elektoral. Pelanggar dari pakta politik ini menghadapi masa depan krisis kepercayaan investor dan di luar ancaman berkuasanya kembali pemerintahan militer. Di bawah hegemoni neoliberal, kekuasaan baru dari permainan elektoral mengijinkan partai oposisi bebas lepas untuk menyerang neoliberalism hingga ke kantor pemerintah. Tetapi, begitu kekuasaan direngkuh, mereka diminta tanggung jawabnya untuk mempercepat penerapan model neoliberal. Kebebasan, dalam makna demokrasi pasar, melibatkan percakapan dengan rakyat dalam kampanye pemilu, dan sekali berkuasa, bekerja untuk menjadi kaya raya.
Memiskinkan Masyarakat: Krisis Berganda Dalam Neoliberalisme
Problem mendasar neoliberalisme adalah ia tidak mampu menciptakan suatu kebijakan yang dapat diramalkan stabil dengan harapan yang didukung oleh pertumbuhan berkelanjutan dan keuntungan berlipat yang menghasilkan konsolidasi jangka panjang. Meskipun demikian, rejim yang menyertai pendekatan ini sudah mengungkapkan suatu kapasitas yang gaib untuk reproduksi diri mereka sendiri. Keadaan tanpa alternatif ini mendorong suatu radikalisasi lebih lanjut dari “penyesuaian” dan “stabilisasi” tindakan menyertainya secara lambat, tetapi pasti, pertumbuhan gerakan oposisi sosial-politik menentang aturan dan model mereka.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh para penganjur model ini adalah, “mengapa neoliberalisme menyebabkan kita terjerambab ke dalam krisis yang lebih dalam pada setiap gelombang baru penyesuaian ketimbang kemakmuran dan ekonomi lepas pandas?” Kunci untuk memahami SAPs adalah dengan mengonseptualisasikan kembali pengertian tentang politik dan strategi kelas. Karena, inilah sebab utama untuk mengubah wilayah perjuangan sosial dan mengonsentrasikan kembali kekuasaan politik, seperti halnya memperluas jurang kemakmuran antara yang kaya dan yang miskin. Wacana tentang pembangunan sosial-ekonomi adalah sebuah pemikiran yang berada di pinggiran (peripheral). SAPs didahului oleh tindakan “stabilisasi” yang berwatak politik, yang menciptakan tanah tak bertuan untuk semakin dalamnya “penyesuaian” berikutnya.
Tipikal dari tindakan “stabilisasi” menciptakan penghalang bagi munculnya resistensi rakyat terhadap SAPs yang semakin menyulitkan mereka. “Stabilisasi” menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, yang mengakibat kekuatan kelas buruh dan kelas menengah terkonsentrasi dalam perjuangan untuk keberadaannya. SAPs juga melemahkan gerakan rakyat dengan target membentengi buruh terorganisasi, khususnya sektor publik, buruh tambang dan perserikatan minyak tanah. Dalam lingkungan sedemikian, para pemimpin buruh dengan cepat dikepung dan ditakut-takuti dengan ancaman dipenjarakan. Di Argentina, Brazil dan Venezuela, di mana serikat buruh mengurus multi-jutaan dolar anggaran kesehatan dan kesejahteraan, para pemimpinnya segan untuk memobilisasi oposisi politik terhadap “penyesuaian,” karena sumber daya moneter dan organisasinya berada dalam bahaya jika menentang “stabilisasi.”
Dibandingkan dengan asumsi dasar pemikiran ekonomi SAPs, sangat relevan untuk menekankan logika politik yang mendasari kebijakan “stabilisasi” dan konsekwensi-konsekwensi ekonomi-sosialnya. Kebijakan neoliberal hanya menyumbang sedikit pada pembangunan ekonomi. Privatisasi atau penjualan aset publik hanya menyumbang sedikit bagi fasilitas produktif baru. Paling baik, terjadi tambahan investasi, tetapi sebagian besar adalah aliran masuk sumberdaya asli sebagai lawan pengimbang bagi aliran keluar yang lebih besar ke kantor pusat (sebagai hasil depresi pasar Amerika Latin). Privatisasi besar-besaran perusahaan milik negara bergandengan tangan dengan kehancuran ekonomi secara besar-besaran, menciptakan masalah pembayaran. Dan itu semua tak ada jalan keluarnya.
Liberalisasi perdagangan, penghapusan secara sepihak atau pengurangan yang drastis tentang tarif, gagal menciptakan perusahaan yang kompetitif. Keadaan ini mendorong terjadinya kebangkuran secara massif, penguasaan pasar oleh sejumlah kecil perusahaan-perusahaan besar dan/atau ketergantungan yang tinggi pada impor luar negeri. Antara tahun 1986 dan 1994, kegagalan produk ekspor bisa seiring dengan impor yang mentransformasikan neraca perdagangan wilayah yang positif dalam jumlah besar menjadi defisit sebesar $US 18 milyar. Pembukaan perdagangan berasumsi bahwa goncangan dari kompetisi akan mempercepat perusahaan untuk meningkatkan kecanggihan tekonologinya, meningkatkan mutu angkatan kerja mereka, menemukan pasar luar negeri dalam kerangka waktu dan konteks global yang jauh melebihi kapasitas setiap negeri atau perusahaan dibandingkan dengan tahapan perkembangannya. Penerapan dari kebijakan mengenai perdagangan terbuka ini independen terhadap kekhususan sejarah dan kemampuan suatu negeri mencerminkan asal-usul mereka di dalam sistem kepercayaan doktrinalnya ketimbang seluruh sejarah atau konteks situasi yang empirik.
Liberalisasi arus keuangan tidak menyumbang pada investasi modal baru dalam skala besar dan aktivitas produktif jangka panjang. Arus keuangan terbaru lebih mengarah pada pengejaran tingkat bunga tinggi dalam jangka pendek dan keinginan pemerintah untuk memperkuar cadangan asing, mengadakan pertemuan untuk pembayaran hutang atau keseimbangan keuangan eksternal. Pada 1990, investasi portofolio tercatat sekitar 3.7 persen dari seluruh investasi asing di Amerika Latin; selama 1993 sampai 1995, jumlah tersebut melonjak hingga mencapai angka 42 persen dan 62 persen. Deregulasi keuangan sering dihubungkan dengan pertumbuhan spekulan modal: masuk gampang dan keluar cepat. Praktek yang bersifat untung-untungan ini lalu ditiru oleh investor lokal yakni, mereka yang mengambil keuntungan dari deregulasi untuk memindahkan modalnya ke dan dari rekening-rekening luar negeri atas dasar pergeseran di dalam tingkat bunga yang terintegrasi pada pembukaan, peningkatan biaya pinjaman untuk produsen lokal dan perilaku pengusaha yang memeras keuntungan dari pembayaran bunga. Hasil dari meningkatnya jumlah utang pada bank, moda produktif pada umumnya melakukan tekanan pada pengurangan upah dan pembayaran sosial bagi pekerja. Sebagian besar pemberi mensubkontrakkan pekerjaannya kepada apa yang disebut sektor informal atau mengalihkan modalnya dari investasi produktif yang lambat pertumbuhannya ke dalam aktivitas perputaran komersil yang tinggi atau surat utang (obligasi) pemerintah yang menguntungkan. Dengan kata lain, strategi neoliberal hanya makin mengonsentrasikan keuntungan pada pihak swasta dan meningkatkan ketergantungan pada pihak asing dan monopoli kepemilikan ketimbang, merangsang keahlian pengusaha, investasi produktif atau membayar pekerja dengan baik.
Bahkan, yang tidak meyakinkan adalah argumentasi neoliberal bahwa pengurangan secara besar-besaran anggaran sektor sosial akan membantu pengusaha dan investor untuk menghapuskan biaya-biaya berlebihan yang selalu merintangi akumulasi dan pertumbuhan. Pemotongan program-program sosial mengikis produktivitas buruh dan mendorong tingginya perputaran pekerja. Kebijakan itu juga menyebabkan hilangnya keahlian yang dihubungkan dengan stabilitas ketenaga-kerjaan. Strategi ini juga mendorong investasi padat karya yang mana, pada gilirannya, memperlemah rangsangan untuk melakukan riset dan pengembangan yang menciptakan inovasi teknologi baru. Pertumbuhan neoliberalisme telah menelurkan suatu angkatan perang yang luas dari tenaga kerja “informal” (terlepas dari manfaat sosialnya) yakni, mereka yang tidak memiliki masa depan dan sering terlibat dalam aktivitas obat terlarang dan pasar gelap. Di Brazil, sebagai contoh, ekonomi “informal” tercatat hampir 30 persen menyumbang pada sirkulasi pajak di dalam sistem keuangan negeri itu pada 1992, setara dengan kira-kira 60 persen GDP tahunan. Dan sebagian besar hal itu berhubungan dengan perdagangan obat terlarang dan aktivitas keuangan ilegal, korupsi dan penyelundupan. Keuntungan tinggi yang terus bertumbuh ternyata tidak diinvestasikan ke dalam pasar domestik yang sedang mengalami depresi, dengan sejumlah besar pekerja atau konsumen berpendapatan rendah. Justru yang terjadi, keuntungan tersebut diinvestasikan pada pasar luar negeri (Mercosur, NAFTA) dan spekulasi global.
Gagasan dasar neoliberalisme sesungguhnya adalah memprioritaskan pembayaran utang luar negeri melebihi atau di atas kepentingan pembangunan domestik. Argumentasinya, kepercayaan investor/kreditor luar negeri penting untuk mengamankan arus masuk modal dalam pembangunan kembali ekonomi. Dalam prakteknya, kewajiban untuk secara total membayar utang luar negeri tepat pada waktunya telah mendorong terjadinya kerusakan infrastruktur fisik: jalan-jalan, sistem transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang semakin buruk, terkecuali fasilitas pribadi untuk para elite. Transportasi atau jaringan pemasaran yang terkait dengan sektor produktif telah digantikan oleh sebuah pusat sistem “suara” yang terhubung dengan kantong-kantong produktif di kota-kota pusat aktivitas ekspor untuk pasar luar negeri. Pembangunan kantong-kantong tersebut menghasilkan statistik pertumbuhan ekspor yang tinggi dan capaian pembayaran hutang yang baik. Tapi, akibatnya sebagian besar propinsi secara ekonomi tak tergarap. Penghancuran infrastruktur, berhubungan dengan dipangkasnya investasi modal negara di bidang komunikasi dan transportasi, telah mengurangi minat untuk investasi produktif khususnya di luar kota besar. Kemunduran pendidikan publik dan perluasan pendidikan swasta elit, juga berhubungan dengan spesialisasi ekonomi yang merupakan makanan empuk bagi pasar luar negeri dan investor spekulatif. Spekulan modal dan pemilik utang luar negeri pada akhirnya mengontrol populasi angkatan kerja yang lemah akibat stagnasi ekonomi.
Keterbukaan pada modal asing (khususnya penghapusan proteksi bagi sektor-sektor strategis) melalui deregulasi, insentif pajak dan wilayah perdagangan bebas, menyebabkan terjadinya investasi dalam produksi impor dengan nilai tambah kecil (pabrik perakitan, pertambangan, kehutanan, kelautan, dan pertanian). Penghapusan atau penurunan pajak bagi perusahaan multinasional, menyebabkan kemerosotan pendapatan negara dan peningkatan pajak bagi bisnis lokal dan mereka yang memperoleh upah. Usaha mengganti kerugian akibat merosotnya pendapatan perusahaan melalui pemotongan anggaran sosial, merupakan bahan bakar meletusnya kerusuhan sosial. Keadaan ini dalam jangka panjang menggerogoti investasi produktif skala besar. Neoliberalisme menciptakan budaya investasi yang bersandar pada tenaga kerja murah terus menerus. Investasi sosial minimal adalah kondisi khusus yang ditetapkan untuk investasi baru atau investasi yang berkelanjutan. Rendahnya biaya tenaga kerja tidak melulu untuk menarik modal agar masuk tapi, sebuah susunan dan sebuah kondisi yang diasumsikan untuk investasi kapitalis yang “normal.”
Jadi, pengorbanan kelas pekerja bukan sebuah syarat jangka pendek bagi kemakmuran. Melainkan, sebuah kondisi struktural jangka panjang untuk konsentrasi pendapatan. Dengan merosotnya pasar internal, rata-rata tingkat kebangkrutan bisnis dan pertanian yang tinggi, ketergantungan pada impor yang besar dan biaya-biaya uang yang tetap tinggi (yang digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, ketidakseimbangan eksternal, pelarian modal), rejim neoliberal menghadapi defisit anggaran domestik dan membutuhkan pinjaman eksternal. Untuk menjamin dukungan keuangan eksternal, bagaimanapun, mereka harus menerapkan SAPs baru, yang pada gilirannya menciptakan kembali kondisi-kondisi untuk krisis yang baru. Proses ini terus berlanjut mengikuti spiral yang tetap: upah yang merosot dan hancurnya kondisi-kondisi sosial, sementara kelas dalam negara dan sektor swasta terkait dengan sirkuit baru pertumbuhan kekayaan. Kepemilikan asing pada sumberdaya-sumberdaya semakin berlipatganda, sehingga tingkat bunga dan keuntungan semakin tinggi berlanjut pada spiral menaik yang menciptakan sebuah klas baru yang supermilioner.
Kesimpulan
Dari tinjauan historis singkat di atas, kami menyimpulkan bahwa neoliberalisme pada intinya adalah siklus “penyesuaian:” spiral menurun bagi kelas menengah dan pekerja dan spiral menaik bagi perusahaan multinasional, pemilik bank, dan kelas berkuasa domestik yang terhubungan dengan negara dan sirkuit eksternal. Dialektika “penyesuaian” tampak pada polarisasi struktur kelas yang tinggi. Ketika gaji jatuh dan sumberdaya-sumberdaya domestik diambilalih oleh modal asing, pejabat publik dan kelas politik tidak bisa menghimpun kekayaan melalui jalur yang normal.
Neoliberalisme kemudian menjadi suatu doktrin yang menarik untuk memudahkan praktek korupsi, termasuk komisi-komisi dan kerjasama bagi pejabat publik yang mengetuai proses privatisasi itu, imbalan keuangan dari kapialis lokal untuk perdagangan dan konsesi-konsesi sumberdaya, dan dukungan bagi kesepakatan perburuhan yang pro bisnis.
Etika baru tentang kekayaan pribadi mengikis aset publik dan mengubah sebagian besar politisi elektoral menjadi penganut neoliberal. Ke luar dari sektor publik bermakna, mengambil sejumlah besar kekayaan untuk kepentingan pribadi dalam jangka pendek, sebelum sektor swasta mengambilalih semuanya. Pada gilirannya, negara korup memudahkan terjadinya akumulasi kekayaan pribadi yang menjadi basis bagi kerjasamanya dengan sektor swasta yang mendapatkan keuntungan dari penjualan perusahaan-perusahaan publik. Dengan perilaku seperti itu, sebuah pembacaan politik terhadap SAPs menyediakan kerangka yang lebih sesuai dalam memahami neoliberalisme, ketimbang mengakuinya sebagai suatu strategi ekonomi.
Siklus neoliberal elektoral dan spiral ekonomi-sosial berlanjut secara tumpang tindih. Setiap saat selalu menyediakan kondisi-kondisi yang lebih radikal untuk tindakan sosial dan politik. Suatu patahan dalam siklus ini tidak ditentukan secara struktural tapi, tergantung pada intervensi kesadaran politik yang tumbuh dari gerakan kelas bawah secara bersamaan. Selama ini, politik oposisi telah dibelokkan pada setiap titik krisis neoliberal karena ketiadaan sebuah alternatif sosialis yang sistemik. Itu sebabnya, proses gerakan di luar neoliberalisme, tidak hanya berupa naluri sosial tapi, harus dimulai secara politik. Analisa kami menyarankan gerakan sosial-politik yang baru, memiliki tantangan yang besar di luar kerangka kerja elektoral. Selama gerakan oposisi berkutat pada proses pemilu untuk menghancurkan rejim neoliberal, selama itu pula akan terus menuai kegagalan. Sebabnya, kerangka kerja pemilu sangat membatasi operasi gerakan oposisi selanjutnya. Bagi kami, penghancuran neoliberalisme hanya mungkin berlangsung di gelanggang ekstra-parlementer, oleh kekuatan politik yang bergerak di luar pragmatisme politik kiri-tengah (centre-left).

Panduan Memahami WTO

2008-12-01T09:34:00.001-08:00

PANDUAN MASYARAKAT UNTUK MEMAHAMI W T OWTO DAN GLOBALISASI KORPORASI
Apa persamaan antara US Cattlemen’s Association (Asosiasi Peternak Amerika Serikat), Chiquita Banana dan Industri Minyak Venezuela? Persamaannya adalah bahwa kepentingan-kepentingan bisnis besar ini sanggup mengalahkan undang-undang nasional mengenai jaminan keamanan pangan, penguatan ekonomi lokal, dan perlindungan lingkungan, dengan cara meyakinkan pemerintah masing-masing untuk menolak undang-undang tersebut lewat forum WTO (World Trade Organization).WTO, didirikan pada tahun 1995, merupakan agen baru perdagangan global yang berkuasa, yang telah mengubah GATT (Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan) menjadi sebuah perjanjian yang mampu memaksakan perdagangan global. WTO adalah salah satu mekanisme utama dari globalisasi korporasi. Pendukungnya mengatakan bahwa WTO berdasarkan pada ‘perdagangan bebas’ (free-trade). Namun sebenarnya buku aturan WTO yang lebih dari 700 halaman lebih tersebut, merupakan suatu sistem perdagangan bergaya korporatis (corporate-managed) yang komprehensif. Bahkan WTO jauh sekali dari filosofi perdagangan bebas abad ke-18 yang dikembangkan oleh David Ricardo atau Adam Smith, yang berasumsi bahwa baik tenaga kerja maupun modal kerja tidak boleh lintas batas negara.Sistem perdagangan bergaya korporatis itu didominasi oleh efisiensi ekonomi yang tergambar dalam pencapaian profit perusahaan secara cepat. Keputusan-keputusan yang mempengaruhi ekonomi hanya dinikmati oleh sektor swasta, sedangkan biaya-biaya sosial & lingkungan menjadi beban publik.Sistem yang kadang-kadang disebut model ’neoliberal’ ini mengesampingkan undang-undang lingkungan, usaha perlindungan kesehatan, dan standar tenaga kerja, dalam menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang murah bagi perusahaan-perusahaan transnasional (TNC/Trans-National Corporation). WTO juga menjamin akses perusahaan-perusahaan besar tersebut ke pasar luar negeri tanpa mewajibkan perusahaan-perusahaan transnasional tersebut untuk mempertimbangkan prioritas-prioritas keperluan domestik negara-negara yang dituju.Dalam ideologi neo-liberal, mitos yang mengatakan bahwa setiap negara dapat berkembang dengan cara lebih banyak mengekspor dibandingkan impor, dianggap sangat penting. Sepertinya para pendukung ideologi ini lupa bahwa, bila suatu negara mengekspor mobil, misalnya, negara tujuan ekspor tersebut menjadi pengimpornya.
WTO melukai para pekerja pabrik baja Amerika SerikatLebih dari 10.000 buruh yang menguasai teknologi tinggi dan berupah tinggi kehilangan pekerjaan tahun lalu, setelah pabrik-pabrik baja Amerika Serikat memberhentikan buruh sebagai reaksi atas gelombang impor dari Jepang, Rusia, dan Brasil. Gelombang impor ini sebagian diakibatkan oleh dorongan IMF -- organisasi problematis ‘sepupu’ WTO -- agar negara-negara tersebut meningkatkan ekspor ke Amerika sebagai jalan keluar dari krisis keuangan yang juga sebagian diakibatkan oleh kebijakan IMF di masa lalu. Serikat Buruh Pabrik Baja Amerika (The United Steel Workers of America) bergabung bersama para pemimpin industri baja meminta bantuan Presiden untuk mengatasi hal ini. Tapi Presiden tak dapat berbuat apa-apa, atas larangan WTO.Sebuah sistem global berupa undang-undang yang wajib dilaksanakan, telah tercipta. Dalam sistem ini, semua hal menjadi milik perusahaan besar, sedangkan kewajiban menjadi milik pemerintah, dan demokrasi tertinggal di belakang.Saat ini perusahaan-perusahaan transnasional tersebut menginginkan lebih, yaitu suatu ‘Millenium Round’ (Putaran Milenium) baru dalam perundingan-perundingan WTO selanjutnya, yang akan mengakselerasikan percepatan laju ekonomi dengan cara memperluas kekuasaan WTO.Tapi kegagalan konsep ini terlihat jelas pada pertumbuhan ekspor yang merugi sebagai buntut dari krisis ekonomi Asia Timur pada tahun 1998. Saat IMF mendorong negara-negara Asia untuk melakukan ekspor guna keluar dari krisis, maka sebenarnya Amerika menjadi pengimpor sebagai penyelamat terakhir. Buruh pabrik baja Amerika kehilangan pekerjaannya karena membanjirnya baja impor, sementara para buruh Asia tetap terperosok dalam depresi yang mengerikan.Ideologi neo-liberal yang menyokong perdagangan bergaya korporartis dicerminkan lewat slogan "TINA" atau "There Is No Alternative" (Tidak Ada Pilihan Lain), merupakan suatu akibat yang tak terhindarkan dibandingkan suatu puncak dari usaha jangka panjang dalam membuat dan merancang aturan yang lebih menguntungkan perusahaan dan investor, ketimbang masyarakat, buruh maupun sektor lingkungan hidup.Pejabat-pejabat tinggi perdagangan negara-negara anggota WTO berkumpul di Seattle pada akhir November. Jika anda belum membeli manual kampanye mengenai TINA dan ingin membantu untuk mengubah undang-undangnya, silahkan bergabung dengan aksi "Road to Seattle and Beyond". Sebagai permulaan, WTO harus meninjau ulang akibat dari aturan-aturan yang ada sekarang sebelum merundingkan persetujuan baru. Buklet ini menerangkan apa itu WTO, bagaimana WTO merugikan kepentingan umum, bagaimana perusahaan-perusahaan besar dan sebagian pemerintahan menginginkan perluasan kekuasaan WTO, dan apa yang dapat Anda lakukan.
APA DAN BAGAIMANA WTO ITU BEKERJA?"Lama-kelamaan WTO terpaksa harus memperluas agendanya, karena lama-kelamaan terlihat bahwa WTO menjadi titik temu berbagai tantangan dan persoalan globalisasi"Renato RuggieroDirektur Jendral WTO
WTO adalah organisasi internasional yang bertugas menjalankan seperangkat aturan pedagangan seperti, antara lain, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT = Perjanjian Bea-masuk dan Perdagangan), Trade Related Intellectual Property Measures (TRIPS = Perdagangan yang Berhubungan dengaan Hak Atas Kekayaan Intelektual), General Agreement on Trade in Services (GATS = Perjanjian Perdagangan Jasa). WTO dibentuk pada tahun 1995 dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round) perundingan GATT.Sebelum Putaran Uruguay, aturan-aturan GATT terpusat pada penentuan tarif dan kuota. Seluruh anggota GATT sepakat untuk mewajibkan pelaksanaan aturan-aturannya. Putaran Uruguay memperluas aturan-aturan GATT mencakup jargon perdagangan yang dikenal sebagai "non-tariff barriers to trade" (hambatan non-tarif terhadap perdagangan). Rintangan dimaksud adalah undang-undang keamanan pangan, standar produk, undang-undang pemakaian uang pajak, kebijakan investasi, dan undang-undang domestik lainnya yang memengaruhi perdagangan. Aturan WTO membatasi kebijakan non-tarif yang dapat diberlakukan atau dipertahankan oleh negara bersangkutan.Saat ini negara anggota WTO berjumlah 134 negara dan 33 negara sebagai pengamat. Resminya, keputusan-keputusan di WTO dibuat dengan cara pemungutan suara (voting) atau konsensus. Namun, berulang-ulang negara-negara maju, terutama yang disebut negara-negara "QUAD" yaitu Amerika, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa mengeluarkan keputusan-keputusan penting dalam pertemuan tertutup, dengan tidak mengikutsertakan anggota WTO lainnya.Proses pengambilan keputusan WTO yang kurang demokratis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tercermin dalam Proses Penyelesaian Perselisihan (dispute settlement process) WTO. WTO mengijinkan setiap negara untuk saling menentang undang-undang dan peraturan masing-masing negara lainnya yang dianggap melanggar ketentuan WTO. Kasus-kasus kemudian diputuskan oleh satu panel yang beranggotakan tiga birokrat perdagangan. Tidak ada aturan mengenai konflik kepentingan, dan para panelis seringkali tidak begitu mengerti hukum domestik atau pertanggunggjawaban pemerintah negara bersangkutan terhadap perlindungan pekerja, lingkungan dan hak asasi manusia. Dengan begitu tidak terlalu mengejutkan jika setiap aturan mengenai kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup yang dipersoalkan di WTO diputuskan secara ilegal.Pengadilan WTO berlangsung secara rahasia. Dokumen-dokumen, pemeriksaan-pemeriksaan dan laporan-laporannya bersifat rahasia. Hanya pemerintah nasional yang dibolehkan berpartisipasi, sekalipun yang dipersoalkan adalah undang-undang negara. Tidak ada banding di luar.Begitu keputusan akhir dikeluarkan WTO, negara yang kalah diberi waktu untuk melaksanakan satu dari tiga pilihan: mengubah undang-undangnya agar sesuai dengan ketentuan WTO, membayar ganti kerugian tetap kepada negara yang menang, atau mendapat sanksi perdagangan yang tidak dapat ditawar lagi. Posisi utusan Amerika di WTO meminta digantinya undang-undang negara bersangkutan agar konsisten dengan kebijakan WTO.
REKOR WTO: ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN.Saat WTO dibentuk, organisasi-organisasi publik dan para anggota masyarakat yang peduli memperingatkan bahwa perpaduan antara aturan-aturan WTO yang berpihak pada indusri dan kekuasaan pelaksanaannya yang besar merupakan ancaman terhadap undang-undang yang melindungi komsumen, pekerja, dan lingkungan. Hampir lima tahun kemudian, hal ini terbukti dengan rekor yang jelas: kasus-kasus yang diselesaikan berdasarkan aturan-aturan WTO bias terhadap kepentingan publik.
KASUS UDARA BERSIHKASUS : Atas nama industri minyaknya, Venezuela menentang Undang-Undang Udara Bersih Amerika (Clean Air Act) yang mewajibkan pabrik gas untuk menghasilkan gas yang lebih bersih. Undang-undang tersebut menggunakan data aktual tahun 1990 dari kilang-kilang minyak yang bersesuaian dengan EPA (kebanyakan kilang-kilang minyak Amerika) sebagai dasar perbaikan yang dibutuhkan oleh kilang-kilang minyak yang tidak memiliki data akurat (kebanyakan kilang minyak di luar Amerika). Venezuela menganggap undang-undang ini berat sebelah terhadap kilang minyak asing/di luar Amerika dan mengajukan kasusnya ke WTO.HASIL : Panel WTO digelar melawan Undang-undang Amerika tersebut. Pada tahun 1997, EPA mengubah Undang-undang udara bersih tersebut untuk memberi pilihan bagi kilang-kilang minyak luar Amerika untuk menggunakan data-datanya sendiri (sebagai langkah awal). EPA mengakui bahwa perubahan ini ‘menciptakan potensi dampak yang merugikan bagi lingkungan’.IMPLIKASI: Pengusaha minyak dari Venezuela dan negara lainnya akan menggunakan opsi datanya sendiri bila hal ini memberikan mereka dasar yang lebih lunak, dan dengan demikian mengijinkan mereka menjual minyak yang lebih kotor ke Amerika, yang akan memperburuk kualitas udara. WTO membuka jalan bagi para pelaku bisnis untuk menentang kebijakan-kebijakan semacam Undang-Undang Udara Bersih tersebut dan mengalahkan keberatan masyarakat setempat.
KASUS HORMON DAGING SAPIKASUS : Amerika menentang larangan Uni Eropa atas penjualan daging sapi dari peternakan yang menggunakan hormon pertumbuhan buatan tertentu.HASIL : Pada tahun 1998 panel WTO dijalankan untuk menentang Undang-Undang Uni Eropa tersebut, dan hasilnya meminta agar Uni Eropa sejak tanggal 13 Mei 1999 untuk membuka pasarnya bagi daging sapi yang menggunakan hormon.IMPLIKASI : Larangan penggunaan hormon buatan diberlakukan sama bagi peternak Eropa maupun luar negeri. Jika konsumen dan pemerintah Eropa menentang penggunaan hormon buatan dan peduli terhadap potensi resiko kesehatan atau ingin mengembangkan metode peternakan yang lebih alami, mereka seharusnya berhak membuat aturan perundangan yang mendukung pilihan mereka itu. Sebaliknya, WTO memberi kuasa bagi pengadilannya untuk mempertanyakan apakah undang-undang kesehatan dan lingkungannya memiliki dasar keilmiahan yang sah.
KASUS UDANG - PENYUKASUS : Empat negara Asia menentang syarat-sarat yang tercantum dalam Undang-Undang Amerika mengenai Ancaman terhadap Spesies-spesies, yang melarang penjualan udang yang penangkapannya membahayakan penyu laut.HASIL : Pada tahun 1998, panel WTO memutuskan bahwa cara khusus Amerika melindungi penyu itu bertentangan dengan aturan WTO. Pemerintah Amerika Serikat saat ini sedang mempertimbangkan perubahan Undang-Undang di atas agar sesuai dengan keinginan WTO.IMPLIKASI: Penangkapan udang tanpa membahayakan penyu sebenarnya dapat dilakukan dengan cara melengkapi jaring dengan alat pemisah penyu. Alat ini tidak mahal. Amerika mewajibkan nelayan dalam maupun luar negeri untuk menggunakan metode penangkapan udang yang aman bagi penyu. Tujuan untuk menyelamatkan penyu ini dapat saja digagalkan oleh kecaman WTO bahwa kebijakan Amerika itu ilegal menurut aturan WTO, semurah dan seefektif apapun pelaksanaannya.
KASUS "PISANG KARIBIA"KASUS: Amerika Serikat berpendapat bahwa pasar Eropa secara tidak adil melakukan diskriminasi terhadap produksi pisang dari perusahaan-perusahaan Amerika di Amerika Tengah, karena Eropa lebih suka pisang dari bekas jajahan Eropa di Karibia.HASIL: Pada tahun 1997, panel WTO memutuskan bahwa tindakan Eropa yang lebih memilih pisang Karibia itu ilegal menurut WTO. Eropa kemudian mengajukan kebijakan baru, tapi oleh Amerika tetap dianggap melanggar aturan WTO. Amerika diberi kuasa oleh WTO untuk menjatuhkan sanksi dagang sebesar US$ 200 juta terhadap impor Eropa sampai Uni Eropa mengubah kebijakannya sesuai keinginan WTO.IMPLIKASI: Sumbangan Karibia yang sangat kecil terhadap perdagangan pisang di Eropa adalah sumber utama pendapatan dan pekerjaan bagi sebagian negara-negara Karibia, yang pertaniannya didominasi oleh ladang pegunungan. Jika Eropa meninggalkan kebijakannya agar sesuai dengan aturan WTO, sekitar 200.000 petani kecil di negara-negara yang sangat miskin akan kehilangan mata pencaharian mereka.Pejabat-pejabat di negara-negara kecil Karibia kuatir bahwa pelaksanaan aturan WTO akan mengguncang ekonomi dan demokrasi mereka. Kerajaan-kerajaan bisnis obat Amerika melihat bahwa perubahan kebijakan ini akan membuat negara-negara ini lebih mudah diserang oleh penyelundupan obat.
Kepentingan busuk perusahaan pisang menginjak-injak para pekerja.Menurut Kelompok Wanita Karibia, "Jaminan pasar bagi pisang telah memberikan perasaan aman bagi sekitar seribu keluarga di daerah Kepulauan Winward, dan memberikan kami kehormatan dan rasa percaya diri.Kehilangan rasa aman karena perubahan mendadak dalam peluang pasar itu akan membuat kami kehilangan sumber andalan bagi pembangunan masa depan keluarga dan bangsa kami."Mengapa Amerika Serikat melancarkan perang terhadap produk yang bahkan tidak tumbuh di Amerika? Mungkin alasan utamanya adalah Carl Lindner, CEO Chiquita, donatur raksasa kampanye pemilihan umum Amerika. Menurut Washington Times (25/08/97), Lindner menyerahkan lebih dari setengah juta dollar bagi kontribusi kampanye kedua partai peserta pemilu. Perkebunan besar Chiquita di Amerika Tengah terkenal melanggar kesehatan pekerja dan hak berorganisasi pekerja, tapi hal ini tidak menghentikan pembelaan Pemerintahan Clinton terhadap kasus mereka.
AGENDA TETAP (BUILT-IN AGENDA) WTO DAN ISU-ISU BARUMasing-masing negara dan berbagai kelompok kepentingan memiliki agenda yang berbeda dalam pertemuan tingkat menteri WTO di Seattle. Ada tiga kategori isu, yaitu: Kategori pertama, banyak perjanjian WTO (Pertanian, Hak Kekayaan Intelektual, Jasa) memiliki pembahasan tetap (built-in review) dalam satu periode tertentu. Pembahasan ini tidak harus merupakan perundingan deregulasi baru. Kategori kedua termasuk komitmen-komitmen yang dibuat dalam pertemuan tingkat menteri sebelumnya untuk mengadakan perundingan tentang pertanian dan jasa di masa yang akan datang. Pertanyaan kunci yang akan dipecahkan dalam tahun ini adalah apakah kategori ketiga yaitu ‘isu-isu baru’ akan masuk dalam pembahasan WTO. Masuknya isu-isu baru seperti masalah investasi, kebijakan persaingan (competition policy) dan belanja pemerintah (government procurement), akan semakin jauh memperluas kekuasaan WTO.
PERJANJIAN-PERJANJIAN YANG SUDAH ADA
KETETAPAN TRIPSTRIPS (Perjanjian Perdagangan yang Berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual / HAKI) mengatur aturan global yang harus dilaksanakan mengenai hak paten, hak cipta (copy right) dan merk dagang (trademarks).Industri farmasi berpengaruh besar terhadap perundingan-perundingan TRIPS. Hasilnya, pakta TRIP terakhir mewajibkan negara-negara untuk menggunakan model Undang-Undang HAKI gaya Amerika, yang mengakui monopoli hak penjualan kepada pemegang paten tertentu dalam jangka waktu tertentu. TRIPS mewajibkan negara-negara seperti India, Argentina dan Brazil untuk meninggalkan banyak kebijakan yang membantu mereka mengembangkan produksi farmasi lokal dan membuat obat-obatan yang harganya terjangkau oleh konsumen miskin.Perusahaan-perusahaan farmasi berharap bahwa perundingan WTO mengenai HAKI akan membuat mereka mampu memperketat aturannya, dan negara-negara berkembang kehilangan pilihan mereka yang paling sederhana untuk menyediakan obat-obatan penting, termasuk obat pencegah dan penyembuh HIV/AIDS.
PERJANJIAN SPSPerjanjian WTO tentang Standar Sanitasi dan Fitosanitasi (Sanitary and Phytosanitary Standards) membatasi kebijakan pemerintah dalam hal keamanan makanan (kontaminasi bakteri, pestisida, pemeriksaan dan pelabelan) dan kesehatan binatang dan tanaman (impor wabah dan penyakit).Perjanjian SPS bahkan melarang penerapan diskriminasi antara barang dalam negeri dan luar negeri. Perjanjian itu juga membatasi tingkat keamanan yang dapat dipilih negara-negara, sekalipun diterapkan sama di dalam maupun luar negeri. Misalnya, ketentuan SPS melemahkan penerapan "Precautionary Principle" (prinsip pencegahan) negara-negara yang melakukan prosedur-prosedur yang salah dalam hal pencegahan jika belum ada kepastian ilmiah mengenai ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Di satu sisi, aturan SPS berbuat salah dengan cara melindungi arus perdagangan dengan cara apapun juga.Hormon Daging Sapi (Beef Hormone). Prinsip Pencegahan tergambar jelas dalam penerapan WTO mengenai Hormon Daging Sapi. Ketetapan SPS mewajibkan negara-negara untuk memberikan bukti ilmiah yang memuaskan dengan cara menunjukkan bahayanya sebelum sesuatu hal diatur. Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa tidak memiliki bukti yang cukup mengenai bahya daging sapi yang diberikan hormon buatan itu terhadap kesehatan manusia. Uni Eropa harus menghapus larangan terhadap daging sapi itu atau menghadapi sanksi dagang.Wabah Penyakit Eksotis (Exotic Pests). Penyebaran ‘spesies aneh’ seperti Kumbang Long-Horn dari Asia adalah kasus kehilangan habitat lainnya akibat kepunahan spesies dan membebani ekonomi Amerika kira-kira 123 trilyun dollar per tahun. Menurut aturan SPS, pemerintah harus membuktikan dulu bahwa suatu penyakit atau spesies aneh berbahaya sebelum menerapkan penangkalan masuknya penyakit itu. Sedangkan para ilmuwan pun mengakui bahwa tidak mungkin memperkirakan semua bentuk kerusakan akibat semua serangga atau penyakit tanaman. Tanpa prinsip pencegahan, hutan-hutan sudah diduduki dan dirusak oleh semua kumbang sebelum suatu pencegahan dapat diterapkan.Pencantuman Label Makanan (Food Labelling). WTO menunjuk sebuah agen yang tidak jelas - Codex Alimentarius (sebuah agen yang dikenal memiliki hubungan erat dengan perusahaan) sebagai juri penerapan standar keamanan makanan dunia. Tindakan ini merupakan ancaman serius terhadap perlindungan konsumen. Lebih celaka lagi, Pemerintah Clinton menyatakan bahwa aturan SPS membatasi hak negara-negara untuk mencantumkan label produk dengan informasi yang sangat diinginkan konsumen, seperti metode produksi (misalnya ’organik’) atau manipulasi genetis. Hal ini akan membatasi secara drastis hak konsumen untuk mengetahui.
"Tidak ada gunanya memasang label jika tidak ada manfaat yang dapat dirasakan publik selain yang dianggap beberapa sektor publik berhak mereka ketahui."Arnold Foudin, USDASeluruh Perjanjian Pertanian, termasuk SPS, memiliki pembahasan tetap (built-in review). Daripada mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai derelugasi, maka sebaiknya ketetapan SPS harus ditinjau ulang dengan satu pandangan untuk merubahnya agar dapat melindungi undang-undang lingkungan, kesehatan dan keselamatan.
GATS : UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?Jasa, mencakup hampir seluruh kegiatan ekonomi yang tidak berkaitan dengan barang olahan pabrik, bahan baku dan hasil tani. Karena kebanyakan pelayanan jasa, seperti perawatan pasien atau pengajaran membutuhkan interaksi orang per orang, hampir tidak dapat disangkal lagi bahwa jasa pelayanan harus tetap bersifat lokal. Tidak lebih. Sekarang ini, perbankan, asuransi, dan data manajemen, semua menjadi bagian dari ekonomi global.
"Sejak tahun 1987, ekspor jasa pelayanan Amerika Serikat berlipat ganda bahkan lebih, mencapai 239 milyar dolar tahun lalu."- Departemen Perdagangan Amerika SerikatGATS (General Agreement on Trade in Services atau Perjanjian Perdagangan Jasa) adalah salah satu dari 15 Perjanjian Putaran Uruguay yang diwajibkan oleh WTO. GATS memerlukan perundingan-perundingan lebih lanjut, sekalipun sebagian persetujuan deregulasi utama jasa telekomunikasi dan jasa keuangan sudah diselesaikan dalam 4 tahun terakhir ini, perundingan mengenai jasa pelayanan tetap dimasukkan dalam agenda tetap (built-in agenda) WTO. Bahkan, Charlene Barshefsky, wakil industri dan sekarang Delegasi Perdagangan Amerika Serikat (US Trade Representative / USTR,) sekarang meminta untuk memasukkan juga bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam perjanjian WTO. Cakupan mengenai ketentuan GATT dalam soal air dan sistem air (water and water system), termasuk di dalamnya air minum perkotaan mungkin juga akan dimasukkan dalam agenda GATS.Dalam syarat-syarat GATS termasuk juga komitmen setiap negara untuk menderegulasi setiap sektor jasa. Deregulasi jasa keuangan adalah salah satu ‘pintu belakang’ untuk memasukkan MAI (Multilateral Agreement on Investment = Perjanjian Multilateral mengenai Investasi) ke dalam WTO.
PERJANJIAN PERTANIAN (AOA)Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture / AOA) dalam Putaran Uruguay mengatur perdagangan pangan secara internasional dan dalam negeri. Aturan-aturan ini memacu lajunya konsentrasi pertanian ke agribisnis dan melemahkan kemampuan negara-negara miskin untuk mencukupi kebutuhan swadaya pangan dengan cara bertani subsistens (bahan pokok penyambung hidup).Menurut asumsi ketetapan tersebut, daripada mencukupi sendiri kebutuhan pangan, lebih baik negara-negara itu membeli makanan dalam pasar internasional dengan uang yang diperoleh dari hasil ekspor. Namun, banyak negara-negara ‘kurang berkembang’ (less developed) menghadapi rendahnya harga komoditas mereka atas jumlah ekspor mereka yang terbatas. Selama empat tahun pertama WTO, harga bahan-bahan pertanian jatuh, sedangkan harga makanan tetap tinggi. Sistem ini dapat merugikan petani maupun konsumen; dan sekaligus membuka jalan bagi perusahaan-perusahan transnasional mendominasi pasar, terutama di negara-negara miskin.Dibutuhkan aturan-aturan untuk menghadapi cepatnya pemusatan agribisnis. Segelintir kecil perusahaan di dunia ini yang sebenarnya menguasai perdagangan jagung, gandum, dan kedele dari seluruh dunia. Misalnya, jika Cargill berhasil dalam penawarannya untuk membeli padi Continental, maka ia akan mengontrol lebih dari 40% ekspor jagung Amerika Serikat, dan sedikitnya 20% dari ekspor gandum. Menguatnya konsolidasi ini nyaris mengarah pada kondisi monopoli, baik dalam stok industri pertanian maupun dalam pemrosesan makanan dan sistem distribusi.
ISU-ISU BARUMAI DI WTOMAI (Multilateral Agreement on Investment atau Perjanjian Multilateral mengenai Investasi) bertujuan untuk membuat peraturan global yang membatasi hak dan kemampuan pemerintah untuk mengatur spekulasi mata uang, investasi pada tanah, pabrik, jasa, saham, dan banyak lagi lainnya. MAI dirundingkan secara diam-diam selama dua tahun dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan), sebuah klub beranggotakan 29 negara terkaya di dunia. Perundingan didesakkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan lobi-lobi bisnis besar dunia.Pada tahun 1997, kesepakatan itu mulai terungkap saat para aktivis memaparkan potensi cengkeraman kekuasaan perusahaan. Pada Desember 1998, OECD menyerah dan menghentikan perundingannya. Sekarang, banyak negara OECD, dipimpin oleh Uni Eropa, ingin menghidupkan kembali MAI, dengan memasukkannya ke dalam perundingan WTO.Maka MAI akan :Melarang pertimbangan perusahaan atau negara akan hak asasi manusia, buruh dan lingkungan sebagai kriteria investasi.Mencegah pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi setempat dengan memberikan korporasi asing hak absolut untuk memasuki pasar dan mendapatkan perlakuan istimewa.Melarang sama sekali ketentuan-ketentuan investasi tertentu, seperti kewajiban daur ulang atau memakai kandungan lokal dalam barang yang diproduksi, atau memakai pekerja lokal.Melarang pengaturan spekulasi uang panas (hot money) - yang merupakan penyebab utama dari krisis keuangan Asia yang menghancurkan.Bahkan MAI memasukkan ketentuan yang memberi kuasa bagi perusahaan asing dalam persidangan MAI untuk menuntut pemerintah nasional memberikan kompensasi uang bila mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah akan menurunkan keuntungan mereka di masa datang.Pejabat-pejabat lokal sadar bahwa MAI akan menghalangi kemampuan mereka untuk melayani masyarakatnya. Banyak dewan kota, seperti San Fransisco, Seattle, Jenewa dan lain-lain bersatu melawan MAI dengan cara mengeluarkan resolusi lokal bahwa masyarakat mereka termasuk dalam "Zona Bebas MAI". Diperlukan persatuan secara terus-menerus antara para aktivis, pemerintah lokal dan serikat-serikat buruh untuk mencegah kelahiran kembali MAI di dalam WTO.
PERJANJIAN PEMBEBASAN PENEBANGAN KAYU GLOBAL(FREE LOGGING AGREEMENT / FLA)Pemerintah Clinton telah memprioritaskan perjanjian ‘hasil hutan’ untuk ditandatangani di Seattle. Usulan mengenai ‘Perjanjian Pembebasan Penebangan Kayu Global’ ini akan memperluas pemakaian global atas kertas, bubur kayu, dan hasil olahan kayu lainnya sebesar 3-4%. Usulan itu juga akan membatasi kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah yang mendukung kebijakan lingkungan hidup. Hal ini akan menimbulkan ancaman besar yang akan membahayakan hutan, ekosistem dan keanekaragaman hayati. Penghapusan pajak hasil hutan akan meningkatkan konsumsi dan penebangan kayu secara bersamaan, sementara hutan-hutan alami dunia akan terancam punah. Menurut World Resources Institute (WRI), hampir setengah dari hutan di dunia telah punah. Sisanya, sebagian besar menurun mutunya, dan hanya tersisa 22% area hutan yang relatif tidak terganggu.
"Waktunya sudah mendesak bagi industri internasional hasil hutan untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan sempit dan bersatu untuk mendukung liberalisasi perdagangan WTO dalam hasil hutan tahun ini."- W.Henson Moore, Presiden dan CEO Asosiasi Perhutanan dan Kertas Amerika (American Forest and Paper Association)Perundingan itu juga akan mengancam peraturan-peraturan penting mengenai lingkungan yang dianggap WTO sebagai rintangan non-tarif terhadap perdagangan. Misalnya, larangan pemerintah federal untuk mengekspor kayu gelondongan dari sebagian besar tanah publik yang diciptakan untuk melindungi hutan. Kebijakan sertifikasi atau ‘eco-labeling’ (seperti di Arizona, New York, dan Tennessee) yang mewajibkan penanaman berkelanjutan kayu-kayu dari hutan tropis yang dibeli pemerintah, juga dapat dianggap sebagai halangan non-tarif.Pemerintah Clinton seharusnya berbuat sesuai dengan pidato "pro-lingkungannya" dengan cara menetapkan perjanjian perdagangan yang melindungi hutan dan ekosistem, ketimbang mengejar Perjanjian Pembebasan Penebangan Hutan Global.
KEBIJAKAN MENGENAI PERSAINGAN(COMPETITION POLICY)Usaha pemerintah untuk membantu perkembangan pembangunan ekonomi lokal dengan cara membatasi akses perusahaan transnasional ke pasar lokal dianggap oleh perusahaan transnasional sebagai praktek anti kompetisi. Dengan dukungan Uni Eropa, perusahaan transnasional ingin agar usulan hak absolut untuk memasuki dan beroperasi di setiap negara dapat disetujui dalam Putaran Milenium WTO. Para pendukungnya secara sinis berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan lokal, terutama di negara-negara berkem-bang, akan diuntungkan karena menjadi lebih efisien bila bersaing dengan perusahaan pendatang. Kenyataannya, menghilangkan kekuasaan pemerintah untuk menghindari monopoli pasar oleh perusahaan transnasional raksasa hanya akan menambah banyaknya pengambilalihan, merger, dan bentuk penggabungan industri lainnya yang hanya akan mengurangi persaingan yang sebenarnya.
BELANJA PEMERINTAH (GOVERNMENT PROCUREMENT)Putaran Uruguay bahkan menghasilkan aturan yang mengatur cara pemerintah menggunakan pajak. Dalam aturan itu, pemerintah tidak boleh mempertimbangkan isu-isu politis, sosial, lingkungan dan keadilan saat memutuskan apa dan dari siapa pemerintah hendak membeli sesuatu. Pada dasarnya, aturan tersebut melarang semua bentuk pertimbangan non-ekonomis, seperti pilihan terhadap kertas daur ulang atau larangan terhadap produk dari negara tertentu. Namun, tidak seperti aturan-aturan WTO lainnya, aturan ini tidak wajib ditandatangani oleh semua negara, hanya 26 negara dan beberapa negara bagian Amerika Serikat.Saat ini, beberapa negara ingin agar peraturan ini diwajibkan bagi semua negara anggota WTO (dan di semua negara bagian, propinsi dan daerah dalam negara itu) dalam usulan perundingan "Milenium Round". Pembelanjaan pemerintah mengecilkan arus dagang saat ini dalam nilai dollar.
HAK ASASI MANUSIA DI BURMAPada tahun 1996, Massachusetts mengesahkan suatu undang-undang yang melarang pemerintah negara bagian untuk membeli dari perusahaan-perusahaan yang berbisnis di Burma sebagai protes atas kediktatoran militer Myanmar yang melanggar hak asasi manusia. Undang-undang tersebut sama dengan undang-undang yang disahkan pada tahun 1980-an untuk menyokong gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan.Namun, kali ini perusahaan-perusahaan berpengaruh memakai WTO untuk melindungi kepentingan mereka. Atas desakan perusahaan transnasional, Uni Eropa dan Jepang menentang undang-undang tersebut di WTO sebagai pelanggaran atas pakta WTO mengenai Pembelanjaan Pemerintah.Pemerintahan lokal, negara bagian dan federal menggunakan belanja pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan domestik dengan cara mulai dari meningkatkan pekerjaan lokal sampai pada memberikan kontrak umum kepada perusahaan milik kaum perempuan atau kaum minoritas untuk memacu perkembangan ekonomi dalam kelompok ini. Di Amerika Serikat, berkat program cadangan pemerintah federal, 23% perusahaan milik perempuan kulit berwarna mendapat sebagian kecil jatah penjualan pada pemerintah. Perusahaan transnasional menyerang program dan kebijakan ini sebagai praktek ikut campur terhadap pasar bebas. Jika usaha perusahaan transnasional ini berhasil, maka kelompok-kelompok yang dilindungi pemerintah akan terpuruk.
APA YANG AKAN TERJADI PADA WTO DI SEATTLE ?Pada pertemuan di Seattle, negara-negara WTO akan mematangkan Deklarasi Kementerian (Ministerial Declaration) yang akan mengumumkan agenda WTO yang akan datang. Pada akhir putaran sebelumnya, anggota WTO setuju untuk membentuk komite untuk mempertimbangkan mengenai pertanian, jasa, dan HAKI (sekarang disebut agenda tetap / built-in agenda). Sekarang beberapa negara ingin menambahkan investasi (MAI), belanja pemerintah dan kebijakan persaingan, serta menghendaki agar diadakan suatu perundingan "Putaran Milenium" yang baru. Apapun perundingan masa depan yang akan disepakati, kita dapat mengantisipasi adanya deregulasi lebih lanjut yang menyokong kepentingan swasta.Uni Eropa menghendaki Putaran Millenium di Seattle. Amerika Serikat menghendaki lebih banyak dibatasinya agenda tetap. Beberapa negara berkembang menentang keras perundingan lebih lanjut, mengingat sebagian deregulasi dan swastanisasi merugikan mereka. Mereka menentang putaran baru, dan menghendaki WTO berputar haluan (turn-around), suatu tema yang telah disiarkan oleh para aktivis sedunia (lihat www.xs4allnl/~ceo/)
BERTINDAKLAH !Didiklah diri anda sendiri dan orang lain mengenai WTO! Silahkan melihat daftar kontak terlampir untuk informasi tambahan.Kirimlah surat kepada anggota DPRD, DPR/MPR. Desak mereka untuk menentang babak baru perundingan WTO di Seattle dan mendukung penilaian ulang atas prestasi WTO.Kontaklah anggota delegasi perundingan dan beritahukan alasan kita untuk melakukan penilaian ulang atas WTO ketimbang memperluas kekuasaannya. Pastikan untuk memberitahu bahwa Anda menentang semua perundingan investasi di WTO.Tulis surat pembaca mengenai mengapa kita perlu meninjau ulang hasil kerja WTO dan tidak memperluasnya lagi. Contoh surat ada di alamat website terlampir.Tandatangani dan sebarluaskan surat Ornop/LSM/organisasi internasional yang menentang putaran perundingan baru dan menuntut peninjauan ulang atas WTO (www.xs4all.nl/~ceo/).Berpartisipasilah dalam aksi melawan Putaran Milenium. Informasi lengkap di alamat website terlampir.Buat rapat umum, debat, dan lain lain mengenai WTO dan globalisasi. Pusatkan pada konsekuensi lokal. Undang pendukung dan penentang pasar bebas.

Sutan Sjahrir

2008-12-01T09:32:00.000-08:00

Sutan Syahrir atau juga dieja sebagai Soetan Sjahrir (Padangpanjang, 5 Maret 1909–Zürich, Swiss, 9 April 1966) adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Ia menjabat dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Beliau meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
RiwayatSjahrir mengenyam sekolah dasar (ELS) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan, dan membetahkannya bergaul dengan berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel de Boer, hotel khusus untuk tamu-tamu kulit putih.Pada 1926, ia selesai dari MULO, masuk sekolah lanjutan atas (AMS) di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis) sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Tjahja Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat.Di kalangan siswa sekolah menengah (AMS) Bandung, Sjahrir menjadi seorang bintang. Sjahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Sjahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Tjahja Volksuniversiteit.Aksi sosial Sjahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada 20 Februari 1927, Sjahrir termasuk dalam sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesie. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928.Sebagai siswa sekolah menengah, Sjahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Sjahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926; koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah.Sjahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam, Leiden. Di sana, Sjahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Duchateau, yang kelak dinikahi Sjahrir, meski sebentar. (Kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Soedjatmoko dan Miriam Boediardjo).Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Sjahrir yang mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri, hingga ke kalangan anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme dengan bertahan hidup secara kolektif –saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Sjahrir pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional.Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Sjahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakjat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik. "Pertama-tama, marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan," katanya.Pengujung tahun 1931, Sjahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Sjahrir segera bergabung dalam organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), yang pada Juni 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktekkan di tanah air. Sjahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Sjahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932, segera pula ia memimpin PNI Baru. Bersama Hatta, Sjahrir mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Sjahrir dalam PNI Baru justru lebih radikal tinimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI Baru, menurut polisi kolonial, cukup sebanding dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi; secara cerdas, lamban namun pasti, PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya.Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Sjahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Boven Digul. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama enam tahun.Masa Pendudukan JepangSementara Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, Sjahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Sjahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang, oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Sjahrir adalah kader-kader PNI Baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif.Sastra, seorang tokoh senior pergerakan buruh yang akrab dengan Sjahrir, menulis: “Di bawah kepemimpinan Sjahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun kekuatan subjektif, sambil menunggu perkembangan situasi objektif dan tibanya saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaan.”Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan Sekutu. Sjahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Sjahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.Sjahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah, Sjahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945.Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah bikinan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus.Masa Revolusi Nasional IndonesiaRevolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk berpikir jernih. Sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi. Saat itu, ada dua orang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang republik: Tan Malaka dan Sutan Sjahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan Pemerintahan Fasis Jepang, meski kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangan kedaulatan republik.Di masa genting itu, Bung Sjahrir menulis Perjuangan Kita. Sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi-politik dunia usai Perang Dunia II. Perjungan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi.Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita, membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis, "Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan."Dan dia mengecam Soekarno. "Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita." Dia juga mengejek gaya agitasi massa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan.Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Boven Digul dan Bandaneira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai, "Satu-satunya usaha untuk menganalisa secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang memperngaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan di masa depan."Terbukti kemudian, pada November ’45 Sjahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Sjahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.Diplomasi SjahrirTanpa Sjahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Sjahrir tidak berdaya apa-apa.Sjahrir mengakui Soekarno-lah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarno-lah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak.Sebagaimana argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan; tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama, revolusi yang mengguncang ‘sendi’ dan ‘pasak’ masyarakat jika tak dikendalikan maka akan meruntuhkan seluruh ‘bangunan’.Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Sjahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Sjahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.Dengan siasat-siasat tadi, Sjahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Mematahkan propaganda itu, Sjahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri.Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Sjahrir yang anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Sjahrir dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Sjahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Sjahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli.Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir I s.d. III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Sjahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi congkak kolonial Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Pada 14 Agustus 1947 Sjahrir berpidato di muka sidang Dewan Kemanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Sjahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Sjahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki.Sjahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Sjahrir sebagai The Smiling Diplomat.@ (sumber ; WIKIPEDIA)

WTO

2008-12-01T09:31:00.000-08:00

World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia
I. Umum
World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994.
II. Sejarah pembentukan
WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) - Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi.
Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam UN Conference on Trade and Development di Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar. Tantangan paling serius berasal dari kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak meratifikasi Piagam Havana sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, GATT tetap merupakan instrument multilateral yang mengatur perdagangan internasional.
Hampir setengah abad teks legal GATT masih tetap sama sebagaimana pada tahun 1948 dengan beberapa penambahan diantaranya bentuk persetujuan “plurilateral” (disepakati oleh beberapa negara saja) dan upaya-upaya pengurangan tariff. Masalah-masalah perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan nama “Putaran Perdagangan” (trade round), sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional. III. Putaran-putaran perundingan
Pada tahun-tahun awal, Putaran Perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tariff. Pada Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dibahas mengenai tariff dan Persetujuan Anti Dumping (Anti Dumping Agreement).
Putaran Tokyo (1973-1979) meneruskan upaya GATT mengurangi tariff secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor/ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang mengakibatkan tariff rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%. Pengurangan tariff, yang berlangsung selama 8 tahun, mencakup unsur “harmonisasi” – yakni semakin tinggi tariff, semakin luas pemotongannya secara proporsional. Dalam isu lainnya, Putaran Tokyo gagal menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai “safeguards” (emergency import measures). Meskipun demikian, serangkaian persetujuan mengenai hambatan non tariff telah muncul di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan GATT yang sudah ada.
Selanjutnya adalah Putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu putaran tersebut nampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada akhirnya Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, Putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia.
IV. Persetujuan-persetujuan WTO
Hasil dari Putaran Uruguay berupa the Legal Text terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (annexes), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi.
Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT)Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/ GATS)Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs)Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)
Persetujuan-persetujuan di atas dan annexnya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor di bawah ini:· Pertanian· Sanitary and Phytosanitary/ SPS· Badan Pemantau Tekstil (Textiles and Clothing)· Standar Produk· Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs)· Tindakan anti-dumping· Penilaian Pabean (Customs Valuation Methods)· Pemeriksaan sebelum pengapalan (Preshipment Inspection)· Ketentuan asal barang (Rules of Origin)· Lisensi Impor (Imports Licencing)· Subsidi dan Tindakan Imbalan (Subsidies and Countervailing Measures)· Tindakan Pengamanan (safeguards)
Untuk jasa (dalam Annex GATS):Pergerakan tenaga kerja (movement of natural persons)Transportasi udara (air transport)Jasa keuangan (financial services)Perkapalan (shipping)Telekomunikasi (telecommunication)
V. Prinsip-prinsip Sistem Perdagangan MultilateralMFN (Most-Favoured Nation): Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagangDengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.Perlakuan Nasional (National Treatment)Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.Transparansi (Transparency)Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.
VI. Persetujuan Bidang Pertanian
Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/ AoA) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi tersebut berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT yang kuat dan efektif.
Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu di luar perdagangan seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment – S&D) bagi negara-negara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut.
Dalam Persetujuan Bidang Pertanian dengan mengacu pada sistem klasifikasi HS (harmonized system of product classification), produk-produk pertanian didefinisikan sebagai komoditi dasar pertanian (seperti beras, gandum, dll.) dan produk-produk olahannya (seperti roti, mentega, dll.) Sedangkan, ikan dan produk hasil hutan serta seluruh produk olahannya tidak tercakup dalam definisi produk pertanian tersebut.
Persetujuan Bidang Pertanian menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan-tindakan perdagangan di bidang pertanian, terutama yang menyangkut akses pasar, subsidi domestik dan subsidi ekspor. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, para anggota WTO berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidi-subsidi yang mendistorsi perdagangan melalui skedul komitmen masing-masing negara. Komitmen tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari GATT.
A. Akses PasarDilihat dari sisi akses pasar, Putaran Uruguay telah menghasilkan perubahan sistemik yang sangat signifikan: perubahan dari situasi dimana sebelumnya ketentuan-ketentuan non-tarif yang menghambat arus perdagangan produk pertanian menjadi suatu rezim proteksi pasar berdasarkan pengikatan tarif beserta komitmen-komitmen pengurangan subsidinya. Aspek utama dari perubahan yang fundamental ini adalah stimulasi terhadap investasi, produksi dan perdagangan produk pertanian melalui: (i) akses pasar produk pertanian yang transparan, prediktabel dan kompetitif, (ii) peningkatan hubungan antara pasar produk pertanian nasional dengan pasar internasional, dan (iii) penekanan pada mekanisme pasar yang mengarahkan penggunaan yang paling produktif terhadap sumber daya yang terbatas, baik di sektor pertanian maupun perekonomian secara luas.
Umumnya tarif merupakan satu-satunya bentuk proteksi produk pertanian sebelum Putaran Uruguay. Pada Putaran Uruguay, yang disepakati adalah ”diikatnya” tarif pada tingkat maksimum. Namun bagi sejumlah produk tertentu, pembatasan akses pasar juga melibatkan hambatan-hambatan non-tarif. Putaran Uruguay bertujuan untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut. Untuk itu disepakati suatu paket ”tarifikasi” yang diantaranya mengganti kebijakan-kebijakan non-tarif produk pertanian menjadi kebijakan tarif yang memberikan tingkat proteksi yang sama.
Negara anggota dari kelompok negara maju sepakat untuk mengurangi tarif mereka sebesar rata-rata 36% pada seluruh produk pertanian, dengan pengurangan minimum 15% untuk setiap produk, dalam periode enam tahun sejak tahun 1995. Bagi negara berkembang, pengurangannya adalah 24% dan minimum 10% untuk setiap produk. Negara terbelakang diminta untuk mengikat seluruh tarif pertaniannya namun tidak diharuskan untuk melakukan pengurangan tarif.
B. Subsidi DomestikSubsidi domestik dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah subsidi domestik yang tidak terpengaruh atau kalaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap distorsi perdagangan (sering disebut sebagai Green Box) sehingga tidak perlu dikurangi. Kategori kedua adalah subsidi domestik yang mendistorsi perdagangan (sering disebut sebagai Amber Box) sehingga harus dikurangi sesuai komitmen.
Subsidi Domestik dalam sektor Pertanian:Amber Box, adalah semua subsidi domestik yang dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan;Blue Box, adalah amber box dengan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk mengurangi distorsi. Subsidi yang biasanya dikategorikan sebagai Amber Box akan dimasukkan ke dalam Blue Box jika subsidi tersebut juga menuntut dikuranginya produksi oleh para petani; danGreen Box, adalah subsidi yang tidak berpengaruh atau kalaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan. Subsidi tersebut harus dibiayai dari anggaran pemerintah (tidak dengan membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi) dan harus tidak melibatkan subsidi terhadap harga.
Berkaitan dengan kebijakan yang diatur dalam Green Box terdapat tiga jenis subsidi lainnya yang dikecualikan dari komitmen penurunan subsidi yaitu kebijakan pembangunan tertentu di negara berkembang, pembayaran langsung pada program pembatasan produksi (blue box), dan tingkat subsidi yang disebut de minimis.
C. Subsidi EksporHak untuk memberlakukan subsidi ekspor pada saat ini dibatasi pada: (i) subsidi untuk produk-produk tertentu yang masuk dalam komitmen untuk dikurangi dan masih dalam batas yang ditentukan oleh skedul komitmen tersebut; (ii) kelebihan pengeluaran anggaran untuk subsidi ekspor ataupun volume ekspor yang telah disubsidi yang melebihi batas yang ditentukan oleh skedul komitmen tetapi diatur oleh ketentuan ”fleksibilitas hilir” (downstream flexibility); (iii) subsidi ekspor yang sesuai dengan ketentuan S&D bagi negara-negara berkembang; dan (iv) Subsidi ekspor di luar skedul komitmen tetapi masih sesuai dengan ketentuan anti-circumvention. Segala jenis subsidi ekspor di luar hal-hal di atas adalah dilarang.
VII. Putaran Doha
A. Deklarasi DohaSejak terbentuknya WTO awal tahun 1995 telah diselenggarakan lima kali Konperensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. KTM-WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga di Seatlle tahun 1999 dan KTM keempat di Doha, Qatar tahun 2001. Sementara itu KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003.
KTM ke-4 (9-14 Nopember 2001) yang dihadiri oleh 142 negara. Menghasilkan dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.
Deklarasi tersebut mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi tercapainya konsensus mengenai Singapore Issues yang mencakup isu-isu: investasi, kebijakan kompetisi (competition policy), transparansi dalam pengadaan pemerintah (goverment procurement), dan fasilitasi perdagangan. Namun perundingan mengenai isu-isu tersebut ditunda hingga selesainya KTM V WTO pada tahun 2003, jika terdapat konsensus yang jelas (explicit concensus) dimana para anggota menyetujui dilakukannya perundingan. Deklarasi juga memuat mandat untuk meneliti program-program kerja mengenai electronic commerce, negara-negara kecil (small economies), serta hubungan antara perdagangan, hutang dan alih teknologi.
Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiations Committee/TNC) dan badan-badan dibawahnya (subsidiaries body). Selebihnya, dilakukan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh Councils dan Commitee yang ada di WTO.
B. Doha Development AgendaKeputusan-keputusan yang telah dihasilkan KTM IV ini dikenal pula dengan sebutan ”Agenda Pembangunan Doha” (Doha Development Agenda) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang paling terbelakang (Least developed countries/LDCs), seperti: kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO.
Mengenai perlakuan khusus dan berbeda” (special and differential treatment), Deklarasi tersebut telah mencatat proposal negara berkembang untuk merundingkan Persetujuan mengenai Perlakuan khusus dan berbeda (Framework Agreement of Special and Differential Treatment/S&D), namun tidak mengusulkan suatu tindakan konkrit mengenai isu tersebut. Para menteri setuju bahwa masalah S&D ini akan ditinjau kembali agar lebih efektif dan operasional.
C. Isu-isu yang disetujui untuk dirundingkan lebih lanjutDeklarasi Doha mencanangkan segera dimulainya perundingan lebih lanjut mengenai beberapa bidang spesifik, antara lain di bidang pertanian. Perundingan di bidang pertanian telah dimulai sejak bulan sejak bulan Maret 2000. Sudah 126 anggota (85% dari 148 anggota) telah menyampaikan 45 proposal dan 4 dokumen teknis mengenai bagaimana perundingan seharusnya dijalankan. Salah satu keberhasilan besar negara-negara berkembang dan negara eksportir produk pertanian adalah dimuatnya mandat mengenai ”pengurangan, dengan kemungkinan penghapusan, sebagai bentuk subsidi ekspor”.
Mandat lain yang sama pentingnya adalah kemajuan dalam hal akses pasar, pengurangan substansial dalam hal program dukungan/subsidi domestik yang mengganggu perdagangan (trade-distorting domestic suport programs), serta memperbaiki perlakukan khusus dan berbeda di bidang pertanian bagi negara-negara berkembang.
Paragraf 13 dari Deklarasi KTM Doha juga menekankan mengenai kesepakatan agar perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang akan menjadi bagian integral dari perundingan di bidang pertanian. Dicatat pula pentingnya memperhatikan kebutuhan negara berkembang termasuk pentingnya ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.
VIII. Konperensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO di Cancun, Meksiko
Konperensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO berlangsung di Cancun, Meksiko tanggal 10-14 September 2003. Berbeda dengan KTM IV di Doha, KTM V di Cancun kali ini tidak mengeluarkan Deklarasi yang rinci dan substantif, karena gagal menyepakati secara konsensus, terutama terhadap draft teks pertanian, akses pasar produk non pertanian (MANAP) dan Singapore issues.
Perundingan untuk isu pertanian diwarnai dengan munculnya joint paper AS-UE, proposal Group 20 (yang menentang proposal gabungan AS-UE) dan proposal Group 33 (yang memperjuangkan konsep special product dan special safeguard mechanism).
Secara singkat, joint paper AS-UE antara lain memuat proposal yang menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tinggi (tariff peak) di negara maju.
Sebaliknya, negara berkembang yang tergabung dalam Group 20 menginginkan adanya penurunan subsidi domestik (domestik support) dan penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha.
Sementara itu, kelompok negara-negara berkembang lainnya yang tergabung dalam Group 33 (group yang dimotori Indonesia dan Filipina) mengajukan proposal yang menghendaki adanya pengecualian dari penurunan tarif, dan subsidi untuk Special Products (SPs) serta diberlakukannya Special Safeguard Mechanism (SSM) untuk negara-negara berkembang.
IX. Kesepakatan Juli 2004
Setelah gagalnya KTM V WTO di Cancun, Meksiko pada tahun 2003, Sidang Dewan Umum WTO tanggal 1 Agustus 2004 berhasil menyepakati Keputusan Dewan Umum tentang Program Kerja Doha, yang juga sering disebut sebagai Paket Juli. Pada kesempatan tersebut berhasil disepakati kerangka (framework) perundingan lebih lanjut untuk DDA (Doha Development Agenda) bagi lima isu utama yaitu perundingan pertanian, akses pasar produk non-pertanian (NAMA), isu-isu pembangunan dan impelementasi, jasa, serta Trade Facilitation dan penanganan Singapore issues lainnya.
Keputusan Dewan Umum WTO melampirkan Annex A sebagai framework perundingan lebih lanjut untuk isu pertanian. Keputusan untuk ketiga pilar perundingan sektor pertanian (subsidi domestik, akses pasar dan subsidi ekspor) adalah:
Subsidi domestika. Negara maju harus memotong 20% dari total subsidi domestiknya pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian.b. Pemberian subsidi untuk kategori blue box akan dibatasi sebesar 5% dari total produksi pertanian pada tahun pertama implementasi.c. Negara berkembang dibebaskan dari keharusan untuk menurunkan subsidi dalam kategori de minimis asalkan subsidi tersebut ditujukan untuk membantu petani kecil dan miskin.
Subsidi eksporSemua subsidi ekspor akan dihapuskan dan dilakukan secara paralel dengan penghapusan elemen subsidi program seperti kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari.Memperketat ketentuan kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran 180 hari atau kurang, yang mencakup pembayaran bunga, tingkat suku bunga minimum, dan ketentuan premi minimum.Implementasi penghapusan subsidi ekspor bagi negara berkembang yang lebih lama dibandingkan dengan negara maju.Hak monopoli perusahaan negara di negara berkembang yang berperan dalam menjamin stabilitas harga konsumen dan keamanan pangan, tidak harus dihapuskan.Aturan pemberian bantuan makanan (food aid) diperketat untuk menghindari penyalahgunaannya sebagai alat untuk mengalihkan kelebihan produksi negara maju.Beberapa aturan perlakuan khusus dan berbeda (S&D) untuk negara berkembang diperkuat.
Akses PasarUntuk alasan penyeragaman dan karena pertimbangan perbedaan dalam struktur tarif, penurunan tarif akan menggunakan tiered formula.Penurunan tarif akan dilakukan terhadap bound rate.Paragraf mengenai special products (SP) dibuat lebih umum dan tidak lagi menjamin jumlah produk yang dapat dikategorikan sebagai sensitive product. Negara berkembang dapat menentukan jumlah produk yang dikategorikan sebagai special products berdasarkan kriteria food security, livelihood security, dan rural development.
Keterangan:1. Bahan disusun dari berbagai sumber, antara lain:- WTO. 2003. Understanding the WTO. World Trade Organization- Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekubang, Deplu. 2004. Persetujuan Bidang Pertanian, Terjemahan.- Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekubang, Deplu. 2003. Sekilas WTO. World Trade Organization- WTO. 2002. The Legal Text, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations
2. Penyusun: Dr. Iskandar Panjaitan dan Ratna Juwita Supratiwi
3. Informasi WTO dapat diakses di alamat www.wto.org

PENGANTAR EKONOMI-POLITIK

2008-12-01T09:28:00.000-08:00

PENGANTAR EKONOMI-POLITIKPengarang : AnonimKontributor : Ismail Barkah, 7 November 2002Versi Online : Situs Indo-Marxist--Situs Kaum Marxist Indonesia!, November 2002
I. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Adalah Basis Dari Kehidupan SosialKita harus memulainya dari pemahaman yang sangat mendasar. Bahwa untuk mempertahankan dan melanjutkan hidupnya, manusia harus dapat mencukupi kebutuhan utamanya yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu manusia harus memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya. [1] Dalam proses produksi inilah, manusia menggunakan dan mengembangkan alat-alat produksi (alat alat kerja dan obyek kerja) disamping tenaga kerjanya sendiri. Dari mulai tangan, kapak, palu, lembing, palu, cangkul hingga komputer serta mesin-mesin modern seperti sekarang ini. Alat-alat produksi (ada teknologi didalamnya) dan tenaga kerja manusia (ada pengalaman, ilmu pengetahuan didalamnya) tidak pernah bersifat surut melainkan terus maju disebut sebagai Tenaga produktif masyarakat yaitu kekuatan yang mendorong perkembangan masyarakat.II. Hubungan Produksi, Tenaga Produktif dan Cara ProduksiDalam suatu aktivitas proses produksi guna memenuhi kebutuhannya manusia berhubungan dengan manusia lain. Karena Proses produksi selalu merupakan hasil saling hubungan antar manusia, maka sifat dari produksi juga selalu bersifat sosial. Saling hubungan antar manusia dalam suatu proses produksi ini disebut sebagai hubungan sosial produksi. Dari kegiatan produksi ini kemudian muncul kegiatan berikutnya yaitu distribusi dan pertukaran barang. Hubungan sosial produksi dalam sebauh masyarakat bisa bersifat kerja sama atau bersifat penghisapan. Hal ini tergantung siapakah yang memiliki atau menguasai seluruh alat-alat produksi (alat-alat kerja dan obyek kerja).Hubungan sosial produksi dan tenaga produktif (alat-alat produksi dan tenaga kerja) inilah kemudian membentuk suatu cara produksi dalam suatu masyarakat. Misalnya cara produksi komunal primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme dan sosialisme. Perubahan yang terjadi dari suatu cara produksi tertentu ke cara produksi yang lain terjadi akibat berkembangnya tenaga produktif dalam suatu masyarakat yang akhirnya mendorong hubungan produksi lama tidak dapat dipertahankan lagi dan menuntut adanya hubungan produksi baru. Inilah hukum dasar sejarah masyarakat dan merupakan sumber utama dari semua perubahan sosial yang ada.III. Kelas-Kelas Dalam MasyarakatBerdasarkan Posisi dan hubungannya dengan alat-alat produksi inilah masyarakat kemudian terbagi kedalam kelompok-kelompok yang disebut kelas-kelas. Misalnya Dalam suatu masyarakat berkelas selalu terdapat dua kelas utama yang berbeda yang saling bertentangan berdasarkan posisi dan hubungan mereka dengan alat-alat produksi. Tetapi, tidak semua cara produksi masyarakat terdapat pembagian kelas-kelas. Dalam sejarah umat manusia terdapat suatu masa dimana belum terdapat pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas. Misalnya dalam cara produksi komunal primitif, alat-alat produksi dimiliki secara bersama (atau alat produksi adalah milik sosial). Posisi dan hubungan mereka atas alat-alat produksi adalah sama. Semua orang bekerja dan hasil produksinya dibagi secara adil diantara mereka. Karena alat produksi masih primitif hasil produksinya pun belum berlebihan diatas dari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tidak ada basis/alasan orang/kelompok untuk menguasai hasil kerja orang lain. Oleh karena itu tidak ada pembagian kelas-kelas dalam masa ini. Yang ada hanyalah pembagian kerja, ada yang berburu, bercocok tanam dan lain-lain.Masyarakat berkelas muncul pertama kali ketika kekuatan-kekuatan produksi (alat-alat kerja dan tenaga kerja) berkembang hingga menghasilkan produksi berlebih. Kelebihan produksi inilah yang pertama kali menjadi awal untuk kelompok lain untuk mengambil kelebihan produksi yang ada. Dalam setiap masyarakat berkelas yang ada selalu didapati adanya pengambilan/perampasan atas hasil produksi. Perampasan atas hasil produksi inilah yang kemudian sering dinamakan dengan penghisapan.Lain halnya dalam cara produksi setelah komunal primitif yaitu perbudakan, yang menghasilkan dua kelas utama yaitu budak dan pemilik budak. Dalam masa perbudakan alat-alat produksi beserta budaknya sekaligus dikuasai oleh pemilik budak. Budaklah yang bekerja menghasilkan produksi. Hasil produksi seluruhnya dikuasai oleh pemilik budak. Budak sama artinya dengan sapi, kerbau atau kuda. Pemilik budak cukup hanya memberi makan budaknya.Sementara dalam masa feodalisme (berasal dari kata feodum yang berarti tanah) dimana terdapat dua kelas utama yaitu tuan feodal (bangsawan pemilik tanah) dengan kaum tani hamba atau petani yang pembayar upeti. Produksi utama yang dihasilkan didapatkan dari mengolah tanah. Tanah beserta alat-alat kerjanya dikuasai oleh tuan feodal atau bangsawan pemilik tanah. Kaum Tani hambalah yang mengerjakan proses produksi. Ia harus menyerahkan (memberikan upeti) sebagian besar dari hasil produksinya kepada tuan feodal atau para bangsawan pemilik tanah.Begitu pula halnya dalam sistem kapitalisme yang menghasilkan dua kelas utama yaitu kelas kapitalis dan kelas buruh. Proses kegiatan produksi utamanya adalah ditujukan bukan untuk sesuai dengan kebutuhan manusia, melainkan untuk menghasilkan barang–barang dagangan untuk dijual ke pasar, untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi milik kapitalis. Keuntungan yang didapat ini kemudian dipergunakan untuk melipatgandakan modalnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil kerja buruh ini, dirampas dan menjadi milik kapitalis. Buruh berbeda dengan budak atau tani hamba. Buruh, adalah manusia bebas. Ia bukan miliknya kapitalis. Tetapi 7 jam kerja sehari atau lebih dalam hidupnya menjadi milik kapitalis yang membeli tenaga kerjanya. Buruh juga bebas menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis manapun dan kapanpun ia mau. Ia dapat keluar dari kapitalis yang satu ke kapitalis yang lain. Tetapi akibat sumber satu-satunya agar ia dapat hidup hanya menjual tenaga kerjanya untuk upah, maka ia tidak dapat pergi meninggalkan seluruh kelas kapitalis. Artinya buruh diikat, dibelenggu, diperbudak oleh seluruh kapitalis, oleh sistem kekuasaan modal, oleh sistem kapitalisme. Kita akan membahas persoalan lebih detail lagi.
KAPITALISMEKapitalisme, adalah sebuah nama yang diberikan terhadap sistem sosial dimana alat-alat produksi, tanah, pabrik-pabrik dan lain-lain dikuasai oleh segelintir orang yaitu kelas kapitalis (pemilik modal). Jadi kelas ini hidup dari kepemilikannya atas alat-alat produksi. Sementara kelas lain (buruh) yang tidak menguasai alat produksi, hidup dengan bekerja (menjual tenaga kerjanya) kepada kelas kapitalis untuk mendapatkan upah.Kepemilikan alat-alat produksi kemudian dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang untuk dijual ke pasaran untuk mendapatkan untung. Keuntungan ini kemudian dipergunakan kembali untuk menambah modal mereka untuk produksi barang kembali, jual kepasar, dapat untung. Begitu seterusnya. Inilah yang kemudian sering dikatakan bahwa tujuan dari kapitalis adalah untuk mengakumulasi kapital (modal) secara terus menerus.Pengusaha yang pandai adalah seorang yang membayar sekecil mungkin terhadap apa yang dibelinya dan menerima sebanyak mungkin terhadap apa yang dijualnya. Tahap awal menuju keuntungan yang tinggi adalah menurunkan biaya-biaya produksi. Salah satu biaya produksi adalah upah buruh. Oleh karena itulah kepentingan pengusaha untuk membayar upah serendah mungkin. Selain itu pengusaha juga berkepentingan untuk mendapatkan hasil kerja buruhnya sebanyak mungkin.Kepentingan dari para pemilik modal ini bertentangan dengan kepentingan orang-orang yang bekerja (buruh) kepada mereka. Kelas buruh berkepentingan terhadap meningkatnya upah, meningkatnya kesejahteraannya. Kedua kelas ini bertindak sebagaimana kepentingan (keharusan) yang ada pada mereka. Masing-masing hanya dapat berhasil dengan mengorbankan yang lain. Itulah mengapa, dalam masyarakat kapitalis, selalu ada pertentangan antara dua kelas tersebut.I. NILAI LEBIHKelas buruh yang tidak memiliki alat produksi harus menjual tenaga kerjanya untuk mendapatkan upah untuk membeli sejumlah barang untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi apakah upah itu? Bagaimana upah itu ditentukan?Upah adalah jumlah uang yang dibayar oleh kapitalis untuk waktu kerja tertentu. Yang dibeli kapitalis dari buruh adalah bukan kerjanya melainkan tenaga kerjanya. Setelah ia membeli tenaga kerja buruh, ia kemudian menyuruh kaum buruh untuk selama waktu yang ditentukan, misalnya untuk kerja 7 jam sehari, 40 jam seminggu atau 26 hari dalam sebulan (bagi buruh bulanan).Tetapi bagaimana kapitalis atau (pemerintah dalam masyarakat kapitalis) menentukan upah buruhnya sebesar 591.000 perbulan (di DKI misalny) atau 20 ribu per hari (untuk 7 jam kerja misalnya)? Jawabanya karena tenaga kerjanya adalah barang dagangan yang sama nilainya dengan barang dagangan lain. Yaitu ditentukan oleh jumlah kebutuhan sosial untuk memproduksikannya (cukup agar buruh tetap punya tenaga untuk bisa terus bekerja). Yaitu kebutuhan hidupnya yang penting yaitu kebutuhan pangan (Misalnya 3 kali makan), sandang (membeli pakaian, sepatu dll) dan papan (biaya tempat tinggal) termasuk juga untuk untuk menghidupi keluarganya. Dengan kata lain cukup untuk bertahan hidup, dan sanggup membesarkan anak-anak untuk menggantikannya saat ia terlalu tua untuk bekerja, atau mati. Lihat misalnya konsep upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.Jadi upah yang dibayarkan oleh kapitalis bukanlah berdasarkan berapa besar jumlah barang dan keuntungan yang diperoleh kapitalis. Misalnya saja sebuah perusahan besar (yang telah memperdagangkan sahamnyadi pasar saham) sering mengumumkan keuntungan perusahaan selama setahun untung berapa ratus milyar. Tetapi dari manakah keuntungan ini di dapat?Jelas keuntungan yang didapat dari hasil kegiatan produksinya. Tetapi yang mengerjakan produksi bukanlah pemilik modal melainkan para buruh yang bekerja di perusahaannya lah yang menghasilkan produksi ini. Yang merubah kapas menjadi banang, merubah benang menjadi kain, merubah kain menjadi pakaian dan semua contoh kegiatan produksi atau jasa lainnya. Kerja kaum buruh lah yang menciptakan nilai baru dari barang-barang sebelumnya.Contoh sederhana misalnya. Seorang buruh di pabrik garmen dibayar 20.000 untuk kerja selama 8 jam sehari. Dalam 8 jam kerja ia bisa menghasilkan 10 potong pakaian dari kain 30 meter. Harga kain sebelum menjadi pakaian permeternya adalah 5000 atau 150.000 untuk 30 meter kain. Sementara untuk biaya benang dan biaya-biaya produksi lainnya (misalnya listrik, keausan mesin dan alat-alat kerja lain) dihitung oleh pengusaha sebesar 50.000 seharinya. Total biaya produksi adalah 20.000 (untuk upah buruh) + 150.000 (untuk kain) + 50.000 (biaya produksi lainnya) sebesar 220.000. Tetapi pengusaha dapat menjual harga satu kainnya sebesar 50.000 untuk satu potong pakian atau 500.000 untuk 10 potong pakaian di pasaran. Oleh karena itu kemudian ia mendapatkan keuntungan sebesar 500.000 – 220.000 = 280.000.Jadi kerja 8 jam kerja seorang buruh garmen tadi telah menciptakan nilai baru sebesar sebesar 240.000. Tetapi ia hanya dibayar sebesar 20.000. Sementara 220.000 menjadi milik pengusaha. Inilah yang disebut nilai lebih. Padahal bila ia dibayar 20.000, ia seharusnya cukup bekerja selama kurang dari 1 jam dan dapat pulang ke kontrakannya. Tetapi tidak, ia tetap harus bekerja selama 8 jam karena ia telah disewa oleh pengusaha untuk bekerja selama 8 jam. Jadi buruh pabrik garmen tadi bekerja kurang dari satu jam untuk dirinya (untuk menghasilkan nilai 20.000 yang ia dapatkan) dan selebihnya ia bekerja selama 7 jam lebih untuk pengusaha (220.000).II. Akumulasi Kapital Dan Krisis KapitalismeSeperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa kapitalisme hidup pertama dari kepemilikan mereka atas alat-alat produksi yang seharusnya menjadi milik sosial (lihat sejarah masyarakat bahwa pada awalnya alat-alat produksi ini adalah milik bersama/sosial). Kepemilikan alat-alat produksi ini dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang yang dijual ke pasaran untuk mendapatkan untung. Keuntungan ini kemudian dipergunakan kembali untuk menambah modal mereka untuk produksi barang kembali, jual kepasar, dapat untung. Begitu seterusnya. Inilah yang kemudian sering dikatakan bahwa tujuan dari kapitalis adalah untuk mengakumulasi kapital (modal) secara terus menerus.Sederhananya, kapital menuntut kapitalis untuk terus mengakumulasi modal, untuk menjadi kaya, kaya sekaya-kayanya untuk semakin kaya lagi, dan tidak ada kata cukup untuk menambah kekayaan. Ini semua bukanlah persoalan kapitalisnya serakah atau rakus atau karena kapitalisnya adalah orang yang tidak taat agama, orang Cina, Amerika, Jepang, Korea, Arab dll. Semua kapitalis adalah sama. Karena memang tuntutan ini bukan karena ada watak-watak serakah dari individu-individu kapitalis. Melainkan tuntutan dari cara kerja sistem kapitalisme menuntut setiap kapitalis untuk menjadi demikian. Penjelasannya seperti di bawah ini.Misal bahwa harga ditentukan oleh komposisi permintaan dan penawaran. Adanya permintaan yang besar terhadap suatu barang, sementara penawaran (persedian) yang ada lebih kecil dari permintaan pasar menyebabkan harga suatu barang barang dagangan meningkat. Kejadian ini menyebabkan kapital akan bergerak ke keadaan dimana permintaan meningkat, yang menyebabkan kapital berkembang.Ketika harga suatu barang dagangan tinggi akibat permintaan lebih besar daripada barang yang tersedia di pasar, maka untuk memperbesar keuntungan maka si kapitalis meningkatkan jumlah barang dagangannya. Ini dilakukan dengan cara meningkatkan/menambah jumlah mesin yang ia miliki, menambah jumlah buruh, melakukan pembagian tugas/kerja yang lebih canggih (lebih kecil), melakukan percepatan, dan meningkatkan efisiensi dalam pabrik.Tetapi mesin-mesin juga menciptakan kelebihan populasi pekerja, mereka juga mengubah watak buruh. Buruh-buruh trampil menjadi tidak berguna ketrampilannya karena ketrampilannya telah diganti oleh mesin. Lihat misalnya para sarjana yang kerja di perbankan, atau di perusahaan-perusahaan lainnya, mereka yang telatih menggunakan komputer, memiliki kemampuan akutansi, memiliki bermacam keahlian. Semua ketrampilan dan keahlian ini menjadi tidak berguna. Karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi proses mekanisasi kerja. Kerjanya kini hanya memasukkan data-data setiap harinya. Terus berulang-ulang. Dengan penggantian mesin, anak-anak juga dapat dipekerjakan.Penambahan mesin-mesin baru yang lebih modern/canggih (ingat sifat dari teknologi yang terus berkembang) memungkinkan seorang buruh dapat memproduksi sebanyak tiga kali lipat, sepuluh kali lipat, tujuh belas, atau puluhan kali lipat dari sebelumnya. Dengan cara ini, maka hasil produksi dapat jauh lebih besar. Harga biaya produksi bisa lebih diperkecil.Tetapi semua tindakan kapitalis diatas tidak saja dilakukan oleh satu kapitalis saja melainkan kapitalis yang lain juga melakukan tindakan yang sama. Masing-masing berlomba untuk dapat menguasai pasar, bahkan dengan menurunkan harga barang dagangan tadi (walaupun harganya tetap diatas biaya produksi). Persaingan ini terus terjadi. Dimana disatu titik akan menyebabkan beberapa kapitalis yang kalah dalam persaiangan ini terpaksa kalah, bangkrut atau pindah ke usaha lain yang berkembang. Kapitalis-kapitalis yang modalnya lebih besar memenangkan pertarungan ini.Sejak satu abad yang lalu, dengan mesin-mesin baru yang lebih canggih (hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi) kemampuan produksi kapitalisme telah dapat memenuhi jumlah dari permintaan yang ada, bahkan telah jauh diatasnya. Hingga akhirnya produksi barang jauh lebih besar dibanding dengan kemampuan pasar untuk membeli barang-barang ini. Akhirnya si kapitalis kini bukan saja harus memikirkan bagaimana mendapatkan untung dari penjualan barang produksinya melainkan juga bagaimana dapat menjual barang dagangannya yang berlimpah (diatas permintaan pasar) yang juga harus bersaing dengan kapitalis lain, menyebabkan kebangkrutan dari beberapa kapitalis. Kebangkrutan jelas juga membawa akibat terphknya buruh di perusahaan yang kalah bersaing ini. Rakyat pekerja dilempar ke jalan-jalan menjadi pengangguran. Sementara itu, barang-barang produksi melimpah di pasar, sementara masyarakat tidak memiliki daya beli untuk mengkonsumsi barang—barang ini. Ini juga menyebabkan kebangkrutan kembali dari perusahaan-perusahaan yang ada. Inilah cara kerja kapitalisme, dimana didalam keteraturannya (ketertibannya) terkandung ketidaktertibannya, liar, anarki produksi.III. NEGARAKlas kapitalis, melalui penghisapannya terhadap klas pekerja, telah mendapatkan kenyamanan, kekayaan dan martabat. Sementara klas buruh justru mendapatkan kemiskinan, dan kesengsaraan.Mengapa kelas yang sebenarnya minoritas dalam jumlah populasi di bumi ini (kapitalis) justru lebih diuntungkan dibandingkan dengan kelas mayoritas penduduk dunia (buruh). Kondisi terus bertahan hingga saat ini karena terdapat sistem kekuasaan sosial ekonomi oleh kelas minoritas yang kaya terhadap mayoritas kelas buruh. Alat untuk mempertahankan penindasan satu kelas terhadap kelas lain adalah negara.Dalam pertentangan kelas kapitalis dan kelas buruh kelas kapitalis menggunakan negara sebagai sebuah senjata yang sangat diperlukan melawan pihak yang tidak memiliki.Kita sering didengungkan oleh kampanye pemerintahan kapitalis bahwa mereka mewakili semua orang, yang kaya dan miskin. Tetapi sebenarnya, sejak masyarakat kapitalis yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat produksi serangan apapun terhadap kepemilikan kapitalis akan dihadapi dengan kekerasan dari pemeritnahan kapitalis. Melalui kekuatan tentara, UU, hukum, pengadilan dan penjara negara telah berfungsi menjadi anjing penjaga dari keberlangsungan sistem kepemilikan pribadi yang menguntungkan kelasminoritas. Klas yang berkuasa secara ekonomi –yang memiliki alat-alat produksi– juga berkuasa secara politik.Sejak negara sebagai alat melalui salah satu klas yang menentukan dan mempertahankan dominasinya/kekuasannya terhadap klas yang lain, kebebasan sejati bagi sebagian besar yang tertindas tak dapat terwujud.Negara terwujud untuk menjalankan keputusan-keputusan dari klas yang mengontrol pemerintah. Dalam masyarakat kapitalis negara menjalankan keputusan-keputusan dari klas kapitalis. Keputusan-keputusn tersebut dipola untuk mempertahankan sistem kapitalis dimana klas pekerja harus bekerja melayani pemilik alat-alat produksi.*MONOPOLIPersaingan, sesuai teori, adalah sesuatu yang baik, Tetapi pemodal menemukan bahwa praktek tidak sesuai dengan teori. Mereka menemukan bahwa persaingan mengurangi keuntungan sedangkan penggabungan meningkatkan keuntungan. Bila semua kapitalis tertarik pada keuntungan jadi mengapa bersaing? Lebih baik bergabung.Melalui penggabungan modal industri dan keuangan berkemampuan untuk berkembang hingga ke tingkat yang begitu besar dimana dalam beberapa industri saat ini sedikit dari perusahaan, secara nyata, menghasilkan lebih dari setengah jumlah keseluruhan produksi atau mendekati jumlah seluruhnya. Misalnya perusahaan sofware komputer Microsoft atau yang lain (kawan-kawan bisa sebutkan contohnya di Indonesia).Tidak sulit untuk melihat bahwa dengan dominasi yang luas seperti itu, monopoli kapitalis berada di posisi sebagai penentu harga-harga. Dan mereka memang melakukan hal itu. Mereka menetapkannya pada titik dimana mereka dapat membuat keuntungan tertinggi. Mereka menentukannya melalui persetujuan diantara mereka sendiri, atau melalui pengumuman harga perusahaan terkuat dan perusahaan sisanya memainkan peran sebagai “pengikut”, atau, seperti seringkali terjadi, mereka mengontrol paten dasar dan memberikan surat ijin untuk memproduksi hanya sebatas persetujuan yang telah ditentukan.Monopoli membuat kemungkinan bagi para pemegang monopoli untuk mengerjakan tujuannya – membuat keuntungan yang besar. Industri yang bersifat bersaing menghasilkan keuntungan pada saat-saat yang baik dan memperlihatkan defisit di saat-saat buruk. Tetapi bagi industri yang bersifat monopoli, polanya berbeda – mereka menghasilkan keuntungan yang besar di saat-saat yang baik, dan beberapa keuntungan di saat buruk.IMPERIALISME DAN PERANGPada akhir abad ke 19 dan permulaan abad ke-20, pertukaran komoditi telah menciptakan internasionalisasi hubungan ekonomi dan internasionalisasi kapital, bersamaan dengan peningkatan produksi sekala besar, sehingga kompetisi digantikan dengan monopoli. Dengan kata lain, dalam persaingan bebas, kenaikan produksi berskala luas akan diambil alih oleh monopoli.Ciri dominan bisnis kapitalis adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bisa lagi berkompetisi baik di dalam negerinya sendiri maupun ketika berhubungan dengan negeri-negeri lain, berubah menjadi monopoli persekutuan pengusaha, semacam perserikatan pengusaha (trust), membagi-bagi pasar dunia bagi kepentingan akumulasi kapitalnya masing-masing.Ciri khas penguasa berubah menjadi pemilik kapital keuangan, kekuatan yang secara khas bergerak dan luwes secara khas jalin menjalin baik di dalam negerinya sendiri maupun secara internasional yang menghindari individualitas dan dipisahkan dari proses produksi langsung yang secara khas mudah dikonsentrasikan atau suatu kekuatan yang secara khas memang sudah memiliki langkah panjang di jalanan yang menuju pusat konsentrasi, sehingga tangan beberapa ratus milyuner saja dan jutawan saja bisa menggenggam dunia.Kemampuan produksi sebuah barang telah melampaui jumlah penduduk dalam suatu negeri yang mengkonsumsi barang-barang dagangan ini. Tetapi tuntutan kapitalisme bahwa barang-barang ini harus tetap dijual ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Ini berarti bahwa kaum kapitalis harus menjual barang-barang tersebut keluar negeri. Mereka harus menemukan pasar luar negeri yang akan menyerap kelebihan penjualan pabrik mereka. Inilah kemudian yang menyebabkan terjadinya penjajahan (kolonialisme) dari suatu bangsa atas bangsa lain. Kepentingan untuk melakukan penjajahan ke negeri lain bukan saja untuk menjual barang-barang dagangan mereka, melainkan juga kebutuhan akan persediaan bahan-bahan mentah yang sangat besar bagi kegiatan produksi mereka seperti karet, minyak, timah, tembaga, nikel. Mereka menginginkan untuk mengontrol sendiri sumber-sumber bahan-bahan mentah yang penting tersebut. Kedua faktor inilah yang kemudian menimbulkan imperialisme, membangkitkan peperangan antar satu negeri dengan negeri lain. Perebutan pasar di negeri-negeri jajahan akhirnya menimbulkan perang. Semua perang-perang yang terjadi baik perang dunia I, II maupun perang dikomandoi oleh AS saat ini tidak terlepas dari kerangka untuk mendapatkan pasar-pasar baru.Zaman imperilisme, ditandai oleh kendali setiap oligarki keuangan negeri-negeri kapitalis maju, yang menggunakan kekuasaaan paksaan dan kekerasan terorganisir (mesin-mesin negara yang mereka pimpin) untuk mempertahankan dominasi imperialnya terhadap kehidupan ekonomi dan politik negeri-negeri terbelakang, serta untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengorbankan kelas pekerja di negerinya sendiri dan negeri-negeri lain.Kapitalisme NeoliberalPerang dunia II telah berhasil membangkitkan kembali perkembangan modal di negeri-negeri dunia I. Perkembangan ini telah memacu ekspansi modal dari negeri-negeri imperialis dunia pertama bergerak ke negeri-negeri miskin di dunia III. Sejak tahun 1960-an munculnya perusahaan-perusahaan transnasional dunia I di negeri-negeri dunia III terjadi cukup masif. Namun tuntutan perluasan pasar atas tuntutan dari perkembangan modal di negeri-negeri dunia I dirasakan dihambat akibat sejumlah proteksi dari negara-negara dunia III. Oleh karena itu kemudian pemerintah negara-negara imperialis yang tergabung dalam kelompok G7 melihat kebutuhan untuk melakukan sejumlah reformasi strukturural di negara-negara dunia III. Dalam pertemuan tahunan mereka pada tahun 1976 dihasilkan sebuah kesepkatan untuk melakukan reformasi neoliberal yang pada intinya berisi: pencabutan berbagai subsidi negara, kemudahan masuknya investasi asing, privatisasi, liberalisasi perdagangan.Kekuasaan negara-negara imperialis dalam mengontrol lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia ia telah berhasil mendorong kebijakan neoliberal ini untuk menjadi kebijakan global di seluruh negeri. Lembaga-lembaga keuangan interanasional ini berfungsi tidak lebih sebagai agen pemerintaha negeri-negeri imperialis untuk menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal. Ekspor modal melalui hutang luar negeri dari IMF dan Bank dunia menjadi senjata untuk menekan pemerintah negeri-negeri dunia III untuk menjalakan kapitalisme neoliberal.Walaupun demikian kebijakan ekonomi neoliberal telah terbukti gagal dipraktekkan di sejumlah negara. Paket reformasi neoliberal telah menyebabkan negara miskin dunia ketiga menjadi lebih miskin lagi. Kaum kapitalis bersama pemerintahan negeri-negeri imperialis mencoba mempertahankan kebijakan ini dengan cara memunculkan sebuah propaganda (ideologi) tentang globalisasi. Dalam pandangan ini, perkembangan ekonomi telah menjadi global. Aturan-aturan sebuah negara tidak lagi relevan dalam situasi perekonomian dunia saat ini. Oleh karena itu globalisasi dunia dalam makna globalisasi neoliberal tidak dapat dilawan oleh siapapun karena merupakan tuntutan dari perkembangan ekonomi dunia.Kenyataannya justru menunjukkan berlainan. Misalnya saja arus investasi dan jumlah barang dunia justru terkonsentrasi di negeri-negeri imperialis. Yang menjadi kenyataan dalam kebijakan ekonomi neoliberal saat ini adalah GLOBALISASI KEMISKINAN dan krisis global sistem kapitalisme.Kapitalisme telah terbukti tidak mampu mensejahterahkan rakyat pekerja, dan rakyat miskin bukan saja di negeri-negeri miskin dunia III melainkan juga kini di negri-negeri dunia I. Tingkat kesejahteraan rakyat pekerja di negeri-negeri dunia I telah merosot. Wajar kemudian bila kemudian mulai bangkitnya perlawanan baik dari kaum buruh, pemuda, mahasiswa, perempuan, aktivitis lingkungan menentang keberadaan kapitalisme. Begitu pula halnya di negeri-negeri miskin dunia III, mulai menyadari bahwa perjuangan kaum buruh tidak dapat dilakukan hanya sebatas perjuangan menuntut perbaikan upah semata tanpa menghapuskan akar dari penghisapand dan kemiskinan serta ketidakadilan yaitu sistem kapitalisme. Perjuangan harus ditujukan untuk melakukan perjuangan politik yaitu untuk demokrasi rakyat miskin dan perjuangan untuk sebuah sistem masyarakat yang adil yaitu SOSIALISME********

SURAT EDARAN MARX DAN ENGELS

2008-12-01T09:25:00.001-08:00

Surat Edaran Marx dan Engels
Kata Pengantar Pada Sebuah Sumbangan Untuk Kritik Terhadap Ekonomi Politik
Marx, 1859
Saya meneliti sistem ekonomi borjuis dengan urutan sebagai berikut: kapital, kepemilikan tanah, buruh-upahan; Negara, perdagangan luar negeri, pasar dunia. Kondisi ekonomi dari keberadaan tiga kelas besar, yang mana membagi masyarakat borjuis modern, dianalisis di bawah ketiga judul yang pertama; hubungan dari ketiga judul yang lain sudah tidak perlu dibuktikan. Bagian pertama dari buku yang pertama, yang membahas mengenai Kapital, terdiri dari bab-bab berikut ini: 1. Komoditas, 2. Uang atau sirkulasi sederhana, 3. Kapital secara umum. Bagian yang sekarang ini terdiri dari dua bab. Seluruh bahan terletak di depan saya dalam bentuk monografi, yang ditulis bukan untuk publikasi melainkan untuk klarifikasi-diri pada periode-periode yang sangat terpisah; pembentukannya ke dalam suatu keseluruhan yang terintegrasi, sesuai dengan rencana yang telah saya tunjukkan, akan tergantung dari keadaan.
Sebuah pengantar yang umum, yang telah saya susun, telah saya hilangkan, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, pengantar tersebut tampak membingungkan bagi saya untuk mengantisipasi hasil-hasil yang masih perlu diperkuat, dan pembaca yang ingin mengikuti saya harus memutuskan untuk maju dari yang khusus ke yang umum. Beberapa catatan tentang studi-studi politik-ekonomi yang saya lakukan sendiri mungkin pada tempatnya di sini.
Subjek studi-studi profesional saya ialah ilmu hukum, tetapi yang saya ambil dalam hubungannya dengan, dan sekunder terhadap, studi-studi filsafat dan sejarah. Dalam tahun-tahun 1842-1843, sebagai editor Rheinische Zeitung, saya mula-mula canggung pada waktu saya harus ikut serta dalam diskusi-diskusi mengenai apa yang disebut kepentingan-kepentingan material. Jalannya sidang-sidang pada Majelis Rhein berhubungan dengan pencurian-pencurian kayu di hutan, dan pembagian lanjutan dari hak milik tanah yang bersifat ekstrim; pertentangan resmi tentang keadaan kaum tani di Mosel, di mana Herr von Schaper, saat itu menjabat Presiden Provinsi Rhein, bersengketa melawan Rheinische Zeitung; akhirnya perdebatan mengenai perdagangan bebas dan proteksi; semuanya ini memberi rangsangan pertama kepada saya untuk memulai studi mengenai masalah-masalah ekonomi. Pada waktu yang sama, gema yang lemah dan bersifat filosofis-semu dari sosialisme dan komunisme Prancis terdengar dalam Rheinische Zeitung waktu itu, tatkala maksud-maksud baik untuk "maju terus" jauh melebihi pengetahuan tentang fakta. Saya bertekad melawan pendekatan yang amatir itu, tetapi harus mengakui serta-merta dalam suatu pertentangan dengan Allgemeine Augsburger Zeitung bahwa studi-studi saya sebelumnya tidak memungkinkan saya untuk mencoba mengemukakan penilaian mandiri mengenai isi dari pemikiran aliran-aliran Perancis itu. Karena itu, tatkala para penerbit Rheinische Zeitung mempunyai ilusi bahwa dengan kebijakan yang kurang agresif surat kabar itu dapat diselamatkan dari hukuman mati yang dijatuhkan pada harian itu, maka dengan senang hati saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengundurkan diri dari kehidupan umum dan masuk ke dalam ruangan studi saya.
Karya pertama yang saya kerjakan untuk memecahkan masalah yang merisaukan saya ialah suatu tinjauan kembali atas karya Hegel: Philosophy of Law (Filsafat Hukum); Pengantar bagi karya itu tercantum dalam Deutsch-Franszosiche Jahrbücher yang diterbitkan di Paris dalam tahun 1844. Berkat studi-studi saya, saya berkesimpulan bahwa hubungan-hubungan hukum, dan dengan demikian pula bentuk-bentuk negara, tidak dapat dipahami secara tersendiri, pun tidak dapat diterangkan atas dasar apa yang disebut kemajuan umum pikiran manusia, tetapi bahwa hal-hal itu berakar dalam kondisi-kondisi materiel dari kehidupan, yang oleh Hegel disimpulkan menurut cara Inggris dan Prancis abad kedelapan belas di bawah sebutan civil society (masyarakat sipil); anatomi masyarakat itu harus dicari di dalam teori ekonomi. Studi mengenai bidang ini, yang saya mulai di Paris, saya lanjutkan di Brussel, yaitu kota ke mana saya pindah setelah adanya perintah pengusiran yang dikeluarkan oleh Tuan Guizot. Kesimpulan umum yang saya capai dan yang, sekali dicapai, terus berfungsi sebagai garis penuntun dalam studi-studi saya, secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam produksi sosial yang orang-orang lakukan, mereka mengadakan hubungan-hubungan tertentu yang merupakan keharusan dan yang tidak tergantung dari kehendak mereka; hubungan-hubungan produksi ini sesuai dengan tahap perkembangan tertentu dari kekuatan-kekuatan produksi materiel mereka. Keseluruhan hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat-dasar yang nyata, di atas mana timbul struktur-struktur atas (superstructures) hukum dan politik dan dengan mana cocok pula bentuk-bentuk kesadaran sosial tertentu. Cara produksi kehidupan materiel menentukan sifat umum dari proses-proses sosial, politik, dan spiritual dari kehidupan. Bukan kesadaran manusialah yang menentukan eksistensinya, melainkan sebaliknya; eksistensi sosialnyalah yang menentukan kesadarannya. Pada suatu tahap dalam perkembangannya, kekuatan-kekuatan produksi materiel dalam masyarakat bertentangan dengan hubungan-hubungan produksi yang ada, atau-yang hanya merupakan bahasa hukum bagi hal yang sama-bertentangan dengan hubungan-hubungan hak milik di tempat orang itu bekerja sebelumnya. Hubungan-hubungan ini berubah dari bentuk-bentuk perkembangan kekuatan-kekuatan produksi menjadi belenggu-belenggu mereka. Kemudian sampailah masa revolusi sosial. Dengan perubahan fondasi ekonomi, maka seluruh struktur atas yang sangat besar cepat atau lambat akan berubah. Dalam memikirkan perubahan-perubahan seperti itu, harus selalu dibedakan antara perubahan materiel dari kondisi-kondisi ekonomi bagi produksi yang dapat ditentukan dengan kecermatan ilmu pengetahuan alam, dan bentuk-bentuk hukum, politik, keagamaan, estetika, atau filsafat-pendek kata, bentuk-bentuk ideologis-dalam bentuk-bentuk mana orang menjadi sadar tentang konflik ini dan berjuang untuk menyelesaikannya. Seperti pun kita tidak mendasarkan pendapat kita tentang individu atas apa yang dipikirkannya tentang dirinya, demikian pula kita tidak dapat menilai masa perubahan seperti itu atas dasar kesadarannya sendiri; bahkan sebaliknya, kesadaran ini harus lebih dijelaskan dari segi kontradiksi-kontradiksi kehidupan materiel, dari segi konflik yang ada antara kekuatan-kekuatan sosial yang berproduksi dan hubungan-hubungan produksi. Tidak ada tata sosial pernah lenyap sebelum semua kekuatan produktif yang bisa ditampungnya telah berkembang semuanya dan hubungan-hubungan produksi baru yang lebih tinggi tidak akan pernah timbul sebelum kondisi-kondisi materiel bagi eksistensinya telah matang di dalam kandungan masyarakat lama. Karena itu, manusia hanya selalu menangani masalah-masalah yang dapat dipecahkannya, karena-jikalau kita meninjau masalahnya secara lebih cermat-kita akan selalu melihat bahwa masalahnya sendiri timbul hanya apabila kondisi-kondisi materiel yang perlu bagi pemecahannya sudah ada atau sekurang-kurangnya dalam proses pembentukan. Secara garis besar kita dapat menyatakan cara-cara berproduksi Asia, feodal, dan borjuis modern sebagai sekian banyak zaman di dalam kemajuan pembentukan ekonomi masyarakat. Hubungan-hubungan produksi borjuis merupakan bentuk antagonistis yang terakhir dari proses sosial dalam produksi-bersifat antagonistis bukannya dalam arti antagonisme individual, melainkan antagonisme yang timbul dari kondisi-kondisi yang mengelilingi kehidupan individu-individu dalam masyarakat; pada waktu yang sama kekuatan-kekuatan produktif yang berkembang di dalam kandungan masyarakat borjuis menciptakan kondisi-kondisi materiel bagi pemecahan antagonisme itu. Karena itu, formasi sosial ini merupakan bagian penutup dari tahap prehistoris masyarakat manusia.
Friedrich Engels yang terus-menerus bersurat-suratan dan tukan menukar gagasan-gagasan dengan saya sejak essai kritisnya yang sangat pandai perihal kategori-kategori ekonomi (dalam Buku-Buku Tahunan Perancis [Deutsch-Französiche Jahrbücher]), sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang sama dengan kesimpulan saya walaupun ia melalui jalan lain (lihat bukunya: Kondisi Kelas Pekerja di Inggeris [Condition of the Working Class in England]). Tatkala ia pun menetap di Brussel dalam musim semi 1845, kami memutuskan untuk menggarap bersama tentang kontras antara pandangan kami dan filsafat idealisme Jerman; sesungguhnya, kami hendak membereskan hutang kami kepada hati nurani filosofis kami yang dahulu. Rencana itu dilaksanakan dalam bentuk kritik terhadap filsafat sesudah Hegel. Naskah dalam dua jilid oktavo yang tebal telah lama sampai pada penerbit di Westphalia ketika kami menerima informasi bahwa keadaan sudah begitu berubah sehingga penerbitan karya itu tidak mungkin dilakukan. Kami tinggalkan manuskrip itu dan membiarkannya dikritik tikus-tikus dengan giginya yang tajam karena kami telah mencapai tujuan utama kami-yaitu menjernihkan persoalan itu bagi kami sendiri. Dari tulisan-tulisan kami yang tersebar mengenai berbagai subyek di mana kami menyajikan pandangan-pandangan kami kepada khalayak ramai pada waktu itu, saya hanya ingat Manifesto Partai Komunis (Manifesto of the Communist Party), yang ditulis oleh Engels dan saya, dan Pembahasan tentang Perdagangan Bebas (Discourse on Free Trade) yang saya tulis sendiri. Gagasan-gagasan utama dari teori kami itu mula-mula disajikan secara ilmiah walaupun dalam bentuk polemik, dalam karya saya Kesengsaraan Filsafat (Misere de la Philosophie), dan sebagainya, yang diarahkan kepada Proudhon dan diterbitkan pada tahun 1847. Satu essai tentang Tenaga Kerja Upahan (Wage Labor) yang saya tulis di Jerman, dan di mana saya mengumpulkan kuliah-kuliah saya mengenai subjek itu di depan Perkumpulan Kaum Buruh Jerman di Brussel, dicegah pencetakannya dalam revolusi Februari dan oleh pengusiran saya dari Belgia sebagai akibat revolusi itu.
Penerbitan Neue Rheinische Zeitung di tahun 1848 dan tahun 1849, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian, menghentikan studi-studi saya mengenai ekonomi, yang baru saya bisa mulai lagi pada tahun 1850 di London. Bahan yang luar biasa banyaknya tentang teori ekonomi yang bertumpuk di British Museum; pemandangan yang menguntungkan yang disajikan London untuk mengamati masyarakat borjuis; dan akhirnya, tahap perkembangan baru yang nampaknya mulai dimasuki masyarakat borjuis itu dengan ditemukannya emas di Kalifornia dan Australia berakibat bahwa saya memulai studi-studi saya dari awal sama sekali dan terus menggarap bahan baru itu dengan kritis. Studi-studi ini sebagian mengungkapkan apa yang nampak sebagai masalah-masalah sampingan yang, bagaimanapun, perlu saya perhatikan selama jangka waktu yang panjang ataupun pendek. Lebih-lebih lagi waktu yang tersedia saya terpaksa dikurangi oleh keharusan mutlak untuk bekerja demi penghidupan. Pekerjaan saya sebagai penyumbang bagi surat kabar Anglo-Amerika yang terkemuka, yaitu New York Tribune, pekerjaan mana telah saya pegang selama delapan tahun ini, telah menyebabkan interupsi yang besar bagi studi-studi saya, karena selama ini saya hanya kadang kala saja benar-benar bekerja untuk surat kabar. Namun artikel tentang peristiwa-peristiwa ekonomi yang penting di Inggris dan di daratan Eropa merupakan bagian yang begitu besar dari sumbangan-sumbangan saya sehingga saya terpaksa menekuni detil-detil praktis yang terletak di luar bidang studi saya yang sesungguhnya, ialah teori ekonomi.
Uraian singkat tentang jalannya studi-studi yang mengenai teori ekonomi ini, hanyalah dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pandangan-pandangan saya, apa pun yang dipikirkan orang tentangnya, dan bagaimanapun sedikitnya kecocokannya dengan prasangka-prasangka kepentingan kelas-kelas yang memerintah, merupakan hasil penelitian tekun selama bertahun-tahun. Tetapi pada pintu gerbang ilmu pengetahuan, tuntutan yang sama harus dipancangkan seperti yang terpancang di pintu neraka:
Qui si convien lasciare ogni sospetto; Ogni vilta convien che qui sia morta. ("Di sini semua syak wasangka harus ditinggalkan; Di sini semua sifat pengecut harus mati.")
Dante Alighieri: The Divine Comedy, Canto III. Kata-kata ini diucapkan oleh Virgil kepada Dante pada saat mereka memasuki pintu gerbang neraka.
Karl MarxLondon, Januari 1859